Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2023

Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Keppres ini menetapkan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan/atau Instansi Penjuru, serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Keputusan Presiden (Keppres)

Bentuk Singkat

Keppres

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

13 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

13 Juni 2023

Sumber

jdih.setneg,go.id: 4 hlm.

Subjek

HUBUNGAN INTERNASIONAL/KERJA SAMA INTERNASIONAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1609 kali

FILE-FILE PERATURAN

Keppres Nomor 13 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

KEPPRES No. 32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Penetapan - Indonesia - Organisasi Internasional

2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 13, jdih.setneg,go.id: 4 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional

ABSTRAK:

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi lnternasional sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan Indonesia dan terdapat perubahan status keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; dan Perpres Nomor 30 Tahun 2019
Keppres ini menetapkan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan/atau Instansi Penjuru, serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, penjelasan hlm 5 sd 9)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521