Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/RC.200/3/2018 Tahun 2018

Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian di Sektor Pertanian

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/RC.200/3/2018 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian di Sektor Pertanian
T.E.U.
Indonesia, Kementerian Pertanian
Nomor
10/Permentan/RC.200/3/2018
Bentuk
Peraturan Menteri Pertanian
Bentuk Singkat
Permentan
Tahun
2018
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
15 Maret 2018
Tanggal Pengundangan
Tanggal Berlaku
15 Maret 2018
Sumber
jdih.pertanian.go.id: 8 hlm.
Subjek
PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Kementerian Pertanian
Bidang
Halaman ini telah diakses 1384 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. Permentan No. 38/Permentan/SR.320/7/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
  2. Permentan No. 31/Permentan/PW.230/5/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kementerian Pertanian
  3. Permentan No. 36/Permentan/RC.200/3/2014 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian
  4. Permentan Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2015
  5. Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/4/2012
  6. Permentan Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2012
  7. Permentan Nomor 23/Permentan/OT.140/4/2011
  8. Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2010
  9. Permentan Nomor 63/Permentan/OT.140/12/2010
  10. Permentan Nomor 47/Permentan/OT.140/8/2010
  11. Permentan Nomor 18/Permentan/OT.120/2/2010
  12. Permentan Nomor 55/Permentan/OT.220/12/2009
  13. Permentan Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2008
  14. Permentan Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008
  15. Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/7/2008
  16. Permentan Nomor 31/Permentan/OT.140/7/2008
  17. Permentan Nomor 23/Permentan/OT.140/4/2008
  18. Permentan Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007
  19. Permentan Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2007
  20. Permentan Nomor 30/Permentan/OT.160/3/2007
  21. Permentan Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2007
  22. Permentan Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2007
  23. Permentan Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007
  24. Permentan Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007
  25. Permentan Nomor 50/Permentan/OT.140/6/2007
  26. Permentan Nomor 41/Permentan/OT.140/4/2007
  27. Permentan Nomor 28/Permentan/SR.120/3/2007
  28. Permentan Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006
  29. Permentan Nomor 32/Permentan/KU.510/7/2006
  30. Kepmentan Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004
  31. Kepmentan Nomor 146/Kpts/OT.210/2/2003
  32. Kepmentan Nomor 112/Kpts/OT.210/2/2003
  33. Kepmentan Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997
  34. Kepmentan Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997
  35. Kepmentan Nomor 146/Kpts/HK.050/2/1993
  36. Kepmentan Nomor 191/Kpts/TN.260/3/1990
  37. Kepmentan Nomor 442/Kpts/LB.720/6/1988
  38. Kepmentan Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986
  39. Kepmentan Nomor 280/Kpts/TN.320/5/1986
  40. Kepmentan Nomor 15/Kpts/TU.210/1/1986
  41. Kepmentan Nomor 989/Kpts/TN.530/12/1984
  42. Kepmentan Nomor 853/Kpts/KB.510/10/1984
  43. Kepmentan Nomor 800/Kpts/TP.830/10/1984
  44. Kepmentan Nomor 798/Kpts/TP.830/10/1984
  45. Kepmentan Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984
  46. Kepmentan Nomor 796/Kpts/TP.830/10/1984
  47. Kepmentan Nomor 795/Kpts/TP.830/10/1984
  48. Kepmentan Nomor 794/Kpts/TP.830/10/1984
  49. Kepmentan Nomor 487/Kpts/UM/6/1981
  50. Kepmentan Nomor 429/Kpts/UM/8/1974

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan