Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2008/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Subsidi Bantuan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Mengajukan Kredit Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka rneningkatkan kesejahteraan dan meringankan beban biaya bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Kredit Perumahan di Kabupaten Rembang; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Subsidi Bantuan kepada PNS yang mengajukan Kredit Perumahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
Undang - Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Subsidi Bantuan kepada PNS yang mengajukan Kredit Perumahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
2 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 13A Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, khususnya di bidang perbaikan rumah warga miskin, diperlukan fasilitasi Pemda dalam bentuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni; bahwa agar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidka layak huni di kota semarang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwal tentang pedoman pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kota semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 54 Tahun 2010; Perpes No 15 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perda Kota Semarang No 12 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 41 Tahun 2016; Perwal Semarang No 65 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip kegiatan rehabilitasi RTLH, perencanaan kegiatan, kriteria rumah tidak layak huni, persyaratan penerima kegiatan rehabilitasi RTLH, pembiayaan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman dan Pasal 26 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan
Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur meliputi:
a. perumahan dan permukiman;
b. perencanaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
dan permukiman;
c. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
dan permukiman;
d. prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan
permukiman;
e. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
dan permukiman.rencana;
f. tapak/ site plan;
g. persyaratan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
perumahan dan permukiman;
h. penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
dan permukiman;
i. tim verifikasi;
j. tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
perumahan dan permukiman;
k. pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana dan
utilitas perumahan dan permukiman;
l. peran serta masyarakat;
m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian prasarana,
sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
n. pembiayaan;
o. pelaporan; dan
p. sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
Kawasan Satuan Permukiman Sambipitu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung adanya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Sambipitu yang semakin berkembang, dibutuhkan penataan bangunan dan lingkungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dokumen rencana tata bangun lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Program Bangunan Dan Lingkungan, Rencana Umum Dan Panduan Rancangan, Rencana Investasi, Ketentuan Pengendalian Rencana, Pedoman Pengendalian Pelaksanaan, Pembinaan Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Jumlah halaman : 20 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Pemukiman
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan pengelolaan beberapa prasarana, saran dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman serta untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.1 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.88 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permen Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan Dan Pemukiman termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang LIngkup, Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas yang Diserahkan, Wewenang, Tata Cara Penyerahan, Pemanfaatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas, Pengawasan Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Terdiri dari 48 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa
ABSTRAK:
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan
mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan
kualitas generasi yang akan datang.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 20 Th 2011; UU No 23 Th 2011 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permen PUPR No 01/PRT/M/2018 yg telah diubah dg Permen PUPR No 19/PRT/M/2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Rusunawa; 3. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 4. Pendanaan; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.7 Tahun 2018, PermenPUPR No.14/PRT/M/2018, Perda Prov Kalimantan Barat No.10 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2015, Perda No.7 Tahun 2015, Perda No.17 Tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendataan, Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Lokasi; Perencanaan Penanganan Kumuh; Pelaksanaan Penanganan Kumuh; monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 13 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2012
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pati No. 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
PERBUP Kab. Pati No. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
Mengubah :
Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; bahwa berdasarkan kajian serta perbandingan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dengan daerah lain di sekitar Kabupaten Pati dan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 352) perlu disesuaikan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011.
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yakni Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) diubah; Pasal 2 diubah; Pasal 3 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2012.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2020
dana alokasi - perumahan dan pemukiman - pelaksanaan
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daerah Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Pemukiman Subbidang Rumah Swadaya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah kabupaten/kota wajib menetapkan proses pelaksanaan keuangan dana alokasi khusus infrastruktur bidang perumahan dan pemukiman subbidang rumah swadaya melalui Peraturan Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya;
UU Nomor 17 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 88 Tahun 2019; Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, bantuan rumah swadaya yang bersumber dari DAK, pelaksanaan anggaran bantuan rumah swadaya, pengadaan barang dan jasa, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
.
.
13 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
