Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Izin Pemakaian Dan Pengusahaan Air Tanah

Perizinan, Pelayanan Publik Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014

Download :
55 2014.pdf

Abstrak

AIR TANAH - IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2014/No. 283

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Izin Pemakaian Dan Pengusahaan Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/009845 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Sukoharjo, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah terdapat beberapa penyempurnaan, sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2013; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) huruf a Pasal 8, huruf e Pasal 11, huruf e Pasal 12, penghapusan Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 huruf a frasa “SIPA”.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2014.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2014 diubah.
5 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006

Izin Gangguan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2006 No 4_ocr.pdf

Abstrak

Izin Gangguan

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Gangguan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka ketertiban dan keamanan serta mendorong iklim berusaha di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur pemberian Izin Gangguan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Gangguan, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004;
Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Izin Gangguan Yang Meliputi Perizinan, Tata Cara Permohonan Izin, Pencabutan Izin, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2006.
16 halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2022

Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhub No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan Indonesia

Mencabut :

Permenhub No. 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia
Permenhub No. 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing

Download :
PM_4_Tahun_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 33 Tahun 2017

PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BONE

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERATAAlf TOKO modern DI KABUPATER BOnE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa seja1an dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Bone diperlukan pembinaan,penataan dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat; b. bahwa dalam rangka lebih menmgkatkan pengawasan, pengendalian dan penataan pendirian toko modem di Kabupaten Bone perlu adanya peraturan perundangundangan yang mengatumya; c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pelaku usaha lokal perlu adanya kemitraan dan fasilitasi hasil produk local dalam hal pemasaran dan distribusi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Modem di Kabupaten Bone;
I. UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 1822); 2. UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); · 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Llngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I 0, Tambahan Lembara.n Negara Republilc No�or 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Paaar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 13. Peraturan Presiden Nomor Penataan dan Pembinaan Perbelanjaan dan Toko Modem; 112 Tahun 2007 tentang Pasar Tradisional, Pusat 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor.4); ' IS. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalulintas (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 101; 16. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung {Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 14); 17. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Nomor 6);
MEJIUTUSKAlf : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BONE. BAB! KETEl'fTUAN UMUIII Paaa.11 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone. 4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. 6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Sadan Usaha Milik Negara, Sadan Usaha Milik. Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui ta war menawar. 7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 8. Toko Modem adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yal'\g berbentuk perkulakan. 9. Toko modem berstatus waralaba ada1ah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseoranp.n atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha da1am rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjAnjian waralaba. 10. Jalan lingkunga.n ada1ah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. 11. Jaringan toko modem adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modem me\alui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya. 12. Minimarket ada1ah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan). 13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandir:i. 14. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penata:an barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen. 15. Hypennarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modem dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal. 16. Mall atau super mall at.au plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/at.au jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat. 17. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modem di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi yang ada. 18. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar toko modem dan sejenisnya, sehingga tet.ap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik. 19. Kemitraan adalah kerjasama antar usaha kecil dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang duakukan o\eh penyelenggara usaha ska1a besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. · BABD MAKSUD, TUJUAJI' DAllf ASAS Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pcrtumbuhan toko modem dan pasar tradisionaJ dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil dan koperasi. Paaa13 Penataan toko modem bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada usaha kedl dan kopcrasi scrta pasar tradisiona1; b. memberdayakan pelaku usaha kecrl dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar marnpu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modem di Kabupaten Bone agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, pcngusaha kecil dan koperasi yang telah ada; d. menjamin terse\enggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pclaku usaha toko modem berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjaJankan usaha di bidang perdagangan; dan e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan mempcrkuat antara toko modem dengan pasar tradrsional, usaha kecil dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang Jebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan. Pa...t4 Penyelenggaraan penataan toko modem dilaksanakan berdasarkan azas : a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesarnaan kedudukan; d. kemitraan; e. ketertiban dan kepaatian hukum; f. kelestarian lingkungan; g. kejujuran usaha; dan h. persa.ingan sehat lfaimess). BABW PENATAAft' TOKO MODERN "'"" 5 (\) Lokasi pendirian toko modem mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Pendirian toko modem ha.rus memenuhi ketentuan : a. jarak lokasi pendirian toko modem dengan pasar tradisional minimal 1000 meter; b. jarak lokasi pendirian toko modem satu dengan toko modem lainnya minimal 500 meter; dan c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur. (3) Pendirian toko modem berstatus waralaba harus memenuhi ketentuan : a. jarak lokasi pendirian toko modem berstatus waralaba dengan pasar tradisional minimal I 000 meter; b. jarak lokasi pendirian toko modem berstatus warataba dengan toko modern maupun toko modem berstatus waralaba lainnya minimal 500 meter; dan c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur; Pasal 6 (1) Perencanaan pembangunan toko modem, dengan luas lantai : a. kurang dari 200 meter persegi harus menyusun dokumen SPPL; b. 200 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi harus menyusun dokumen UKL-UPL; dan c. lebih dari 5.000 m2 harus didahului dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Proses konstruksi pembangunan toko modem harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sckitar. {3) Dalam ha! terjadi kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik toko modem bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut. (4) Penyelenggaraan dan pengubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk toko modem harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pa,aJ 7 (I) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modem ada\ah sebagai berikut: a. minimarket, supermarket dan hypennarlcet menjual secara eceran dengan pelayanan secara mandiri barang konsumsi terutama produk makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya; dan b. department store meajual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan ha.rang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. (2) Batasan luas Jantai penjualan toko modem adalah sebagai berikut: a. minimarket, kurang dari 400 m• (empat ratus meter per aegi); b. supermarket, antara 400 m• (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m" (lima ribu meter per scgi); · c. hypennarket, di atas 5.000 m 2 (lima ribu meter per segi); dan d. department store, di atas 400 m• (empat ratus meter per segi). BABIV KEMITRAA!f ARTARA USAHA KECIL, KOPERASI DAii' TOKO MODERJII (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modem wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil. (2) Kemitraan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan. (3) Pengawasan pelaksa.naan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah. BABV KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SAlfKSl ADMIIIISTRASI Kewajlban (I) Orang dan atau Badan yang akan mendirikan toko modem wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Klarifikasi atau Izm Lokasi, lzin Mendirikan Bangunan (IMB), fain Gangguan, Surat lrin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TOP). (3) Pemberian Klarifikasi diterbitkan oleh Kantor Partanahan, sedangkan untuk lzin Lokasi, IMS, IG/HO, SIUP dan TOP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (4) Penyelenggaraan toko modem wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menjaga iklim usaha yang sehat antara toko modem dan pasar tradisional; b. menjaga kelancaran arus lalu lintas; c. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modem tetap bersih, sehat, aman dan tertib; d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bennotor dan tidak bennotor yang memadai di lingkungan area bangunan; e. menyediakan fasilitas untuk difabel; f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modem; . g. menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku; h. melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi serta pelakupelaku usaha lainnya; i. melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lingkungan sekitar; dan j. memanfaatkan tenaga kerja lokal. Pau.110 Setiap penyelenggara usaha toko modem dilarang: a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/ataujasa secara monopoli; b. menimbun dan/atau menyimpa_n bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalain jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; c. menimbun dan/atau menyimpa_n barang-barang yahg sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan; d. menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barangbarang yang sudah kedaluwarsa; e. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa. izin; f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Sankal Admlnlatraal PaAl 11 Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalain Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. BAB VI PEMBlft'AAR, PEJIIGAWASAN DAii" PENGEJIIDALIA:N PaAl 12 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan toko modem dilakukan oleh : a. Dinas Perdagangan; b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang; c. Dinas Lingkungan Hidup; dan d. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. kegiatan (2) Tata cam pembinaan, pengawasan dan pengendalian, instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VD KETENTUAN PERALIHAJII PaAl 13 (I) Bagi toko modem yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi. · (2) Bagi toko modem yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan/atau nama perusahaan dan pindah alamat harus melakukan pennohonan irin. (3) Bagi toko modem yang belum berizin harus menyeauafkan dengan Peraturan Bupati ini paling Jambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Paaal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 44 Tahun 2015

Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
44-OCR.pdf

Abstrak

jasa pelayanan - blud - uptd - puskesmas

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2015/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes

ABSTRAK:

bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan pola tata kelola yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Brebes. Hal-hal yang diatur antara lain terkait obyek dan subyek Retribusi Jasa Pelayanan, jenis dan besarnya Jasa Pelayanan, pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dan pembagian Jasa Pelayanan Persalinan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2023

Pelayanan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA No 06 Tahun 2023.pdf

Abstrak

PELAYANAN-KETENAGAKERJAAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2023/No.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting, sehingga diperlukan pembangunan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan berperan dalam pembangunan Daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan dengan asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
UU No 23 Tahun 2014; UU No 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021; Peraturan Pernerintah. No 36 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No PER.08/MEN/V/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan No 235 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang pelayanan ketenagakerjaan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Diatur mengenai ketentuan umum, arah kebijakan, Pelatihan dan Pemagangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Hubungan Kerja, Perlindungan, Pengupahan dan Jaminan Sosial, Hubungan Industrial, Sistem Informasi Ketenagakerjaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penuntup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
37 hlm, Penjelasan : 5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015

PENUNJUKAN LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PENUNJUKAN LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUNJUKAN LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum, maka perlu mengatur penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Bone untuk mengacu pada optimalisasi penerimaan pemungutan retribusi dengan mengedepankan prinsip- prinsip pengelolaan keuangan yang partisifatif, taransparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Bone;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
menetapkan : PENUNJUKAN LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE. BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 5. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan 6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong. 7. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayananan parkir tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. 8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 9. Petugas parkir adalah orang atau individu yang ditunjuk dan atau ditugaskan oleh Dinas Perhubungan untuk memberikan pelayanan perparkiran ditempat parkir tepi jalan umum. 10. Kesepakatan bersama adalah sebuah kesepakatan yang disetujui oleh semua instansi yang terkait yang menetapkan syarat- syarat dan ketentuan hubungan kerja. PASAL II Jenis perparkiran kendaraan bermotor terdiri dari : 1. Parkir ditepi jalan um um 2. Parkir pada tempat khusus Jenis perparkiran kendaraan bermotor terdiri dari : BAB II LOKASI PARKIR DAN PENGELOLAAN Pasal 3 Lokasi parkir ditetapkan pada pasar, pusat-pusat pertokoan, Swalayan, kantorkantor pelayanan, rumah makan dan titik keramaian, baik yang sifatnya menetap maupun temporer yang merupakan bagian yang tidak terpisahka, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 4 (1). Pengelolaan parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. · (2). Dinas Perhubungan menunjuk dan/ atau menugaskan orang/badan sebagai BAB III PENUTUP Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 7 4 7 Tahun 2008 tentang penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Bone .dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Ibu Dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
9 TAHUN 2012 (Ret Pel Kes RSIA Linggajati).pdf

Abstrak

retribusi - pelayanan - kesehatan - pada - rumah - sakit - ibu - dan - anak - linggajati - kabupaten - kuningan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2012/167 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Ibu Dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan

ABSTRAK:

Bahwa dengan tindak lanjut telah dibentuknya RS Ibu dan Anak Linggajati Kab. Kuningan yang ditetapkan dengan Perda No. 24 Tahun 2011 maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RS Ibu dan Anak Linggajati Kab. Kuningan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU PP. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Kepmenkes No. 582/Menkes/Sk/IV/1997; Keputusan Bersam,a Menkes Dan Mendagri No. 616.A/MENKES/SKB/VI/2004; Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2001; Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 27 Tahun 2011; Perda kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Retribusi, Stuktur Dan Besarnya Tarif Dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang, Insentif Pemungutan, Penyediaan Dan Pengeluaran Bahan Dan Alat Penunjang Medis, Keringanan/Pembebasan, Tata Cara Penagihan Dan Penghapusan, Ketentuan Retribusi Bagi Peserta Asuransi Kesehatan, Pembayaran Dan Penyetoran, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2012.
47 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2013

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

Download :
PERBUP_NOMOR_14_TAHUN_2013_comp1_ocr.pdf

Abstrak

Tarif-pelayanan-kesehatan-pada-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2013 No. 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2011 tentang tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta.bun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 61 Tahun 2007
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Mak.sud ditetapkannya Pera1uran Bupati ini adalah sebagai pedornan dalam penentuan besaran tarif yang dikenakan kepada pasien BLVD RSUD. tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk: a. menentukan besaran biaya dengan mempertimbangkan alat habis pakai, jasa pelayanan rumah sakit dan jasa medis ; b. menentukan besaran Larif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas;dan c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelaya nan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2013.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
66 hlm beserta Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2023

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda Kab. Demak Tahun 2023 No 7_ocr.pdf

Abstrak

perizinan berusaha

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2023/NOMOR.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis, terencana dan terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selaku pelaku usaha guna mewujudkan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang cepat, sederhana, mudah, murah dan transparan; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah, perlu mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Layanan Sistem OSS, Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Sinergitas, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
26 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.