Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.334 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perda_No_10_Tahun_2024.pdf

sistem pemrintahan berbasis elektronik

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/No.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; bahwa guna mewujudkan tata .kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, terpercaya dan berkualitas diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nemer 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Tim Penyelenggara SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Percepatan SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2024.
24 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Abstrak

Narkotika

Download file:

Perda_No_9_Tahun_20241.pdf

pencegahan - pemberantasan penyalahgunaan narkotika

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu dilakukan upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terencana, terpadu, partisipatif, dan berkesinambungan; bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, disebutkan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Kelembagaan, Deteksi Dini, Antisipasi Dini, Pencegahan, Pemberantasan, Penanganan, Kerja Sama, Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia, Sistem Data dan Informasi, Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Penghargaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2024.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda_Nomor_7_Tahun_2024_Autentefikasi_(2).pdf

rencana pembangunan jangka panjang daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/No.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah berperan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan daerah sehingga tercipta perikehidupan masyarakat yang maju dan berkelanjutan; bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Pemalang yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
155 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Bangunan Gedung

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Pemalang No. 23 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

Download file:

Perda_No_6_Tahun_2024_ten..._Gedung_(DPU_TR).pdf

bangunan gedung

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/No.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

bahwa pemerintah daerah berperan dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional dan andal, untuk men Jamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya, memelihara nilai-nilai budaya luhur di Daerah; bahwa Pemerintah Daerah mempunyai komitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan, sehingga dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk menjamin keselamatan, keserasian dan kelestarian lingkungan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung di pan dang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Standar Teknis Bangunan Gedung, Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 dicabut.
110 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Produk Makanan Halal

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda_No_5_Tahun_2024_ten...alal_(Pertanian).pdf

produk makanan halal

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/No.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Produk Makanan Halal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah turut bertanggungjawab untuk memberikan pelindungan dan jaminan kehalalan produk makanan yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga para pelaku usaha perlu didorong dalam peningkatan pengajuan sertifikasi halal; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait pengaturan produk makanan halal, maka perlu menyusun peraturan daerah tentang produk makanan halal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Makanan Halal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah in idiatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Fasilitasi Penyelenggaraan Produk Makanan Halal, Jaminan Ketersediaan Produk Makanan Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, Fasilitasi Sertifikasi Halal, Pendampingan Proses Produk Halal, Label Halal dan Keterangan Tidak Halal, Sinergi dan Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
28 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021

Download file:

PERDA_NOMOR_3_TAHUN_2024.pdf

Penyertaan modal - bumd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/NOMOR.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah; bahwa guna pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah menambah besaran modal dasar pada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dan PT Bank Jateng; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 11, perubahan Pasal 12.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 diubah.
7 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pemberdayaan Desa Wisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Desa

Download file:

PERDA_NOMOR_2_TAHUN_2024.pdf

desa wisata

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2024/NOMOR.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan Desa Wisata

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melindungi nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat dan menjaga kelestarian alam, perlu memberdayakan desa wisata di Kabupaten Pemalang; bahwa pengembangan pariwisata di desa wisata harus mengarah pada kegiatan ekonomi utama desa sehingga menghasilkan nilai tambah pada perekonomian utama desa; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemberdayaan desa wisata di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Strategi dan Basis Pemberdayaan, Penetapan Desa Wisata, Pengelola Desa Wisata, Pengembangan Desa Wisata, Usaha Pariwisata pada Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
21 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Abstrak

Kebijakan Pemerintah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERDA_NOMOR_1_TAHUN_2024.pdf

kabupaten layak anak

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/NOMOR.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

ABSTRAK:

bahwa anak merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat hak-hak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan Daerah, karena itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kabupaten Layak Anak; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, menyebutkan Pemerintah daerah Kab/Kota menyelenggarakan KLA melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kebijakan dan Strategi Implementasi KLA, Hak dan Kewajiban Anak, Tahapan dan Indikator, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pemenuhan Klaster Hak Anak, Kelembagaan KLA, RAD KLA, Profil KLA, Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa/Kelurahan Layak Anak, Penghargaan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
31 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Pemalang No. 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat

Download file:

Perda_No_8_Tahun_2023.pdf

TRANSPORTASI DARAT - penyelenggaraan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan sistem transportasi darat; bahwa sistem transportasi darat perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas, angkutan jalan, angkutan sungai dan perkeretaapian ke dalam satu kesatuan, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah; bahwa dalam penyelenggaraan parkir perlu dilakukan studi atau kajian penyusunan potensi parkir di tepi jalan umum untuk mengetahui potensi pendapatan dari sektor parkir yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh pemerintah daerah; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi darat melalui peningkatan potensi perparkiran, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Transportasi Darat perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 201 7 ten tang Penyelenggaraan Transportasi Darat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, ayat (2) Pasal 5, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 76, penyisipan Pasal 76A, perubahan Pasal 83, Pasal 90, Pasal 99, Pasal 105,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 diubah.
21 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Pemalang No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PERDA Kab. Pemalang No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012

Download file:

PERDA_NOMOR_7_TAHUN_2023.pdf

pajak daerah dan retribusi daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2023/NOMOR.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik; bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pajak Daerah, Retribusi, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Sanksi Administratif, Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi, Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi serta Sistem Pajak dan/atau Retribusi Berbasis Elektronik, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Ketentuan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 dicabut.
137 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT