Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam
rangka menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Sleman, perlu diberikan bantuan keuangan khusus
pemilihan Kepala Desa bagi desa yang melaksanakan
Pemilihan Kepala Desa; bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus
pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan optimal perlu
diatur pedoman pelaksanaannya dalam peraturan bupati; bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai
biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan
Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan Khusus; Sistem dan Prosedur; Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus; Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Jumlah Halaman: 12 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 90 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2013 No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Khususnya Bencana Kebakaran di Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52
Tahun 2013 ten tang Penetapan Keada an Darurat Akibat
Bencana Khususnya Bencana Kebakaran di Dusun Pongangan
Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung,
maka perlu penanganan secepatnya. Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam,
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam ,Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran di Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung, diatur sebesar Rp64.540.000,00. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung bertanggung jawab melaporkan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan segala biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2013.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 51 Tahun 2018
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - badan - penanggulangan - bencana - daerah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2014/ No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi dan tata kerja ubnsur organisasi badan penanggulangan Bencana Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu No. 12 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2012; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres RI No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2008; Perbup Pangandaran no. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepagwaian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.
12 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 112 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 112, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 112
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor : KEP. 009 Tahun 2010.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sifat Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem; Bab 3. Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem; Bab 4. Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem; Bab 5. Pelaksanaan; Bab 6. Evaluasi Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem; Bab 7. Pembiayaan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
6 halaman; 78 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 111 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2022/NO.111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kontijensi Banjir
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan mekanisme penanganan secara cepat,tepat, terpadu dan terkoordinasi;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlumenyusun rencana kontijensi dibuat di daerahuntukmemberikan arah dan panduan dalamoperasi tanggap darurat ketika bencana terjadi;
Bahwa dalam rangka memberikan kepastianhukumterhadap rencana kontijensi banjir KabupatenTanah Bumbu yang telah disusun, maka sesuai Rencana Kontijensi Banjir Kabupaten Tanah Bumbu perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontijensi Banjir;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2019.
Peraturan ini memuat tentang : RENCANA KONTIJENSI BANJIR.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN RENCANA KONTIJENSI BANJIR;
EVALUASI RENCANA KONTIJENSI BANJIR;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, BD Tahun 2022 Nomor 87
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kecerdasan bangsa melalui perluasan akses pendidikan, termasuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat miskin; bahwa untuk mewujudkan pemerataan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial biaya pendidikan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 tahun 2009; UU No. 13 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 77 tahun 2020; Perwal No. 41 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bab III Tahapan Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bab IV Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 59 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 059
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Bersama di Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam bentuk penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif bagi Kelompok Usaha Bersama;
b. Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2017 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. Bahwa demi terwujudnya tertib dalam pelaksanaan penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada huruf b, substansi dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2017, perlu diubah;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Bersama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif bagi kelompok usaha bersama di Provinsi Nusa Tenggara Timur
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2022.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
3 halaman; 13 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
