Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 72 Tahun 2015
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Banten No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Download :
67Pergub-No.-72-Tahun-2015-Rapergub-Penjabaran-APBD-2016.pdf

Abstrak

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 72, BD.2015/NO.73

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015.
Berisi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 yang dituangkan dalam ringkasan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2016

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 39 Tahun 2018
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Hak-Hak Anak Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Pergub No. 39 Tahun 2018.pdf

Abstrak

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN HAK-HAK ANAK

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD.2018/No. 39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Hak-Hak Anak Provinsi Banten Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

Upaya meningkatkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, perlu dikembangkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak dengan maksud menjadikan pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai pertimbangan utama dari pengambil keputusan perencanaan pembangunan di Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
UU No 4 Th 1979; UU No 4 Th 1997; UU No 22 Th 1997; UU No 23 Th 2002; UU No 13 Th 2003; UU No 23 Th 2004; UU No 12 Th 2006; UU No 13 Th 2006; UU No 21 Th 2007; UU No 24 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Kepres No 87 Th 2002; Kepres No 88 Th 2002; Permen Pemberdayaan Perempuan No 3 Th 2008; Permen Pemberdayaan Perempuan No 4 Th 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan No 6 Th 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan No 12 Th 2011; Pergub Banten No 8 Th 2011.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pembiayaan; 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018.
14 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 46 Tahun 2017
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERPUSTAKAAN

Arsip

Download :
Pergub No. 46 Tahun 2017.pdf

Abstrak

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERPUSTAKAAN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD.2017/NO.46

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan aparatur, serta pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah, perlu dibuat Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perpustakaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perpustakaan.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.43 Tahun 2007 ;3.UU No.14 Tahun 2008 ;4.UU No.43 Tahun 2009 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6. PP No.28 Tahun 2012 ;7. PMDN No.78 Tahun 2012 ;8.Perda Prov Banten No. 4 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.jadwal retensi arsip;4.pembinaan;5.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
7 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 83 Tahun 2017
GERAKAN BANTEN BEBAS PASUNG

Hak Asasi Manusia Kesehatan

Download :
Pergub No. 83 Tahun 2017.pdf

Abstrak

GERAKAN BANTEN BEBAS PASUNG

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, BD.2017/NO.83

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang GERAKAN BANTEN BEBAS PASUNG

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Banten Bebas Pasung.
1.UU No.39 Tahun 1999 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.23 Tahun 2002 ;4.UU No. 23 Tahun 2004 ;5.UU No.25 Tahun 2004 ;6.UU No.29 Tahun 2004 ;7.UU No.40 Tahun 2004 ;8.UU No.11 Tahun 2009 ;9.UU No.25 Tahun 2009 ;10.UU No. 36 Tahun 2009 ;11.UU No.19 Tahun 2011 ;12.UU No.18 Tahun 2014 ;13.UU No.23 Tahun 2014 ;14.UU No.36 Tahun 2014 ;15.UU No. 8 Tahun 2016 ;16.PP No. 39 Tahun 2012 ;17.PP No.75 Tahun 2015 ;18.KMK No.220/Menkes/SK/III/2002 ;19.Perda Prov Banten No. 8 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.tugas tanggung jawab dan wewenang;3.pelaksanaan gerakan banten bebas pasung;4.pembiayaan;5.pembinaan , pengawasan , dan evaluasi;6.pelaporan;7.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
17 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 13 Tahun 2020
Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah Provinsi Banten

Sistem Pengendalian Intern

Download :
2020_PerGub_13.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN - CADANGAN PANGAN - PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD Tahun 2020 No. 14

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah Provinsi Banten

ABSTRAK:

Untuk mengalokasikan pemenuhan kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, perlu dilakukan penyelenggaraan cadangan pangan secara terpadu dan komprehensif guna penyeragaman penyaluran bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 24 Th 2007; UU No 18 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 17 Th 2015; Perpres No 83 Th 2006; Inpres No 5 Th 2015; Permendag No 04/M-DAG/PER/1/2012; Perda No 2 Th 2017;.
1.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 59 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten TA 2017

Download :
Pergub No. 59 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BD.2017/NO.59

