Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. KEP.3, BN.2011/No.703, jdih.bmkg.go.id : 10 hlm.
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 Tahun 2014
Perbankan, Lembaga KeuanganSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan OJK No. 38/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Mencabut sebagian :
Pasal 49 ayat (3), Pasal 50, dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Pasal 65 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Pasal 44 dan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
Pasal 14 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (
Pasal 49 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51.1, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 51.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribur Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribut Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Jenis dan Bahan Pakaian Dinas dan Atribut; Bab V Standar Harga; Bab VI Pembiayaan; Bab VII Pembinaan dan Pengawasan; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 17.1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam mengelola rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan ketentuan mengenai pembukaan, pengelolaan, pelaporan, dan penutupan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam suatu peraturan, perlu menetapkan ketentuan mengenai rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008
Materi Pokok: Jenis Rekening SKPD, yakni a. rekening penerimaan; b. rekening pengeluaran; dan c. rekening lainnya. Kewenangan Pengelolaan Rekening, Pembukaan Rekening SKPD, Pengoperasian Rekening, Pelaporan Saldo Rekening SKPD, Penutupan Rekening
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
Jumlah Halaman: 16 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 900/10/V/2011 Tahun 2011
PENYELENGGARAAN SISTeM PENGENdALIAN INTERN PEMERINtAH di liNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 900/10/V/2011, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 163
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Permerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuanqan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Provinsi Papua Barat;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
PernerlntahProvlnsiPapuaBarat;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinst Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2011.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-6/MENKO/POLHUKAM/11/2011 Tahun 2011
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. PER-6/MENKO/POLHUKAM/11/2011, jdih.polkam.go.id : 24 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2004 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Bagian Kesatu Pasal (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SAKIP.
UU No. 40 Tahun 2003; Pp No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PEPRES No. 81 Tahun 2010; PEPRES No. 29 Tahun 2014; INPRES No. 7 Tahun 1999; PERMENPANRB No. 11 Tahun 2011; PERDAKABSBB No. 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
Pelaksanaan SAKIP dari Januari sampai ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12 Hal
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 56/M-DAG/PER/7/2015, BN 2015/ NO 1200; http://jdih.kemendag.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
