Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.603 peraturan dalam 0,282 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Abstrak

Download file:

Perda No 11 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA BJB NO. 11 TAHUN 2000.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi Daerah, tempat khusus parkir kendaraan merupakan jenis retribusi pelayanan jasa umum; Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a,perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor ; 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993; Keputusan Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2000.
Peraturan ini tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Ketentuan Umum; Nama,Obyek,dan Subyek Pajak; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa; Pengelaan dan Penetapan Lokasi; Wilayah Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Kadaluwarsa; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2000.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Peraturan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Kab. Demak Tahun 2000 No 11_ocr.pdf

peraturan daerah - peraturan desa

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2000/No.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Peraturan Desa

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara luas, nyata dan bertanggungjawab di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa sehubungan dengan huruf a di atas maka Pemerintahan Desa berwenang untuk membuat Peraturan Desa; bahwa agar terdapat kesamaan pedoman tentang penyusunan serta tata cara pembuatan Peraturan desa demi kemudahan Desa dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk Peraturan Desa; Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa; Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa; Berita Acara; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2000.
12 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Peraturan_Daerah_kab smrg 11_2000_ocr.pdf

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - KEDUDUKAN KEUANGAN

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2000/No. 25

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 1999 tentang Pedoman Umum Pengatutan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pcrangkat Desa;
Undang undang Nomor 13 Tahuo 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-uodang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-uodang Nomor 25 Tahun 1999; Peraruran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pem.erintah Nomor 69 tabuo 1992; Keputusao Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerab Kabupatcn Semarang Nomor 4 Tahtm 2000; Peraturan Daerah Kabupateo Semarang Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000;
Peraturan Dearah ini mengatur tentang kedudukan keuangan, jenis penghasilan kepala desa dan perangkat desa, sistem pemberian penggarapan tanah bengkok, penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan smenetara dari jabatannya, penghargaan bagi kepala desa dan perangkat desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2000.
8 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Peraturan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Kab Kebumen Tahun 2000 No 11_ocr.pdf

perdA - PERATURAN DESA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peraturan Desa

ABSTRAK:

bahwa pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan selaras perkembangan masyarakat. maka perlu menetapkan Peraturan Desa; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ; 02/KTPS-DPRD/1999
Materi Peraturan Desa; Tatacara Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa; Berita Acara; Pelaksanaan Peraturan Desa; Pertanggung ,Jawaban Pelaksanaan Peraturan Desa; Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa; Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2000.
37 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

Peraturan-Nomor-11-Tahun-...belanja-desa-OCR.pdf

apbdes

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/No. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka setiap Desa perlu menyusun rencana operasional tahunan dari program .Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angkaangka rupiah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; bahwn berdasarknn Pasal 107 Undang-undang Nontor 22 1llhun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan P.c1sal 64 Keputusan Menteri Dalam Negcri Nomor 64 'Ihhun 1999 Tentang Pedoman Unnun Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan 1nengcnai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyusunan Dan Penetapan APB Desa, prinsip anggaran, tata usaha keuangan desa, mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa, mekanisme pegawasan pelaksanaan APBDes, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2000.
27 hal

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perda_11_2000.pdf

Lembaga Teknis Daerah - pembentukan

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD. 2000/No. 11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 60 undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah,maka dipandang perlu dibentuk organisasi perangkat daerah pemerintah bekasi; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka pembentukn dinas daerah sebagai organisasi perangkat daerah kota bekasi, perlu di tetapkan dengan pelaturan daerah;
Undang-undang nomor 9 tahun 1996; Undang-undang nomor 22 tahun 1999; Undang-undang nomer 25 tahun 1999; Undang-undang nomor 43 tahun 1999; Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994; Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000; Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000; Peraturan daerah kota bekasi nomor 6 tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, badan perencanaan daerah, badan pengawasan daerah, badan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, badan keuangan dan kekayaan daerah, kantor arsip dan perpustakaan daerah, kantor satuan polisi pamong praja, kantor pengelolahan data elektronik, kantor penerangan jalan umum, kantor kas daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
25 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya

Download file:

Perda Nomor 11 Tahun 2000...AN PENGAWASANNYA.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bandung No. 19 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bandung No. 19 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan

Download file:

11.Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pungutan Daerah Atas Pengankutan Dan Atau Penjualan Kayu Ke luar Daerah Kabupaten Kapuas

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA KAB KPS NO10_ TENTA...KAYU KE LUAR DAE.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2000/1 B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pungutan Daerah Atas Pengankutan Dan Atau Penjualan Kayu Ke luar Daerah Kabupaten Kapuas

ABSTRAK:

Bahwa pembayaran iuran kehutanan tidak meniadakan kewajiban untuk membayar kewajiban lainnya Bahwa untuk memperoleh kontribusi dari potensi hasil hutan wilayah kabupaten kapuas bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Senditi (PADS), dipandang perlu mengadakan pungutan Daerah atas Pengangkutan dan atau penjualan katu ke luar Daerah Kabupaten Kapuas ;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 , Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 tahun 1998 , Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/KPTS-H/1999 tanggal 7 Mei 1999 , Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 707/KPTS-H/1999 Tanggal 7 Mei 1999 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
BAB I KETENTUAN UMUM , BAB II OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN , BAB III BESARNYA PUNGUTAN , BAB IV SANKSI ADMINISTRASI , BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2000.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2000.