Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok TA 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
UU No.12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU. No. 23 Tahun 2014, UU No. 15 Tahun 2017, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 39 tahun 2004, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 107 Tahun 2017, PMK No. 199/PMK.07/2017, PMK No. 226/PMK.07/2017, PMK No. 50/PMK.07/2017, dan Perbup. Bupati Solok No. 7 Tahun 2006.
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penetapan Rincian Dana Desa
3. Penyaluran Dana Desa
4. Penggunaan Dana Desa
5. Pelaporan Dana Desa
6. Sanksi
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penegerian Sekolah Dasar Negeri 21 Dilam, Sekolah Dasar Negeri 43 Anau Kadok Talang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Lembang Jaya Kabupaten Solok
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Solok perlu melakukan penegerian SDN 21 Dilam Kec. Bukit Sundi, SDN 43 Anau Kadok Talang Kec. Gunung Talang dan SMPN 6 Lembang Jaya Kec. Lembang Jaya Kab. Solok.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.39 Tahun 2004, PP No. 17 Tahun 2010, Perda Kab. Solok No. 6 Tahun 2009
Menegerikan SDN 21 Dilam Kec. Bukit Sundi, SDN 43 Anau Kadok Talang Kec. Gunung Talang dan SMPN 6 Lembang Jaya Kec. Lembang Jaya Kab. Solok. Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SDN 21 Dilam Kec. Bukit Sundi, SDN 43 Anau Kadok Talang Kec. Gunung Talang dan SMPN 6 Lembang Jaya Kab. Solok, masing-masing berlaku ketentuan dalam Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 033/O/1997, dan Kepmendikbud No. 088/O/2000 untuk SD dan Kepmendikbud No. 034/O/1997, Kepmendikbud No. 183/O/2000 untuk SMP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
6 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Peternak
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak di Kabupaten Solok perlu upaya pemberdayaan peternak di daerah. Untuk melakukan upaya pemberdayaan peternak secara optimal, efektif dan efisien, diperlukan upaya yang komprehensif dalam rangka mendorong percepatan kemandirian dan daya saing peternak sehingga peningkatan kesejahteraan peternak dapat terwujud dengan baik. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam upaya pemberdayaan peternak diperlukan pengaturan dalam bentuk Perda.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2013, Permentan No. 13/Permentan/Pk.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan.
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pelayanan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan
3. Akses Informasi dan Ilmu Pengetahuan
4. Akses Sumber Pembiayaan
5. Fasilitas Produksi, Promosi dan Pemasaran
6. Kemitraaan
7. Kawasan Usaha Peternakan
8. Rumah Potong Hewan
9. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
10. Perizinan
11. Pembiayaan
12. Ketentuan Peralihan
13. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
40 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Pengelolaan kesehatan yang baik akan dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga pembangunan kesehatan dapat diwujudkan. Pengelolaan kesehatan di Kabupaten Solok akan dapat terwujud apabila didukung oleh lintas sektor dan integrasi seluruh komponen kesehatan yang dalam suatu sistem yang saling mendukung dan menunjukan keterkaitan. Bahwa perlunya payung hukum yang menjadi pedoman dalam pengelolaan kesehatan di daerah.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, UU No. 38 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 51 Tahun 2009, Perpres No. 72 Tahun 2012, Perpres No. 12 Tahun 2013, PP No. 18 Tahun 2016, Permenkes No. 75 Tahun 2014
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Sistem Kesehatan Daerah
3. Subsistem Upaya Kesehatan
4. UKM
5. UKP
6. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
7. Subsistem Pembiayaan Kesehatan
8. Subsistem SDM Kesehatan
9. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan
10. Subsistem Manajemen dan Informasi kesehatan
11. Konsultasi dan Koordinasi
12. Ketentuan peralihan
13. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
62 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok No. 66 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja daerah Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya peningkatan integritas PNS secara profesional berkesinambungan melalui penilaian kinerja yang objektif, transparan, dan akuntabel yang berdasarkan pada disiplin kehadiran dan aktifitas kerja serta penggunaan teknologi informasi telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Solok.
UU No.12 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 2014, UU. No. 23 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 53 tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 11 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perka BKN No. 20 Tahun 2011, dan Perbup. Bupati Solok No. 66 Tahun 2017.
A. Ketentuan Pasal 5 ayat (10 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pemberian TKD berdasarkan pada klasifikasi jabatan sebagai berikut:
1) Jabatan TKD berdasarkan pada klasifikasi jabatan sebagai berikut:
a. Jabatan Administrasi;
b. Jabatan Fungsional; dan
c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
1a) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Jabatan Administrator;
b. Jabatan Pengawas; dan
c. Jabatan Pelaksana.
Pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan sistem dan prosedur pelaksanaan APBD Kabupaten Solok.
B. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi “Pemberian TKD bagi PNS berpedoman kepada Peraturan Bupati Solok tentang Standar Biaya di lingkungan Pemda Kab. Solok dengan Pembebanan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2018.
Peraturan Bupati Solok Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Solok.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Kabupaten Solok tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan Kabupaten Solok, juga mempengaruhi terhadap kesehatan dan lingkungan Kabupaten Solok sebagai akibat dari produksi dan populasi sampah. Untuk mewujudkan lingkungan kabupaten Solok yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah mempunyai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten Solok yang perlu disesuaikan dengan Ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 81 Tahun 2012, Perpres No. 97 Tahun 2017, Permendagri No. 33 Tahun 2010, Permen LH No. 16 Tahun 2011.
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tugas dan Wewenang
3. Hak dan Kewajiban
4. Sumber Sampah
5. Pengelolaan Sampah
6. Pembiayaan dan Kompensasi
7. Peran Masyarakat
8. Perizinan
9. Sanksi Administratif dan Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Hukum
10. Kerjasama dan Kemitraan
11. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan
12. Data dan Sistem Informasi
13. Larangan
14. Ketentuan Penyidikan
15. Ketentuan Pidana
16. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
43 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya perkembangan keadaan dan perubahan peraturan yang berlaku mengenai retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanpa penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pengujian kemdaraan bermotor, retribusi pelayanan tera/tera ulang dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi jasa umum diperlukan perubahan pengaturan mengenai retribusi jasa umum di Kabupaten Solok
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 2004
Beberapa ketentuan dalam Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (LD Kab. Solok Tahun 2011 No. 8, Tambahan LD Kab. Solok No. 47) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2011 (LD Kab. Solok Tahun 2014 No. 4, Tambahan LD Kab. Solok No. 57) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah, angka 17 dihapus, serta diantara angka 25 dan angka 26 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 25a.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k.
3.Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dihapus.
4.Ketentuan Pasal 5 diubah.
5.Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
6.Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
7.Ketentuan BAB V dihapus.
8.Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
9.Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diubah.
10.Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB XIIA.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
42 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
