PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 184 peraturan dalam 0,018 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 2021
Penetapan Keanggotaan Indonesia pada The ASEAN Center of Military Medicine

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 163 Tahun 1967
Persetujuan Bilateral Mengenai Penangguhan Hutang Antara Republik Indonesia Dan Perancis

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2023
Pengesahan ASEAN Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERPRES No. 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2021
Pengesahan Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan