Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.427 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD

Download file:

Perda DIY Nomor 11 Tahun 2024.pdf

apbd-2025

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2024/NO. 14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang perlu dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Darah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dilakukan penyempurnaan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
Materi Pokok: PBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah; PBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp5.345.405.379.173,00;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 15 hlm. Penjelasan: 3 hlm. Lampiran: 2343 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025

Download file:

perda diy nomor 10 tahun 2024.pdf

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

a.a. bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang sinergis dengan sistem perencanaan pembangunan nasional; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka pendek, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun; c. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 akan berakhir pada tahun 2025, dan sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2024.
Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025
Jumlah Halaman: 9 HLM; Penjelasan: 3 HLM; Lampiran: 409 HLM

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pembangunan Kepemudaan

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

perda diy nomor 9 tahun 2024.pdf

Pembangunan Kepemudaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Kepemudaan

ABSTRAK:

a. bahwa pemuda merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah, sebagai kekuatan moral kontrol sosial, pelestari budaya dan agen perubahan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan karakteristik Pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter maju, berdaya saing tinggi, dan tangguh diperlukan pembangunan kepemudaan; c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Fungsi, Karakteristik, dan Arah Pelayanan Kepemudaan; Tugas Pemerintah Daerah; Perencanaan; Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda; Pelayanan Kepemudaan; Kerja SAma; Prasarana dan Sarana Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Data dan Informasi;Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2024.
Jumlah Halaman: 25 HLM; Penjelasan: 14 HLM.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perda DIY Nomor 8 Tahun 2024.pdf

apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NO.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: ahwa Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 180 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah mengatur bahwa Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima; bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017; eraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024;
Materi Pokok: Perubahan APBD TA 2024

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2024.
Jumlah Halaman: 17 HLM; Lampiran: 1292 halaman.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Prov. DIY No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida
PERDA Prov. DIY No. 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Download file:

perda diy nomor 7 tahun 2024.pdf

Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NO.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

ABSTRAK:

a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu badan usaha milik daerah memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan pelayanan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kriteria Bank Umum berdasarkan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam Akta Nomor 02 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyetujui perubahan anggaran dasar terkait perubahan modal dasar perseroan; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018;
Materi Pokok: mengatur mengenai besaran nilai, tahapan pemenuhan, dan realisasi penyertaan modal

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Penjelasan: 6 HLM.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Keolahragaan

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

perda diy nomor 5 tahun 2024.pdf

Penyelenggaraan Keolahragaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan di bidang keolahragaan diperlukan upaya pengembangan manusia seutuhnya melalui pembangunan karakter dan penanaman nilai positif sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan keolahragaan yang berkualitas, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang mampu membentuk identitas sosial yang berintegrasi ke dalam masyarakat; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan dan mengoordinasikan, mengawasi, serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Penyelenggaraan Keolahragaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; Pelaku Olahraga; Organisasi Olahraga; Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; Olahraga Pendidikan; Olahraga Masyarakat; Olahraga Prestasi; Olahraga Disalbilitas; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; Industri Olahraga; Penyelenggaraan Pekan Olahraga, Kejuaraan, dan Festival Olahraga Daerah; Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; Penghargaan dan Jaminan Sosial; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 33 HLM; Lampiran: 16 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Prov. DIY No. 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

perda diy nomor 4 tahun 2024.pdf

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2024/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi tata kelola barang milik daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan rumah negara serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018;
Materi Pokok: mengatur mengenai tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 10 HLM; Penjelasan: 5 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemajuan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dan Kelurahan

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

perda diy nomor 3 tahun 2024.pdf

PEMAJUAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN DAN KELURAHAN

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2024/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemajuan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dan Kelurahan

ABSTRAK:

a. bahwa Kalurahan sebagai bentuk pemerintahan asli di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kelurahan sebagai bagian wilayah dari Kapanewon atau Kemantren merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan serta kesejahteraan masyarakat; b. bahwa guna mewujudkan Kalurahan dan Kelurahan yang sejahtera, perlu adanya peran serta dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; c. bahwa perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kebijakan dan Strategi; Fasilitasi; Koordinasi; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan PEngawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 18 HLM; Penjelasan: 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

perda diy nomor 2 tahun 2024.pdf

HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2024/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa dengan penetapan hari jadi dapat ditumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta kebanggaan akan identitas diri masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa sehingga mendorong timbulnya etos hidup dan etos kerja yang positif di Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa penetapan penanda lahirnya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta belum dilakukan dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun seluruh kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki ciri penandanya masing-masing; c. bahwa Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman merupakan cikal bakal pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: mengatur mengenai penjelasan terkait peringatan dan pelaksanaan kegiatan pada hari jadi DIY

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Penjelasan: 4 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Ekonomi Hijau

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

perda diy nomor 1 tahun 2024.pdf

EKONOMI HIJAU

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2024/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ekonomi Hijau

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin terciptanya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlu memfokuskan kegiatan di daerah berbasis Ekonomi Hijau menuju arah pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat; b. bahwa untuk menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan inklusif, ketahanan sosial dan budaya, tata ruang dan lingkungan berkelanjutan serta ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan, penerapan Ekonomi Hijau perlu dilaksanakan secara terpadu dan sistematis; c. bahwa untuk menerapkan konsep Ekonomi Hijau secara terpadu dan sistematis perlu diatur dengan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ekonomi Hijau;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kebijakan dan Strategi; Tugas Pemerintah Daerah; Sektor dan Indikator Ekonomi Hijau; Pelaksanaan Indikator Ekonomi Hijau; Forum Komunikasi Lintas Sektor; Rencana Aksi; Peran Serta MAsyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 14 HLM; Penjelasan: 10 HLM.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT