Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permen PPN No. 17 Tahun 2020; Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020; Perda No. 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perbup ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meuwujudkan Pengelolaan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pemalang adalah mengintegrasikan pengelolaan Data yang berasal dari berbagai sumber Data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Satau Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang harus dilakukan berdasarkan prinsip yaitu Data harus memenuhi Standar Data, Data harus memiliki Metadata, Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data dan Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data. Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang. Penyelengaraan Satu Data Indonesia terdiri atas Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data dan Penyebarluasan Data. Badan hukum publik dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pemalang.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
15 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Perda No 15 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa retribusi pengendalian menara
telekomunikasi telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 4 Tahun 2017, bahwa dalam perkembangannya terdapat
perubahan indeks dan konstanta maka
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
huruf a perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 6 Tahun 2016.
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2017.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 7 Seri C)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 25).
Jumlah halaman : 6 HLM; Penjelasan : 7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Tahun 2020 No. 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penugasan Penyelengaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:
Guna menunjang penyelenggaraan telekomunikasi yang selaras dengan tata ruang kota, kelestarian dan estetika, maka jaringan serat optik baik yang ada di udara maupun bawah tanah yang selama ini diselenggarakan oleh masing-masing pelaku usaha perlu dikendalikan melalui infrastruktur pasif telekomunikasi bersama.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 36 Th 1999; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 52 Th 2000; PP No 54 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 2 Th 2013; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 Th 2019; Perwal Kota tangerang Selatan No 3 Th 2019 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang Selatan No 47 Th 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa agar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah, dan
memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik, maka pemanfaatan dan pengembangan TIK
dilakukan berdasarkan suatu sistem tata kelola TIK yang
dilaksanakan secara sinergi antar stakeholder di
Kabupaten Nganjuk.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.
Mengatur tentang Struktur Tata kelola TIK bagi Pemerintah Daerah Nganjuk, yang dalam pembangunan dan
pengembangan TIK dibagi menjadi dua fungsi, yaitu:
a. fungsi tata kelola ;dan
b. fungsi manajerial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
60 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 127 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Sistem Informasi Usulan Pelelangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibangun dan dikembangkan Aplikasi Sistem Informasi Usulan Pelelangan (SIULAN) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi tersebut perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengembangan di sumber daya manusia (brainware), piranti keras (hardware) dan piranti lunak (software), sarana pendukung dan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Usulan Pelelangan; bahwa untuk melaksanakan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2010; PP No.29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.59 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No.99 Tahun 2014; Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Perda No.1 Tahun 2017; Perbup No.32 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup No. 47 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; pembangunan dan pengembangan; operasionalisasi; petugas aplikasi SIULAN; tata cara, tugas dan wewenang petugas aplikasi SIULAN; penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
15 halaman
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2006
Permen ESDM No. 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 48, JDIH.ESDM.GO.ID : 12 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi Multimedia dan Informatika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2006.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Microcell
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi microcell agar sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika, perlu dilakukan penataan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi microcell.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.94 Tahun 2012; UU No,36 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2007; PP No.52 Tahun 2000; Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.18 Tahun 2009, No.07 Tahun 2009, No.19/PER/M.Kominfo/03/2009, No.3/P/2009; Permenkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/01/20; Perda No.5 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Pembangunan Infrastruktur, Persyaratan, Penempatan Menara Microcell, Prosedur Pemanfaatan Menara Microcell, Penggelaran Kabel Serat Optic, Pengawasan dan Evaluasi, Ketentuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 66 Tahun 2018
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu disusun Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Bengkulu Utara.
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah menyatakan Bupati menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kabupaten.
UU Darurat No.4 Tahun 1956
UU Darurat No.9 Tahun 1967
UU No.18 Tahun 2002
UU No.25 Tahun 2004
UU No.33 Tahun 2004
UU No.23 Tahun 2014
PP No.38 Tahun 2017
Permendagri No.54 Tahun 2010
Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012
Permendagri No.80 Tahun 2015
Permendagri No.17 Tahun 2016
Permendagri No.86 Tahun 2017
Perda Bengkulu Utara no.9 Tahun 2016
Perda Bengkulu Utara no.14 Tahun 2016
Perbu Bengkulu Utara no.69 Tahun 2016
Perbu Bengkulu Utara no.12 Tahun 2017
Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Sistematika penyusunan, Prinsip – prinsip pelaksanaan Penguatan SIDa, Perubahan SIDa, dan Pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