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017, diperlukan perubahan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.15 Tahun 2004 ;6.UU No.25 Tahun 2004 ;7.UU No.33 Tahun 2004;8.UU No.23 Tahun 2014 ;9.PP No.23 Tahun 2005 ;10.PP No.55 Tahun 2005 ;11.PP No. 56 Tahun 2005 ;12.PP No. 58 Tahun 2005 ;13.PP No.65 Tahun 2005 ;14..PP No.8 Tahun 2006 ;15.PP No.39 Tahun 2007 ;16.PP No.41 Tahun 2007 ;17.PP No.71 Tahun 2010 ;18.PP No.30 Tahun 2011 ;19.PP No.2 Tahun 2012 ;20.PMDN No.13 Tahun 2006;21.PMDN No.31 Tahun 2016;22.Perda Prov Banten No. 7 Tahun 2006;23.Perda Prov Banten No.1 tahun 2015
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
26 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 28 Tahun 2016
Kawasan Industri sebagai Zona Bebas Pekerja Anak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
pergub No. 28 Tahun 2016.pdf

Abstrak

kawasan-industri-sebagai-zona-bebas-pekerja-anak

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2016/NO.28

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kawasan Industri sebagai Zona Bebas Pekerja Anak

ABSTRAK:

a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan jaminan pertumbuhan dan perkembangan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya; b. bahwa pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan jenis pekerjaan yang sangat membahayakan bagi anak, menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, memiliki kerentanan untuk dieksploitasi, serta bertentangan dengan hak anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal
UU Nomor 20 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Perda Provinsi Banten Nomor 9 Tahun
1.Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Prinsip; 5. Kewajiban Dan Dukungan Pelaku Usaha; 6. Peran Dan Tanggungjawab; 7. Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan; 8. Evaluasi Dan Pelaporan; 9. Ktentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016.
9 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 37 Tahun 2016
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

pakaian-dinas-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-banten

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD.2016/NO.37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten perlu dilakukan perubahan
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PM Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Pegub Banten Nomor 67 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum, 2. Pakaian Dinas; 3. Pengunaan Pakaian Dinas; 4. Atribut Pakaian Dinas; 5. Pemakaian Atribut; 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
14 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 23 Tahun 2020
Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
2020_PerGub_23.pdf

Abstrak

PEMBERIAN THR - PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD Tahun 2020 No. 24

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 39 Th 2007; PP No 12 Th 2019; PP No 24 Th 2020; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Prov Banten No 7 Th 2006; Perda Prov Banten No 16 Th 2019; Pergub Banten No 29 Th 2007 yg telah diubah dg Pergub Banten No 3 Th 2015; Pergub Banten No 45 Th 2019 yg telah diubah dg Pergub Banten No 20 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pemberian Tunjangan Hari raya; 4. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
6 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030

Administrasi dan Tata Usaha Negara Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

Perda Povinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011
Mengubah Perda Povinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 - 2030

Download :
Perda Nomor 5 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan sektoral yang terintegrasi di Provinsi Banten diperlukan penataan ruang yang baik agar terwujud pemanfaatan ruang yang tepat dan berdayaguna dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat; b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan pembangunan pemerintah;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No.41 Tahun 1999 ;3.UU No.23 Tahun 2000 ;4.UU No. 26 Tahun 2007 ;5.UU No.41 Tahun 2009 ;6.UU No. 23 Tahun 2014 ;7. PP No.15 Tahun 2010 ;8.PP No.68 Tahun 2010 ;9.PP No. 8 Tahun 2013 ;10.PP No.68 Tahun 2014 ;11.PP No.13 Tahun 2017 ;12.PP No.54 Tahun 2008 ;13.PP No.28 Tahun 2012 ;14.PP No.2 Tahun 2015 ;15.PP No.14 Tahun 2017 ;16.PP No.58 Tahun 2017 ;17.Perda No.2 Tahun 2011
tedapat dalam pasal 1, pasal 3. pasal 6, pasal 7, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19. pasal 21. pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 29, pasal 30, pasal 31,pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 39a, pasal 41, pasal 42, pasal 43,pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49,pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 60,pasal 61,pasal 62,pasal 63, pasal 64, pasal 65,pasal 66, pasal 67,pasal 68, pasal 70, pasal 92, pasal 92a,pasal 92b, pasal 92c, pasal 92d, pasal 92e, pasal 92f, pasal 92g, pasal 92h,pasal 92i,pasal 92j,pasal 92l,pasal 93,pasal 94, pasal 95, pasal120, dan pasal 121a

