Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.102 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Karanganyar Tahun 2024 No 12_OCR.pdf

APBD

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2024/NO.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Anggaran 2025 berjumlah Rp2.389.939.114.100,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu seratus rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2024.
10 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Abstrak

Standar / Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Karanganyar No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
PERDA Kab. Karanganyar No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
PERDA Kab. Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Download file:

Perda Karanganyar Tahun 2024 No 11_OCR.pdf

Perangkat Daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, BD.2024/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK:

bahwa Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan Daerah; bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam penanggulangan bencana perlu meningkatkan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024.
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar diubah.
6 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Karanganyar No. 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi

Download file:

Perda Karanganyar Tahun 2024 No 9_OCR.pdf

Telekomunikasi

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/NO.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

bahwa seiiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi diperlukan peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dengan dihapusnya pengaturan terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perubahan pengaturan perizinan bangunan, dan berubahnya pengaturan terkait persetujuan lokasi, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 32 dihapus, Ketentuan Pasal 35 diubah, Ketentuan Pasal 41 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2024.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah.
8 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Bangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Karanganyar No. 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Bangunan
PERDA Kab. Karanganyar No. 21 Tahun 2009 tentang Bangunan

Download file:

Perda Karanganyar Tahun 2024 No 8_OCR.pdf

Bangunan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NO.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Bangunan

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan kewenangan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah maka perlu melaksanakan peninjauan terhadap peraturan daerah yang ada; bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan sudah tidak sesuai dengan dinamisasi perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2024.
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan dicabut.
4 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda Karanganyar Tahun 2024 No 7_OCR.pdf

Penyertaan Modal

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NO.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)

ABSTRAK:

bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dan meningkatkan ketahanan kelembagaan, serta kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian di Kabupaten Karanganyar diperlukan adanya penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda); bahwa dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang telah mewujudkan kinerja yang baik dan membagi dividen sebagai sumber pendapatan asli daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang meliputi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2024.
6 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda Karanganyar Tahun 2024 No 6_OCR.pdf

Penyertaan Modal

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NO.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu

ABSTRAK:

bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu dan meningkatkan ketahanan kelembagaan, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk memenuhi modal dasar dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu dan meningkatkan pendapatan asli Daerah maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu yang meliputi Kedudukan Pemilik Modal, Jumlah Saham dan Dividen, Pembinaan dan Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Kewajiban dan Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2024.
6 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda No 4 Th 2024.pdf

rencana pembangunan jangka panjang daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/No.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembangunan daerah; bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan daerah, diperlukan arah kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Sistematika RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
185 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Nomor 3 Tahun 2024.pdf

APBD

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/NOMOR.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, berupa laporan keuangan yang memuat: a. LRA; b. LPSAL; c. Neraca; d. LO; e. LPE; f. LAK; dan g. CaLK. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
7 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Bela Beli Produk Karanganyar

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM

Download file:

Perda No 2 Tahun 2024 (1).pdf

bela beli produk karanganyar

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2024/NOMOR.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bela Beli Produk Karanganyar

ABSTRAK:

bahwa Bela Beli Produk Karanganyar sebagai wujud tanggung jawab pemberdayaan ekonomi kera k y a ta n guna mendorong terciptanya Produk Unggulan Daerah yang b e r d a s a r k a n potensi Produk Lokal Daerah b e rl a n d as k an Pancasila d a n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ah u n 1945; bahwa u n t u k mewujudkan p e me r at a an ekonomi kerakyatan d an k e s ej a h te r a an mas yar akat, p e la k s a n a a n Bela Beli Produk Karanganyar memerlukan gerakan sistematik yang be rk e p a st ia n h u k u m d an berkeadilan; bahwa dalam r an g k a memberikan l a n d a s a n h u k u m d an menjamin k e p as t i an h u k u m mengenai Bela Beli Produk Karanganyar mak a perlu m en gaturnya dalam Pe r at u r a n Daerah; bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, h u r u f b, d a n h u r u f c, perlu menetapkan P e r a t u r a n Daerah t en t a n g Bela Beli Produk Karanganyar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ah u n 1945; Undang-Undang Nomor 13 T ah u n 1950 Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tah u n 2023
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Tanggung Jawab, Identitas Produk, Bela Produk, Beli Produk, Produk Unggulan Daerah, Pemasaran Produk, Tenaga Kerja, sinergitas, Kerja Sama dan Kemitraan, Insentif dan Disinsentif, Pembinaan dan Pengawasan, Pengelolaan Data dan Informasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
18 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Desa Wisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Desa

Download file:

Perda No 1 Tahun 2024 (1).pdf

desa wisata

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/NOMOR.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Wisata

ABSTRAK:

bahwa Desa Wisata merupakan Pariwisata berbasis masyarakat yang memberdayakan Desa dalam melestarikan dan memajukan potensi sosial, budaya, sejarah, ekonomi, dan alam untuk mengatasi kesenjangan pembangunan Daerah, memajukan perekonomian masyarakat Desa, meningkatkan daya saing Desa dan kesejahteraan bersama berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan upaya yang sistematis, terencana, terpadu dan bertanggung jawab dalam mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi desa menjadi Desa Wisata dalam suatu peraturan daerah; bahwa perlu adanya pengaturan dalam rangka memberikan landasan hukum dan menjamin kepastian hukum penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Desa Wisata, Kawasan Desa Wisata, Penetapan Desa Wisata, Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata, Larangan, Forum Komunikasi Desa Wisata, Kerja Sama dan Kemitraan, Penghargaan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
18 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT