Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pemerintah Desa Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri bagi
Pemerintahan Desa perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut.
Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya
perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintah Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pemerintah Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pemerintah Desa, yang memuat: Ketentan Umum; Ruang Lingkup; Biaya Perjalanan Dinas dan Lamanya Waktu Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Propinsi; Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi; Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah; Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Ketentuan Khusus; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
36 hlm; Lamporan 21 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
BAHWA PUTUSAN MK NOMOR 128/PUU-XIII/2015 MENYATAKAN KETENTUAN PASAL 33 HURUF G UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
BAHWA BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN;
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD TAHUN 2021 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (21 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016Btentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 157)
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KEANGGOTAAN BPD; MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD; KELEMBAGAAN; FUNGSI DAN TUGAS; HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN WEWENANG; PEMBERHENTIAN; TATA TERTIB BPD; PENDANAAN; HUBUNGAN BPD DENGAN LEMBAGA LAIN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2O06 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 9 seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
28 HALAMAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan daerah di Kalimantan Barat, perlu dilakukan pembangunan dari desa melalui strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PermendesPDTT No.2 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2016
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Sasaran; Komponen Indeks Desa Membangun; Pembagian Kewenangan; Pelaksanaan; Pembiayaan; Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 6 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) dan Ayat (5) serta Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMENDAGRI No 21 Tahun 201; PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Garut No 6 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Garut No 9 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Garut No 15 Tahun 2017; PERBUP Garut No 27 Tahun 2016; PERBUP Garut No 77 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum, 2. Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, 3. Pengalokasian Alokasi Dana Desa 4. Penyaluran Alokasi Dana Desa, 5. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa, 6. Pembinaan dan Pengawasan, 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2018
tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di kabupaten mukomuko
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2018 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
ABSTRAK:
Perubahan Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa.
1. UU Nomor 3 Tahun 2003
2. UU Nomor 6 Tahun 2014
3. PP Nomor 43 Tahun 2014
4. PP Nomor 60 Tahun 2014
5. Perpres Nomor 107 Tahun 2017
6. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
7. PMK Nomor 199/PMK.07/2017
8. PMK Nomor 226/PMK.07/2017
9. Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016
10. Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2017
11. Perbup Mukomuko Nomor 45 Tahun 2016
12. Perbup Mukomuko Nomor 37 Tahun 2017
Tata Cara dan Penetapan Besaran Dana Desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2018.
Perbup Mukomuko Nomor 2 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 2)
8
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur No. 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
merupakan proses suksesi kepemimpinan di desa yang
harus dilaksanakan secara periodik guna mendukung
keberlanjutan penyelenggaraan Pemerintahan desa,
pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat. Untuk penyesuaian dengan perkembangan keadaan
dan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 128/PUU-XII/2015, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2O15 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,
perlu diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor
6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015
Nomor 6, Tambahan L,embaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6) diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor
6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015
Nomor 6, Tambahan L,embaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6) diubah
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pemerintah Daerah menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Kabupaten Banjarnegara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 ; PermendaesPDTT No. 2 Tahun 2016; PermendasPDTT No. 19 Tahun 2017; Perda Kab Banjarnegara No. 7 Tahun 2008; Perbup Banjarnegara No. 55 Tahun 2015;
Dalam peraturan ini diatur mengenai: Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Kabupaten Banjarnegara yang didalamnya termasuk: Prioritas Penggunaan Dana Desa; Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Dan Pentapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (6)
Bagi Kabupaten/ Kota yang tidak memberikan alokasi
dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau
pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya
disalurkan ke Desa;
b. Bahwa dengan telah dilakukannya perhitungan dan
formulasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2017, perlu diatur dalam suatu
peraturan;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a,
dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 114 Tahun Tahun 2014 ;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB III
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA;
BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB V
PROGRAM KEGIATAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA;
BAB VI
PENGELOLA ALOKASI DANA DESA;
BAB VII
PETUGAS PENDAMPING ALOKASIDANA DESA;
BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN;
BAB IX
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DAN BPD;
BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI;
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
15 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan mengenai pengangkatandan pemberhentian Perangkat desa merupakan rangkaian fungsi manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Desa guna mendukung kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Bahwa Perda Kabupaten Demak no. 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu disesuaikan.
Bahwa Pasal 13 Permendagri no. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dna pemberhentian Pertangkat Desa menentukan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Perdaturan Daerah, maka perlu pengaturan mengenai pengangkatn dan pemberhentian Perangkat Desa.
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dana Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Materi yang termuat di dalam peraturan daerah ini adalah;
Ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Tim Pengisian, Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan, Masa Tugas, biaya, Larangan, pemberhentian, pelaksana Tugas, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
30 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