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
82 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 22 Tahun 2016
Pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Provinsi Banten

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Pergub No. 22 Tahun 2016.pdf

Abstrak

pembentukan-l3embaga-peremodalan-kewirausahaan-pemuda-daerah-provinsi-banten

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2016/NO.22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Provinsi Banten

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan DaerahNomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangLembagaPermodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Provinsi Banten
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 40 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 41 Tahun 2011; PP Nomor 60 Tahun 2013; PM Pemuda dan Olahraga Nomor 0613 Tahun 201;PM Pemuda dan Olahraga Nomor 0945 Tahun 2015; Perda Nomor 10 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Fungsi, Dan Tugas; 3. Susunan Organisasi LPKP Banten; 4. Mekanisme Penilaian Kelayakan Usaha Dan Pengusulan Bantuan Permodalan; 5. Mekanisme kerja; 6. Monitoring Dan Evaluasi; 7. Pendanaan; 8. Ketentuan Lain-Lian; 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
10 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 67 Tahun 2017
RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan SIstem Informasi dan Telematika (RIP-SITEL) Pemerintah Provinsi Banten, Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rencana Induk dan Standardisasi PEnyelenggaraan Digital GOverment Service, Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Banten

Download :
Pergub No. 67 Tahun 2017.pdf

Abstrak

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BD.2017/NO.67

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mensinergikan penyelenggaraan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi secara komprehensif dan terintegrasi, khususnya dalam penerapan e-government dan layanan publik berbasis digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman, dan berkesinambungan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.11 Tahun 2008 ;3.UU No.14 Tahun 2008 ;4.UU No. 25 Tahun 2009 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.UU No.30 Tahun 2014 ;7.PP No.60 Tahun 2008 ;8.PP No.82 Tahun 2012 ;9.IP No. 3 Tahun 2003 ;10.PMKI No.26/PER/M.KOMINFO/5/2007 ;11.PMKI No.41/PER/M.KOMINFO/11/2007 ;12.PMDN No.52 Tahun 2011 ;13.PMPAN No.35 Tahun 2012 ;14.PMKI No.10 Tahun 2015
1.ketentuan umum;2.rencana induk teknologi informasi dan komunikasi ;3.peran serta masyarakat;4.monitoring dan evaluasi;5.pembiayaan;6.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
23 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 75 Tahun 2017
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi Banten

Download :
Pergub No. 75 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 75, BD.2017/NO.75

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan pemanfaatan fasilitas penanaman modal di Provinsi Banten, perlu disusun Peraturan Gubernur sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanaman modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 25 Tahun 2007 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.45 Tahun 2008 ;5.PP No.24 Tahun 2009 ;6.PP No.97 Tahun 2014 ;7.PMDN No.24 Tahun 2006;8.PMK No.176/PMK.011/2009 ;9.PMP No. 27/MDAG/PER/5/2012 ;10.PMDN No.100 Tahun 2016 ;11.PKBPM No.5 Tahun 2013;12.PKBPM No.17 Tahun 2015 ;13.PKBPM No.7 Tahun 2016 ;14.Perda Prov Banten No.8 Tahun 2016 ;15.Pergub Banten No. 83 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup dan sasaran ;3.hak , kewajiban , dan tanggung jawab modal;4.penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;5.tata cara pemantauan;6.tata cara pembinaan;7.tata cara pengawasan;8.berita acara pengawasan;9.tata cara pembatalan perizinan penanaman modal;10.tata cara pencabutan perizinan penanaman modal;11.tata cara penutupan kantor cabang perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri;12.biaya ;13.sanksi;14.ketentuan lain lain;15.ketentuan peralihan;16.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
32 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 10 Tahun 2018
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2017-2021

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Abstrak

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2017 - 2021

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BD.2018/No. 10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2017-2021

ABSTRAK:

