Logo
Login

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2024

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Jenis Pajak yang dipungut: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak meliputi: a. BPHTB; b. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; c. Pajak MBLB; dan d. Pajak Sarang Burung Walet. Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Bombana
Nomor
21
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2024
Tempat Penetapan
Rumbia
Tanggal Penetapan
22 Juli 2024
Tanggal Pengundangan
22 Juli 2024
Tanggal Berlaku
22 Juli 2024
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 21
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Bombana
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 91 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 21 TAHUN 2024.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Bombana No. 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah
  2. PERBUP Kab. Bombana No. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
  3. Perbup Kab. Bombana No. 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhan
  4. PERBUP Kab. Bombana No. 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluarsa
  5. PERBUP Kab. Bombana No. 37 Tahun 2018 tentang Prosedur Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Jual Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik Berasal dari atau Bukan Berasal dari Sumber Lain dan/atau yang Dihasilkan Sendiri
  6. PERBUP Kab. Bombana No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  7. PERBUP Kab. Bombana No. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  8. PERBUP Kab. Bombana No. 1 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dalam penerbitan, penandatanganan jenis perizinan dan non perizinan serta surat ketetapan pajak daerah/ surat ketetapan retribusi daerah kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bombana
  9. PERBUP Kab. Bombana No. 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bombana Dalam Penandatanganan Dan Penertiban Jenis Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana
  10. PERBUP Kab. Bombana No. 25 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Serta Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana
  11. PERBUP Kab. Bombana No. 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame
  12. PERBUP Kab. Bombana No. 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penertiban Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
  13. PERBUP Kab. Bombana No. 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Serta Pendataan Objek Dan Subyek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
  14. PERBUP Kab. Bombana No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
  15. PERBUP Kab. Bombana No. 8 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Bombana
  16. PERBUP Kab. Bombana No. 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Bombana
  17. PERBUP Kab. Bombana No. 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan
  18. PERBUP Kab. Bombana No. 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
  19. PERBUP Kab. Bombana No. 60 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah
  20. PERBUP Kab. Bombana No. 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame
  21. PERBUP Kab. Bombana No. 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran

  22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel

  23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dalarn Penerbitan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Serta Surat Keterangan Pajak Daerah/Surat Keterangan Retribusi Daerah Kepada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

  24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet

  25. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan