Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 9 Tahun 2014

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TUGAS DAN WEWENANG BAB IV PENERIMAAN HASIL RETRIBUSI BAB V MEKANISME PEMUNGUTAN BAB VI PELAKSANAAN BAB VII TARIF RETRBUSI PARKIR BAB VIII BIAYA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

21 Maret 2014

Tanggal Pengundangan

22 Maret 2014

Tanggal Berlaku

22 Maret 2014

Sumber

BD. 2014 /No. 9, LL 8 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 415 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bombana No.09 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelaksanaan
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD. 2014 /No. 9, LL 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:	a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, daerah dapat b Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan ketjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan eflsiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan; mengadakan ke ijas ama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan; b. bahwa Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum . bahwa Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang adalah salah satu j e n i s Retribusi Jasa Umum yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, namun untuk efektifitas pemungutannya dipandang perlu adanya k e ijas ama dalam pelaksanaannya; merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, namun untuk efektifitas pemungutannya dipandang perlu adanya kerjasama dalam pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Bupati bombana. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049; 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Permerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 4); 9. Keputusan Bupati Bombana Nomor ..... Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran T a r i f dan Tempat - Tempat Khusus Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi J alan Umum. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TUGAS DAN WEWENANG BAB IV PENERIMAAN HASIL RETRIBUSI BAB V MEKANISME PEMUNGUTAN BAB VI PELAKSANAAN BAB VII TARIF RETRBUSI PARKIR BAB VIII BIAYA BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2014. 8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521