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dihapuskan.
UU No 6 Th 1974; UU No 4 Th 1979; UU No 7 Th 1984; UU No 20 Th 1999; UU No 39 Th 1999; UU No 1 Th 2000; UU No 23 Th 2000; UU no 23 Th 2002 yg telah diubah dg UU No 35 Th 2014; UU No 21 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 9 Th 2008; Perpres No 69 Th 2008; Permenpan No 2 Th 2008; Permenpan No 3 Th 2008; Permenkokesra No 25/KEP/Menko/KESRA/VIII/2009; Permenneg.Pemberdayaan Perempuan No 11 Th 2012; Perda Prov.Banten No 10 Th 2005; Perda Prov.Banten No 4 Th 2012; Perda Prov.Banten No 9 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pembiayaan; 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
7 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2019
Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perda Nomor 5 Tahun 2019.pdf

Abstrak

penanganan - kemiskinan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No. 5/2019

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten

ABSTRAK:

Dalam rangka menangani jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; maka diperlukan upaya-upaya yang nyata dalam Penanganan kemiskinan.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2004; UU No 23 Th 29014; UU No 33 Th 2004; UU No 11 Th 2009; UU No 25 Th 2009; UU No 12 Th 2011; UU No 13 TH 2011; PP No 58 Th 2005; PP No. 39 Th 2012; PP No. 53 Th 2013; PP No. 12 Th 2017; PP No. 28 Th 2018; Perpres No 1 Th 2007; Perpres No 15 Th 2010; Permendagri No 80 Th 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Identifikasi Warga Miskin; 3. Indikator Kemiskinan; 4. Penyusunan Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan; 5. Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan; 6. Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Provinsi Banten; 7. Kerjasama; 8. Pembinaan Dan Pengawasan; 9. Pendanaan; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
22 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 27 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Belanja Langsung Barang/Jasa Melalui Aplikasi Bela Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Pergub Nomor 27.pdf

Abstrak

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 51 Tahun 2018
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

Administrasi dan Tata Usaha Negara APBD

Download :
Pergub No. 51 Tahun 2018.pdf

Abstrak

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BD.2018/No. 51

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU No 23 Th 2000; 3. UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; 4. PP No 18 Th 2017 ; 5. Perda No 4 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Penghasilan Pimpinan Dan anggota; 3. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota; 4. Uang Jasa Pengabdian Dan Bantuan Biaya Pengurusan Pemakaman; 5. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; 6. Pelaporan; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018
36 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 40 Tahun 2008
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Peraturan-Gubernur-Banten-No.-40-Tahun-2008.pdf

Abstrak

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009

2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD.2008/NO.40

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009, perlu dipersiapkan Pedoman Pelaksanaannya sebagai acuan yang diimpementasikan secara komprehensif dan menyeluruh bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah ProvinsiBanten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009.
UU No. 28 tahun 1999, UU No. 23 tahun 2000, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 25 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, PP No. 55 tahun 2005, PP No. 56 tahun 2006, PP No. 108 tahun 2000, PP No. 57 tahun 2005, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 6 tahun 2006, PP No. 8 tahun 2006, PP No. 38 tahun 2007, PERPRES No. 80 tahun 2003, PERPRES No. 36 tahun 2005, PERMEN No. 1 tahun 1994, PERMEN No. 5 tahun 1997, PERMEN No, 13 tahun 2007, PERMEN No. 17 tahun 2007, PERMEN No. 32 tahun 2008, PERDA No. 7 tahun 2006, PERDA No. 55 tahun 2002, PERDA No. 14 tahun 2008, PERDA No. 17 tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 meliputi prinsip pelaksanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan; mengatur gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Kepala SKPD/Unit Kerja sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah; dan Penempatan rekening kas daerah pada bank pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
212 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 68 Tahun 2016
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten

Kebijakan Akuntansi

Download :
Pergub No. 68 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD.2016/NO.68

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten

ABSTRAK:

a. bahwa untuk penyempurnaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa substansi materi yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PPNomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011; PMi Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006; Pergub Banten Nomor 18 Tahun 2014
terdapat dalam pasal 1 dan 2

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
7 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 30 Tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2020_PerGub_30.pdf

Abstrak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD Tahun 2020 No. 31

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020

ABSTRAK:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 25 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP no 8 Th 2008; PP no 18 Th 2016; Perpres No 2 th 2015; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 22 Th 2018; Perda Prov Banten No 1 Th 2010; Perda Prov Banten No 8 Th 2016; Perda Prov Banten No 5 Th 2017; Perda Prov Banten No 7 Th 2017; Pergub Banten No 16 Th 2018; Pergub Banten No 19 th 2019 yg telah diubah dg Pergub Banten No 34 Th 2019.
Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi banten Tahun 2020.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2020.
6 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 52 Tahun 2016
Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Lingkungan Hidup

Abstrak

pedoman-penyusunan-analisis-jabatan-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-banten

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, BD.2016/NO.52

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan petunjuk teknis dalam penyusunan Analisis Jabatan yang menghasilkan pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PM Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; PM Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011
1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Dan Tahapan Pelaksanaan; 3. Metode Pelaksanaan; 4. Sasaran, Hasil Dan Manfaat Analisis Jabatan; 5. Evaluasi, Pendidikan Dan Pelatihan Analisis Jabatan; 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
10 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 7 Tahun 2017
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

APBD

Download :
Pergub No. 7 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD.2017/NO.7

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
1.UU No. 23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.15 Tahun 2004 ;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.25 Tahun 2004 ;6.UU No. 28 Tahun 2009 ;7.UU No.23 Tahun 2014 ;8.PP No.24 Tahun 2004 ;9.PP No.55 Tahun 2005 ;10.PP No. 56 Tahun 2005 ;11.PP No. 58 Tahun 2005 ;12.PP No.65 Tahun 2005 ;13.PP No. 79 Tahun 2005 ;14.PP No. 8 Tahun 2006 ;15.PP No. 39 Tahun 2007;16.PP No. 2 Tahun 2012 ;17.PP No. 71 Tahun 2010 ;18.PP No. 27 Tahun 2014;19.PP No.54 Tahun 2010 ;20.PMDN No.13 Tahun 2006 ;21.PMDN No.32 Tahun 2011 ;22.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2006;23.Perda Prov Banten No. 1 Tahun 2011 ;24.PerGub No.29 Tahun 2007 ;25.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 4

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
8 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 7 Tahun 2021
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Provinsi Banten

Sistem Pengendalian Intern

Download :
71Pergub No 7 Tahun 2021 TENTANG PPKM.pdf

Abstrak

PEMBATASAN KEGIATAN - MASYARAKAT - BERBASIS MIKRO

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD Tahun 2021 Nomor 7

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Provinsi Banten

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019, perlu peranan tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
UUD 1945 Psl 18 ayat (6); UU no 23 tahun 2000; UU no 23 tahun 2014; UU no 1 tahun 2021
1. Ketentuan umum; 2. Tanggung jawab dan wewenang; 3. Ruang Lingkup; 4. Kriteria; 5. Pelaksanaan ppkm mikro; 6.Pendanaan; 7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2021.
9

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 52 Tahun 2020
Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Khusus Negeri

Pendidikan

Download :
2020_PerGub_52.pdf

Abstrak

PENDIDIKAN GRATIS - SMA NEGERI - SMK NEGERI - SEKOLAH KHUSUS NEGERI

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, BD Tahun 2020 No. 53

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Khusus Negeri

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan misi ketiga Bab VI, butir 3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu peningkatan akses dan mutu Pendidikan, Pemerintah Provinsi Banten perlu memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Th 2003; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; PP No 12 Th 2019; Permendikbud No 75 Th 2016; Perda Prov Banten 7 Th 2012; Pergub Banten No 30 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Perencanaan; 4. Pelaksanaan Program; 5. Larangan; 6. Kewajiban; 7. Sanksi; 8. Pembinaan Dan Pengawasan; 9. Peran serta Masyarakat; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2020.
11 halaman

Provinsi Banten

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 21 Tahun 2012
Alokasi dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Banten Tahap II Tahun 2012

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
44Pergub-No.-21-Tahun-2012.pdf

Abstrak

Alokasi dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Banten Tahap II Tahun 2012

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2012/NO.21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Alokasi dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Banten Tahap II Tahun 2012

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, maka untuk merealisasikan pencairan Tahap II pada triwulan IV Tahun Anggaran 2012 perlu diatur pengalokasian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Banten Tahun 2012; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Banten Tahap II Tahun 2012
UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000, Keputusan Menteri KeuanganNomor 83/KMK.04/2000, .Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2012, Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dengan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep.30PJ.7/1986 dan Nomor 973-562.
1.ketentuan umum;2.alokasi dan penggunaan;3.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 336 peraturan (dalam 0,027 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 336 peraturan (dalam 0,027 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 336 peraturan (dalam 0,027 detik)