Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.592 peraturan dalam 0,288 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Retribusi Penyeberangan di Atas Air

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERDA NO 12 TAHUN 2000.pdf

RETRIBUSI-PENYEBERANGAN-DI-ATAS-AIR

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2001/NO.24 Seri B Nomor 04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa retribusi penyeberangan di atas air sebagaiman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1/Pr/1953 tentang Pengusahaan Perahu Penambangan di Dalam Daerah Kabupaten Sragen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 8 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan, sosial dan ekonomi serta dalam rangka meningkatkan salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu ditinjau kembali dan disusun Peraturan Daerah yang baru; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan Pada Tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ( Lembaran Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 04).
Materi Pokok Perda ini adalah: -Objek Retribusi adalah pelayanan penyeberangan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain atas kerjasama dengan Pemerintah Daerah. -Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penyeberangan di atas air. -Retribusi Penyeberangan Di Atas Air, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2001.
Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Sragen ini, dinyatakan tidak berlaku lagi : a. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1/Pr/1953 tentang Mengusahakan Perahu Tambangan di Daerah Kabupaten Sragen yang disahkan oleh Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 1 September 1953 Nomor U.56/2/10 dan diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1953, Tambahan Seri C Nomor 19; b. Peraturan Daerah Daerah Swantantra Tingkat ke II Sragen Nomor 04/Pr/1959 tentang Mengubah Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Mengusahakan Perahu Tambangan, yang disahkan oleh Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 19 Januari 1960 Nomor H.56/1/5 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 1960 (Tambahan Seri C Nr.12); c. Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke II Sragen Nomor 011/Pr/1963 tentang Mengubah untuk yang Ketiga Kali Peraturan Daerah tentang Mengusahakan Perahu Tambangan di dalam Daerah Kabupaten Sragen, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Desember 1965 Nomor HB.17/2/11 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 1965 (Tambahan Seri C No.81); d. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 tahun 1971 tentang Mengubah untuk Keempat Kali Peraturan Daerah tentang Mengusahakan Perahu Tambangan di dalam Daerah Kabupaten Sragen, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 14 Oktober 1971 Nomor G.7/78/4 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 1971 (Tambahan Seri C No.211); e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ke II Sragen Nomor 7 Tahun 1982 tentang Mengubah untuk yang Kelima Kali Peraturan Daerah tentang Mengusahakan Perahu Tambangan di dalam Daerah Kabupaten Sragen, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 188.3/20/1983 dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 1983 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 3 Seri B No.01; f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ke II Sragen Nomor 8 Tahun 1986 tentang Perubahan Keenam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1/Pr/1953 tentang Mengusahakan Perahu Tambangan di dalam Daerah Kabupaten Sragen, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/153/Tahun 1986 tanggal 8 Juli 1986 dan diundangkan pada dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1986 tanggal 26 Juli 1986 Seri B No.03.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kab. Blora Tahun 2000 No 12_ocr.pdf

APBD

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2000/NO.39

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000

ABSTRAK:

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2000.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2000.
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA BJB NO. 12 TAHUN 2000.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2000/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum merupakan jenis Retribusi pelayanan jasa umum; Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2000.
Peraturan ini Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; Ketentuan Umum; Nama,Obyek,dan Subyek Pajak; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan,Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Kadaluwarsa; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; Pengelolaan dan Penerapan Lokal; Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2000.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perubahan Atas Perda Kabuptaen Asahan No. 14 Tahun 1998 Ttg Retribusi Penyedotan Kakus di Kabupaten Tingkat II Asahan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus Ji Kabupaten Asahan dinyataka dicabut dan tidak berlaku lagi.

Download file:

No. 12.2000_ok.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Peraturan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

KAB_TOBA SAMOSIR_12_2000_OCR.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1993

Download file:

perda_no_12_tahun_2000.pdf

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2000/Nomor 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya UU No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, maka Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No 4 Tahun 1993 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, perlu disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Perda Kota Magelang tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak KTP dan Akte Catatan sipil;
Statsblad Tahun 1949 No 25; Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1919 No 81; Staatsblad Tahun 1920 No 751 jo Staatsblad Tahun 1927 No 564; Staatsblad Tahun 1933 No 75 jo Staatsblad Tahun 1936 No 607; UU No 17 tahun 1950; UU No 9 Drt Tahun 1953; UU No 4 Tahun 1955; UU No 1 Tahun 1974; UU No 8 tahun 1981; UU No 18 tahun 1997; UU no 22 Tahun 1999; UU no 25 Tahun 1999; PP No 9 Tahun 1975; PP No 20 tahun 1997; Keppres No 52 Tahun 1977; Keppres No 44 Tahun 1999; Permendagri No 1A Tahun 1995; Kepmendagri No 117 tahun 1992; Kepmendagri No 1A Tahun 1995; Kepmendagri No 171 Tahun 1997; Kepmendagri No 119 Tahun 1998; Kepmendagri No 13 Tahun 1999; Kepmendagri No 51 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dna subyek retribusi, penyelenggara administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk, nomor induk kependudukan (NIK), pendaftaran penduduk, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), kartu identitas penduduk (KARIP), surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS), kartu keterangan bertempat tinggal (KKBT), kartu identitas kerja (KARIK), akta pencatatan penduduk, akte kelahiran, akta perkawainan, akta perceraian, akta pengangkatan (ADOPSI) anak, akta pengakuan anak, pengesahan anak, akta kematian, pencatatan perubahan/ganti nama, pengelolaan data dan pelaporan, tempat dan waktu pengenaan retribusi, golongan retribusi dan wilayah pemungutan, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, tata cara pembyaran dan penyetoran, pengecualian, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2000.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1993 dicabut.
25 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan mauja nagori di kabupaten simalungun

Abstrak

Desa

Download file:

Perda_SIMALUNGUN_12_2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Download file:

Perda Nomor 12 Tahun 2000...DAN BELANJA DESA.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 17 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 14 A Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 15 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Download file:

PERDA_kab__No_12_Tahun_20...G_compressed_ocr.pdf

Pembentukan-lembaga-teknis-daerah-kabupaten-temanggung

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 2000 No.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Lembaga Teknis Daerah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah. Untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembentukan Lembaga Teknis Oaerah Kabupaten Temanggung dengan berbagai lembaga, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawas, Kantor Perhubungan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, hingga Kantor Perpustakaan Daerah. Setiap lembaga memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang terinci, menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan di tingkat kabupaten. Isi peraturan tersebut memberikan pandangan singkat namun jelas tentang organisasi dan peran setiap lembaga dalam konteks Kabupaten Temanggung.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2000.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 17 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 14 A Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 15 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
30 hlm beserta Penjelas dan Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Bangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Kota Semarang Perda 12 2000.pdf

bangunan

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2000/No.31 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diterbitkanya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, yang didalamnya mencabut Peraturan Daerah Kotamadya semarang Tanggal 3 Oktober 1972 tentang Membangun dan merombak Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang membangun dan Merombak Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang, maka dalam rangka mengatur dan menata bangunan di Kota Semarang dipandang perlu adanya pengaturan tentang Bangunan; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas dipandang perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Bangunan.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1994 ; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan Administrasi; 3. Ketentuan Teknis Bangunan; 4. Retribusi; 5. Pelaksanaan dan Pemngawasan; 6. Ketentuan Penyidikan; 7. Ketentuan Pidana; 8. Sanksi Administrasi; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2000.
38 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2000.