Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000

Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan Administrasi; 3. Ketentuan Teknis Bangunan; 4. Retribusi; 5. Pelaksanaan dan Pemngawasan; 6. Ketentuan Penyidikan; 7. Ketentuan Pidana; 8. Sanksi Administrasi; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2000

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2000

Tanggal Pengundangan

06 November 2000

Tanggal Berlaku

06 November 2000

Sumber

LD.2000/No.31 Seri D

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 105 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 12 2000.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bangunan
2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2000/No.31 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan
ABSTRAK:	a. bahwa dengan diterbitkanya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, yang didalamnya mencabut Peraturan Daerah Kotamadya semarang Tanggal 3 Oktober 1972 tentang Membangun dan merombak Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang membangun dan Merombak Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang, maka dalam rangka mengatur dan menata bangunan di Kota Semarang dipandang perlu adanya pengaturan tentang Bangunan; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas dipandang perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Bangunan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1994 ; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1999. Peraturan ini mengatur perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan Administrasi; 3. Ketentuan Teknis Bangunan; 4. Retribusi; 5. Pelaksanaan dan Pemngawasan; 6. Ketentuan Penyidikan; 7. Ketentuan Pidana; 8. Sanksi Administrasi; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2000. 38 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521