Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, dimana Wall Kota membentuk
jaringan dokumentasi informasi hukum daerah dan
pengelolanya berkedudukan di Bagian Hukum.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; dan, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Pembentukan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
8 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekalongan,
perlu didukung sistem pendayagunaan bersama
peraturan perundang-undangan dan bahan
dokumentasi informasi hukum yang lengkap, akurat,
mudah dan cepat yang tersebar di berbagai Perangkat
Daerah serta membangun kerjasama dalam suatu
jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang
terpadu; bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 tahun
2006 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi
Hukum Kata Pekalongan dipandang sudah tidak
sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan dalam
mendukung penyelenggaraan jaringan dokumentasi
dan informasi hukum yang terpadu sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 24 tahun2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, kewajiban, susunan organisasi, pusat JDIH, anggota JDIH, pelayanan JDIH, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
Peraturan Wa!ikota Pekalongan Nomor 4 tahun 2006 dicabut.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 445
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pusat Layanan Hukum
ABSTRAK:
pengembangan layanan hukum di Kota Tarakan, perlu untuk memberikan akses layanan hukum berupa Konsultasi litigasi dan Non Litigasi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dan masyarakat yang masuk dalam kriteria penerima Layanan Hukum; menjamin pelaksanaan layanan hukum berjalan dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman bagi pemberi dan penerima layanan hukum;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYELENGGARAAN LAYANAN HUKUM
BAB III SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN HUKUM
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI LAYANAN HUKUM DAN PENERIMA LAYANAN HUKUM
BAB V LARANGAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kota Tegal
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Tim Pengelola JDIH yang terdiri dari :
a. Penasehat : Wali Kota
b. Pembina : Wakil Wali Kota
c. Pengarah : Sekretaris Daerah
d. Ketua : Asisten yang membidangi Pemerintahan
e. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
f. Anggota : 1) Personel Bagian Hukum
2) Personel Perangkat Daerah terkait
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
dalam rangka kemudahan pertukaran dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan
antar instansi pemerintah dengan masyarakat, diperlukan pembangunan data spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum : UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007; UU No.4 Tahun 2011; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.85 Tahun 2007; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.9 Tahun 2011; Perda No.10 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2011;
Dalam rangka pelaksanaan fungsi simpul jaringan, unit kerja SJDSD mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spesial. Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari unit kerja kepada unit kliring dan hal-hal teknis lainnya akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh unit kliring. Pengawasan dapat dilakukan secara berkala maupun insidentil. Biaya Penyelenggaraan SJDSD Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan kepada APBD Kab. Kutai Kartanegara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004
Peraturan yang Akan Diatur: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Permenkumham No. 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan; Organisasi; Pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,
diperlukan produk hukum daerah yang berkualitas, yang
dibentuk berdasarkan kaidah pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik dengan muatan materi
yang responsif atas perkembangan kebutuhan pelayanan
masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
bahwa untuk memudahkan perangkat daerah dalam
menyusun dan mengusulkan produk hukum daerab yang
berkualitas, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme
pembentukan produk hukum daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Produk Hukum Daerah
Bab III Perencanaan
Bab IV Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan
Bab V Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan
Bab VI Pembahasan Produk Hukum Daerah
Bab VII Fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Pengaturan
Bab VIII Evaluasi terhadap Rancangan Perda
Bab IX Nomor Register terhadap Rancangan Perda
Bab IX Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi
Bab X Penyebarluasan
Bab XI Partisipasi Masyarakat
Bab XII Ketentuan Lain-Lain
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2014 dicabut.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 50 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI - DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2021 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 14 Th 2008; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 61 Th 2010; Permendagri No 3 Th 2017; Perkominfo No 1 Th 2013; Perkominfo No 1 Th 2018; Perkominfo No 1 Th 2019; Perkominfo No 1 Th 2021; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kab Lebak No 5 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Akses Informasi Dan Dokumentasi Publik; 3. Hak Dan Kewajiban; 4. PPID; 5. Kelengkapan PLID; 6. Mekanisme Permohonan Informasi Dan Dokumentasi; 7. Keberatan Dan Sengketa Informasi; 8. Pengawasan; 9. Sanksi; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PRODUK HUKUM SECARA ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penataan arsip produk hukum secara elektornik dan penyeberluasan informasi hukum dalam satu jaringan yang memudahkan organisasi dan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan, perlu diatur pengelolaan JDIH;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Produk
Hukum Secara Elektronik Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 14 Tahun 2008;UU No. 25 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 4 Tahun 2013;UU No. 23 Tahun 2014;Perpres No. 33 Tahun 2012;Permendagri No. 2 Tahun 2014;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permenkumham No. 8 Tahun 2019;Perda No. 7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
