Pencarian Peraturan

retribusi-perjanjian-tanda-daftar-di-bidang-perindustrian-dan-perdagangan

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Tahun 2002 No.53

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perijinan/Tanda Daftar di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten meliputi antara lain Perindustrian dan Perdagangan serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan perijinan atau tanda daftar di bidang Perindustrian dan Perdagangan perlu diatur retribusi perijinan tanda daftar. Untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Gangguan Hinder Ordonnantie (HO) Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450; Bedrijfs Reglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86); Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/11/1998; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah nngkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2002
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Retribusi Perijinan/Tanda Daftar di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Retribusi ini mencakup berbagai jenis perijinan dan tanda daftar, seperti Tanda Daftar Industri, Surat Ijin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang. Subyek retribusi adalah individu atau badan yang memperoleh layanan perijinan/tanda daftar. Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis perijinan/tanda daftar, dengan pendaftaran ulang dikenai retribusi sebesar 100% dari tarif yang ditetapkan. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai, dan sanksi administrasi berupa bunga dikenakan jika pembayaran tidak tepat waktu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2002.
17 hlm. beserta Penjelas

minuman beralkohol

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2023/NOMOR.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

bahwa Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya pembatasan untuk memberikan perlindungan, ketertiban, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa diperlukan pengaturan Pengendalian dan Pengawasan yang sistematis, integratif dan berkelanjutan yang membawa efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat; bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Penggolongan, Perizinan Berusaha, Pengendalian, Pengawasan, Tim Terpadu, Larangan, Kerja Sama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2023.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 dicabut.
29 hlm

PT. REMBANG SEJAHTERA MANDIRI - pendirian

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006/No. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri

ABSTRAK:

bahwa selaras dengan usaha untuk menuju ke arah otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Rembang; bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu dioptimalkan dan diberdayakan guna memberikan kontribusi yang maksimal bagi perekonomian daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu didirikan PT. Rembang Sejahtera Mandiri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, nama dan tempat kedudukan, azas, maksud dan tujuan, tugas dan wewenang, bidang usaha, modal, saham, rapat untuk pemegang saham, direksi, dewan komisaris, kepegawaian, tahun buku, rencana kerja dan anggaran, penetapan dan penggunaan laba bersih, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pendirian, pengambilalihan, dan divestasi/likuidasi anak perusahaan, pembubaran an likuidasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2006.
9 hal

PEDAGANG KAKI LIMA - PENATAAN LOKASI USAHA, MACAM JENIS USAHA DAN WAKTU BERJUALAN SERTA KONSTRUKSI LAPAK

2009

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BD.2009/No. 45

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan Lokasi usaha, Macam Jenis Usaha dan Waktu Berjualan serta Konstruksi Lapak bagi Pedagang Kaki Lima Kota Magelang

ABSTRAK:

bahwa untuk menciptakan Kota Magelang yang aman, tertib, bersih, nyaman, hidup dan menarik diperlukan penataan Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan perkernbangan saat ini, maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengaturan Waktu, Lokasi Berjualan, Konstruksi Lapak serta Jenis Dagangan bagi Pedagang Kaki Lima Kota Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini sehingga perlu diubah untuk disesuaikan ; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; UU No 32 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2009; PP No 43 Tahun 1993; PP No 16 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2000; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2006; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penataan lokasi usaha, macam jenis usaha dan waktu berjualan serta konstrauksi lapak bagi pedagang kaki lima kota Magelang, relokasi, kewajiban, hak dan larangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2009.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun 2007 dicabut.
10 hal

Penataan dan Pembinaan

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2011/NO.67

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa dengan semakin maraknya pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, maka pasar tradisional perlu lebih diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi serta saling menguntungkan;bahwa agar tercipta tertib dalam persaingan dan keseimbangan kepentingan serta kelancaran pendistribusian barang, maka perlu penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan dan Asas Bab III Bentuk Usaha Bab IV Lokasi Pendirian Bab V Persyaratan Pendirian Bab VI Jam Operasional Kegiatan Usaha Bab VII Kemitraan Usaha Bab VIII Perijinan Bab IX Kewajiban dan Larangan Bab X Sanksi Administratif Bab XI Pelaksanaan dan Pengawasan Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2011.
15 halaman

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

. b. c. bahwa untuk menata pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Uta-ra dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao; bahwa untuk mewujudkan keserasial dan kelestarian lingkungan khususnya dalam Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikaa, memanfaatkan dan menghapuskan bangunal; bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan ruang secara efisien berhasil guna dan berdayaguna dipandang ierlu mengatur Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao dalam suatu perencanaan yang terarah dan terpadu dalam menata bangunan dan lingkungan sehingga mencapai sasaran yang tepat menuju ke arah kawasan bisnis-pariwisata dengan Mengingat: d. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. kekuatan pada pelestarian alam dan lingkungart budaya di Kabupaten Toraja Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor f 04, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang - Undalg Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Ta,hun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan l,embaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 425O); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Anta-ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); lO. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 11. Undang-Undaag Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32s8); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelalsanaan Hak dan Kewqiiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun f999 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinta-han antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Frovinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20lO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (L,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O09 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 TaIu 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Anggaran 2010- 2O30 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor l); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 20lO tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaraa Daeralr Kabupaten Tora-ia Utara Nomor 25).
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RIBL adalah panduan A 11. Kapling adalah perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencalla kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan. 12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbaldingan antara luas laltai dasar bangunan gedung dan Iuas persil/kapling/blok peruntukan. 13. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan anta,ra luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kapling/blok peruntukan. 14. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu. 15. Peran serta masyarakat adalah berbagai altifitas masyarakat, yang merupakan inisiatif masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. BAB II LANDASAN DASAR Bagran Kesatu Arah Pasal 2 RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamata-n Rantepao diarahkan untuk : a. memberikan panduan wujud struktural pemanfaatan ruang kota; b. memberikan pedoman kepada rencana teknik bidang tata bangunan yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan, tertib bangunan dan persyaratan lingkungan; c. memberikan arahan arsitektur dalam perencanaan teknis rancang bangunan; d. memberikan arahan lingkungan binaan pada kawasan rencara yang dapat memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya dan daya dukung lingkungan; dan e. memberikan panduan pelaksanaan kegiatan fisik penataan bangunan. Bagian Kedua Maksud Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 3 Maksud penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao adalah menghasilkan rencana umum dan panduan rarcangan yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kecamatan Rantepao sesuai dengan arahan pengembangan dan fungsi kawasan yang diemban. Bagian Ketiga Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 4 Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao adalah: a. pengendalian dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan atau kawasan agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanj u tan; b. kriteria pemenuhan bAgi persyaratan tata bangunan dan lingkungan; c. arahan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di Kecamatan Rantepao mela-lui perbaikan kualitas lingku ngan dan ruang publik; d. perwujudan perlindungan terhadap lingkungan hidup; dan e. peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Bagran Keempat Msaran Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 5 Sasaral RTBL Penyusunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rartepao ada-lah: a. tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini di Kecamatan Ran tepao; b. mewujudkan pemanfaatan ruang seca.ra efektif, tepat guna, spesifrk setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; c. menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; d. mewujudkan kesatuan karakter loka,l dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan; e. mengendalikan pertumbuhan fisik lingkungan/ kawasan; f. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan; dan g. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan karena dukungan dan rasa memiliki dari masyaral<at sebagai efek positif pelibataa masyarakat dalam proses penyusunan RTBL. Baglan Kelima Strategi Pengembangan Pasal 6 (1) Stmtegi pengembangan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao merupakan langkal-langkal penataan bangunan dan lingkungan ke arah revitalisasi dengan implementasi yang seimbang antara kerangka pengembangan, pemanfaatan, serta pelestarian baik lingkungan alam maupun budaya. (2) Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diletakkan pada dasar pertimbalgan sebagai berikut: a. menj.ga aset bangunal-bangunan tua dengan arsitektur tongkonan dengan menjaga kelestariaa Pumka Nusantara terdiri dari alam, lingkungan, dan budaya; b. mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada; c. menata dan menyiapkan kawasan pu sat perdagangal dan jasa yang dapat menampung kegiatan perdagangan dan jasa kawasan dalam Kota Rantepao dan Daerah; d. meningkatkan infrastruktur dasar kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat se tempat; e. memperbaiki masalah lingkungan yang ada antara lain sampah, pengelolaan limbah, kelayakan kualitas air tanah, pengaliran dan penyerapan air hujan; dan f. menaikkan vitalitas kawasan melalui peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ekonomi kawasan, peningkatan peran Kota Rantepao dalam sistem struktur kota-kota dalam Daerah maupun antar kota di Frovinsi Sulawesi Selatan bagtan utara. (3) Srategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan memfokuskan kawasan perencanaan ke dalam Bagran Wilayah Kawasan atau Sub Kawasan atau Blok Kecamatan Rantepao, yaitu: a. Bagian Wilayah Blok A adalah kawasan cagar budaya dan pemerintahan yang terdiri dari kawasan sepanjang Jln. A. Yani, tepi Jln. Ratulangi, tepi Jln. Rantekesu, dan tepi Jln. Benteng Batu; b. Bagian Wilayah Blok B adalah kawasan pemerintahan, pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Ratulangi, JLn. Rantekesu, Jln. Merdeka; c. Bagian Wilayah Blok C adalah kawasan pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. Monginsidi, seluruh Jln. Kartika; d. Bagian Wilayah Blok D adalah kawasan komersial, ruang terbuka hijau, dan peruma-han yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Mangadil, dan Jln. Merdeka; e. Bagian Wilayah Blok E adalah kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Pahlawan, tepi Jln. Budi Utomo, dan Jln. Taman Bahagia; f. Bagian Wilayah Blok F adalah kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Pembangunan, tepi Jln. l,andorundun, Jln. A. Yani, Jln. Ratulangi, dan Jln. Mangadil; g. Bagran Wilayah Blok G adalal kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Diponegoro, dan Jln. Budi Utomo; h. Bagian Wilayah Blok H adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasar tepi JIn. Diponegoro, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Sawerigading; i. Bagian Wilayah Blok I adalah kawasan komersial, dan budaya yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. Niaga, Jln. Landorundun dan tepi Jln. Emmy Saelan; j. Bagran Wilayah Blok J adalah kawasan pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. S. Tappang, tepi Jln. Emmy Saelan, Jln. Kostan; k. Bagian Wilayah Blok K adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Mappanyukki, tepi Jln. Sawerigading, Jln. Abdul Gani, Jln. Taruna; l. Bagian Wilayah Blok L adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. Mappanyukki, tepian Jln. Abdul Gani, dan JIn. S. Tappang; dan m. Bagian Wilayah Blok M ada.lah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari tepian Jln. Diponegoro, Jln. Abdul Gani, dan Jln. Taruna. BAB III KAWASAN DAN SUBSTANSI RENCANA Bagran Kesatu Kawasan Perencanaan dan Batas Wilayah Perencanaan Pasal 7 (1) RTBL Kawasan Perdagangan darr Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao melingkupi wilayah administrasi Kecamatan Rantepao. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan: a. kawasan tengah Daerah secara geogralis terletak alrtara 119"50' - 120"10' Bujur Timur serta berada pada Lintang 2"30'- 3"25'Lintang Selatan; b. batas sebelah utara adalah Kecamatan Tikala; c. batas sebelah timur adalah Kecamataa Tallunglipu; d. batas sebelah selatan adalah Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kesu'; dan e. batas sebelah barat adalah Kecamatan lhpalapitu. Bagian Kedua Calupan Wilayah Kelurahan Pasal 8 Wilayah Kota Kecamatan Rantepao terdiri dari l1 kelurahan sebagai berikut: a. Kelurahan Saloso; b. Kelurahan Limbong; c. Kelurahan Mentirotiku; d. Kelurahan Laang Tanduk; e. Kelurahan Singki; f. Kelurahan Karassik; g. Kelurahan Rantepao; h. Kelurahan Rante Pasele; i. Kelurahan Pasele; j. Kelurahan Malango; dan k. Kelurahan Penanian- (sebelas) Bagian Ketiga Dasar Pemilihan Kawasan Pasal 9 RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao melingkupi kawasan perancangan yang disepalati dengan dasar sebagai berikut: a. kawasan baru berkembang cepat yaitu kawasan Pemerintahan Baru di sebelah Timur Kecamatan Rantepao berbatasan dengan Kecamatan Tondon dan Kecamatan Kesu'; b. kawasan komersial dan wisata sekitar Museum dan ART Center yang didukung pertumbuhan strip niaga di tepi jalan-jalan protokol, antara lain Jln. A. Yani, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro fialan arteri utama); c. kawasan dilestarikan yaitu kawasan sepanjang tepi suneai Sa'dan, Lapangan serta area terbuka hljau; d. kawasan rawan bencana pengikisan oleh badan air yaitu permukiman sepanjang Sungai Sa'dan; dan /atau e. kawasan gabungan atau campurar dari keempat jenis kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Bagran Keempat Substansi Rencana Pasal 10 Substansi RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao meliputi: a. struktur peruntukan lahan; b. inten sitas pemanfaatan lahal; c. pembagian blok; d. penataan bangunan pada setiap blok; e. ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau; dan f. sistem sirkulasi dan jalur penghubung. BAB IV TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA RANTEPAO Bagran Kesatu Struktur Peruntukan [,ahan Pasal 11 Struktur peruntukan lahan sebagaimana dimal<sud da-lam Pasal 1O huruf a secara garis besa-r terdiri da-ri: a. Bagi211 Wilayai Sub Kawasan 1 adalah kawasan pusat kota dengan struktur peruntukan lahan perdagangan dan jasa kepadatan tinggi; b. Bagian Wilayah Sub Kawasan 2 addah kawasan lokasi pengendalian pengembangan kota yang terdiri dari kawasan Malangngo (ujung utara Jln. Mappanyukki), kawasan sekitar JIn. Abdul Gani, Jln. Sawerigading, Jln. Budi Utomo, dan Jln. Taman Bahagia; c. Bagian Wilayah Sub Kawasan 3 adalah kawasan konservasi budaya yang terdiri dari area tongkonan, kampung dan kawasan budaya Kecamatan Rantepao yang sama area tongkonan, kampung dan kawasan budaya antara lain: Tikunnamalenong, Ba'tan, Buntu Pune, Pao, Malangngo, Balebo, Pangrante, Karassik, Pasele, Kondongan, Rantelimbong, Palili, Tagari, Darra, Bolu, Rantepaku, Kalembang, dan Kalambe; dan d. Bagian Wilayah Sub Kawasan 4 adalah kawasan konservasi alam dan ruang terbuka yang terdiri dari potensi lingkungan hidup di sepanjang sungai dan bentang a1am. Bagian Kedua Intensitas Pemanfaatan l,aharr Pasal 12 Intensitas Pemanfaatan lahan pada Kota Rantepao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terbagi dalam enam fungsi meliputi : a. fungsi pusat komersial diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 80 7" (delapan puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; b. fungsi komersial belum berkembang diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 5U/"-7 Oo/" (lima puluh perseratus sampai tujuh puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; c. fungsi pusat budaya Museum dan Art Center diarahkan untuk kepadataan bangu nan 45o/o (empat puluh lima perseratus) dengan ketinggian paling tinggi 2 (dua) lantai; d. fungsi permukiman pada kampung wisata diarahkart untuk kepadatan bangunan sebesar 4oyo-se/o (empat puluh perseratus sampai lima puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; e. fungsi permukiman diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 2oo/o-4Oo/o (dua puluh perseratus sampai empat puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; dan f. fungsi ruang terbuka dan sungai diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar O-2Oy" (nol sampai dua puluh perseratus). Bagian Ketiga Pembagian Blok Pasal 13 Pembagian Blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO huruf c sesuai dengan Strategi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari: a. Kawasan Blok A meru pakan kawasan cagar budaya yang terdiri dari kaveling gereja dengan bangunan pendukungnya, dan kaveling ruma-h sakit, dengan penetrasi aktilitas komersial masih sangat rendah; b. Kawasan Blok B merupakan kawasan pemerintahan (baru), perkantoran, pendidikan, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah separjang Jln. A. Yani; c. Kawasan Blok C merupakan kawasan pendidikan dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah sepanjang Jalan Ratulangi; d. Kawasan Blok D merupakan kawasan komersial, ruang terbuka hijau (I qpangan Bhakti), dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. A. Yani; e. Kawasan Blok E merupakan kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan, dengan penetrasi aktifrtas komersial sedang sepanjang Jln. A. Yani; f. Kawasan Blok F merupakan kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi altifitas komersia,l sangat tinggi sepanjang Jln. A.Yani, Jln. Landorundun, dan Jln. Ratulangi; g. Kawasan Blok G merupakan kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sangat tinggi se panjang Jln. A. Yani dan Jln. Diponegoro; h. Kawasan Blok H merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersia-l sangat tinggi sepanjang Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; i. Kawasan Blok I merupakan kawasan komersial, pendidikan, rumah ibadah, dan budaya, dengan penetrasi aktifitas komersial sangat tinggi sepanjang Jln. Mappanyukki, Jalan Landorundun, Jalan Niaga, Jalan Pembangunan, dan Jalan Emmy Saelan; j. Kawasan Blok J merupakan kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah; k. Kawasan Blok K merupakan kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi al<tifitas komersial tinggi sepanjang Jln. Mappany'ukki, Jln. Sawerigading, dan Jln. Abdul Gani; l. Kawasan Blok L merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. Mappanyukki, Jln. Abdul Gani, dan Jln. Monginsidi; dan m. Kawasan Blok M merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. Diponegoro, dan Jln. Abdul Gani. Bagran Keempat Penataan Bangunan Pada Setiap Blok Pasa-l 14 (1) Penataan pada Blok A, kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. menjaga keaslian bangunan gereja dan rumah adat sebagai bangunan-bangunan cagar budaya; b. perbaikan ruang terbuka hdau sekaligus sebagai ruang luar (halaman) bangunan-bangunan cagar budaya; c. penataan kemba-li dan peningkatan jaringan drainase utama dan drainase lingkungan; d. pembuatan jalur pedestrian sekitar jalan bangunan-bangunan cagar-budaya, pada Jln. A. Yani lebar 3 (tiga) meter dan 1,2 (satu koma dua) meter untuk jalan lainnya di dalam Blok A; e. penataan kembali kolam resapan (lama) di samping rumah sakit dan lansekap sekitarnya; f. pemasangan informasi tentang bangunan cagar budaya sebagai objek wisata; g. mencegah pertumbuhan aktil-rtas dal bangunan komersial di dalam Blok A; h. menjaga 'garis-imajiner" secara visualisasi tetap ada antara gereja dengan "Patung Salib" di atas Buntu Singki' dengan cara mencega_h bangunan lebih dari 2 (dua) lantai pada bagian barat; i. koefisien dasar bangunan (KDB) dipertahankan sesuai kondisi yang ada sekarang; j. koefisien lantai bangunan (KLB) dipertahankan sesuai kondisi yang ada sekarang; dan k. ketinggian bangunan maksimal, dipertalankan sesuai kondisi yang ada sekarang. (2) Penataan pada Blok B, kawasan pemerintahal, perkantoran, pendidikan, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 13 huruf b meliputi: a. penataan ruang terbuka hijau sepanjang tepian Sunqai Sa'dan; b. penataan kemba.li garis sempadan sepanjang Sungai Sa'dan; c. pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 meter pada kedua sisi jalar; d. perbaikan jaringan drainase dan jaringan jalan di dalam Blok B; e. koefisien dasar bangunan (KDB); f. koefisien lantai bangunan (KLB); dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai pada sisi barat gereja, 4 (empat) lantai pada area pendidikan dan perumahan yang berada di Jln. A. Yani, dan I (satu) lantai pada tepian Sungai Sa'dan. (3) Penataan pada Blok C, kawasan pendidikan dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi: a. peningkatan kualitas jalan; b. perbaikan jaringan drainase; c. perbaikan pembuangan limbah dan sanitasi sebelum dibuang ke pembuangan akhir (Sungai Sa'dan); d. pembuatan jalur pedestrian sepanjang sisi jalan di dalam Blok C; e. penataan kembali garis sempadan sepanjang Sungai Sa'dan; f. penataan ruang terbuka hijau sepanjang tepian Sungai SaUan; g. koefisien dasar bangunan (KDB) 45 70 (empat puluh lima perseratus); h. koefisien lantai bangunan (KLB) 0,9 (nol koma sembilan); dan i. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai. (4) Penataan pada Blok D, kawasan komersial, ruang terbuka hijau, dan perumahan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi: a. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada sisi Jln. A. Yani, dan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada sisi jalan lain yang ada di dalam Blok D; b. perbaikan jaringan drainase dan jaringan jalan; c. peningkatan kualitas sanitasi dan kawasan perumahan; d. penataan kawasan l,apangan Bhakti sebagai ruang terbuka hijau untuk aktihtas publik seperti: olahraga sepak bola, jogging track, pelataran umum, ruang bermain anak, dan lapangan upacara sebagai aktif,rtas temporer pada hari-hari tertentu; e. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O7" (delapan puluh persen) pada kawasal komersial di Jln. A. Yani, KDB 45Vo (empat puluh lima perseratus) untuk perumahan, dan KDB O-10% (nol sampai sepuluh perseratus) untuk kawasan ruang terbuka hijau; f. koefisien lantai bangunan (KLB): 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersiaJ, 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan perumahan, dan 0-0,1 (nol sampai nol koma satu) pada kawasan ruang terbuka hijau; dan g. ketinggian bangunan pating tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial, dan 2 (dua) lantai untuk perumahan. (5) Penataan pada Blok E, kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal l3 huruf e meliputi: a. peningkatan ja,ringan dan kualitas jalan; b. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada sisi Jln. A. Yani, dan jalur pedestrian lebar 1 ,2 (satu koma dua) meter pada sisi jalan lainnya dalam Blok E; c. peningkatan ja-ringan drainase dan jaringan jalan; d. peningkatan kualitas sanitasi; e. koehsien dasar bangunan (KDB) 8O % (delapan puluh persen) pada kawasar komersial Jln. A. Yani, 600/o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan, dan 45o/o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; f. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) pada kawasan pendidikan, dan 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan perumahan; dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial Jln. A. Yani, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan. (6) Penataan pada Blok F, kawasan komersial dan perumahan sebagarmana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi: a. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial: Jln. A. Yani, Jln. l,andorundun, dan Jln. Ratulangi, serta jalur pedestrian 1,2 (satu koma dua) meter pada sisi jalan lainnya di dalam Blok F; b. peningkatan jaringan drainase primer (utama) dan jaringan drainase sekunder dan lingkungan; c. peningkatan kualitas sanitasi bangunan komersial dan perumahan; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O7" (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. A. Yani, Jln. landorundun, dan Jln. Ratulangi, serta 457o (empat puluh lima perseratus) untuk kawasan perumahan; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersial, dan 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan Perumahan; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial dan 2 (dua) lantai untuk kawasan perumahan; g. karakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (7) Penataan pada Blok G, kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 13 huruf g meliputi: a. peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dan lingkungan; b. peningkatan jaringan drainase dan sanitasi rumah tangga; c. pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada kedua sisi jalan di dalam Blok G; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. A. Yani dan Jln. Diponegoro, 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan, dan 45Yo (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan pendidikan, dan O,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan perumahan; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan; g. ka-rakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (8) Penataan pada Blok H, kawasan komersial sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 13 huruf h meliputi: a. pembuatan jaringan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; b. paningkatan lansekap pada jalur pedestrian wisata; c. peningkatan jalur drainase dan sanitasi; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 80% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro, dan 6,4 (enam koma empat) pada Jln. Sawerigading; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada Jln. Mappanyukki, dan 8 (delapan) lantai pada Jln. Sawerigading; g. ka-rakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial di Jln. Mappanyukki dan Jln. Diponegoro; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (9) Penataan pada Blok I, kawasan komersial, pendidikan, ibadah, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi: a. mempertahankan kawasan budaya: Museum dan ART Center sebagai cagar budaya; b. pembangunan bangunan souvenir-shops berlantai 3 (tiga) yang berorientasi ke Jln. Ni4ga dan Jln. Pembalgunan, dan pembongkaran bangu nan lama pada Jln. Mappanyukki; c. perubahan dan penataan Jln. Niaga dan Jln. Pembangunan menjadi pedestrian-mall, dimana kedua jalan tersebut meliputi jalur pedestrian komersial dan wisata; d. pengaturan waktu lintas pada jalur pedestrianmall bagi kendaraan pada jarn 2O:OO sampai dengan jam O8:OO setiap hari; e. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada Jln. Mappanyukki, Jln. Landorundun, dan Jln. Monginsidi dan pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada Jln. Emmy Saelan; f. koehsien dasar bangunan (KDB) 8O% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 607o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 407o (empat puluh perseratus) pada kawasan budaya, dan 45V" (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; g. garis sempadan bangunan (GSB) 12 (dua belas) meter untuk Museum dan ART Center di Jln. Mappanyukki, 3 (tiga) meter untuk cagar-budaya; h. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan budaya, dan O,9 (no1 koma sembilan) untuk kawasan perumahan; i. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 3 (tiga) lantai pada kawasan budaya, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan; j. karakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial dan budaya (Museum dan ART Center); dan k. pemasangan dan pengaturan papan untuk informasi dan reklame komersial. (lO) Penataan pada Blok J, kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufj meliputi: a. pembuatan dan penataan jalur pedestrian leba-r I,2 (satu koma dua) meter pada kedua sisi jaringan jalan di dalam Blok J; b. pembuatan halte bus pada Jln. Monginsidi dan Jln. Emmy Saelan; c. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yang tidak beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada tepian sungai; d. penataan kembali garis sempadan sepanjang Su ngai Sa'dan; e. penataan ruang terbuka hijau sepanjang RTH tepian Sungai Sa'dan; f. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase primer, sekunder, dan lingkungan; g. garis sempadan bangunan (GSB) 6 (enam) meter untuk kawasan pendidikan dan kaveling rumah ibadah, dan 4 (empat) meter untuk kaveling rumah; h. koefisien dasar bangunan (KDB) 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, dan 45%o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan ; i. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan ibadah, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kawa san perumahan; dan j. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai untuk seluruh Blok J. (11) Penataan Blok K, kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf k meliputi: a. peningkatan kualitas ja.lan; b. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial sepanjang JIn. Mappanyukki, dan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jalan lainnya di dalam Blok K; c. peningkatan kuantitas da_n kua-litas drainase dan sanitasi perumahan; d. garis sempadan bangunan (GSB) 3 (tiga) meter untuk kaveling komersial di Jln. Mappanyukki, 6 (enam) meter untuk kaveling rumah ibadah, dan 4 (empat) meter untuk kaveling perumahan; e. koelisien dasar bangunan (KDB) 8Oo/" (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan rumah ibadah, dan 45o/o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; f. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan rumah ibadah, dan O,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan perumahan; dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial, 2 (dua) latai untuk kawasan rumah ibadah dan perumahan. (12) Penataan Blok L, kawasan komersial dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf I meliputi: a. penataan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial: Jln. Mappanyukki, dan ja-lur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jalan lainnya di dalam Blok L; b. peningkatan kuantitas dan kualitas drainase dan sanitasi perumahan; c. pembuatan halte bus pada Jln. Monginsidi dan Jln. Mappanyukki; d. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yarlg tidal< beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada tepian sungai; e. penataan kembali garis sempadan tepian Sungai Sa'dan; f. penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tepian Sungai Sa'dan; g. pembangunan patung pada pertigaan Jln. Mappanyukki dan Jln. Monginsidi, dan patung Landorundun di atas batu bentuk perahu di tengah sungai dan sepanjang iembatan Malangngo; h. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase dan sanitasi rumah tangga sebelum dibuang ke pembuangan alhir sungai; i. garis sempadan bangunan (GSB) 3 (tiga) meter untuk kaveling komersial di Jln. Mappanyukki, dan 4 (empat) meter untuk kaveling perumahan; j. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O"/o (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 457o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; k. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan pemmah€ur; dan l. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk bangunan komersial 2 (dua) lantai untuk perumahan. (13) Penataan pada Blok M, kawasan komersial dan perumahan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 13 huruf m meliputi: a. peningkatan jaringan jalan yang masih berstatus lorong; b. pembuatan jalur pedestrian wisata tebar 3 (tiga) meter pada Jln. Diponegoro, dan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jaringan jalan lainnya di dalam Blok M; c. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yang tidak beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter sepanjang tepian sungai; d. penataan kembali garis sempadan sepanjang sisi Suneai Sa'dan; e. pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tepian Sungai Sadan; f. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase primer, sekunder, dan lingkungan; g. pembuatan halte bus pada Jln. Diponegoro; h. garis sempadan bangungan (cSB) 8 (delapan) meter pada kaveling komersial sepanjang Jln. Diponegoro, dan 4 (empat) meter pada kaveling perumahan; i. koefisien dasar bangunan (KDB) 70% (tujuh puluh perseratus) untuk kaveling komersial di Jln. Diponegoro, dan 4570 (empat puluh lima perseratus) untuk kaveling perumahan; j. koefisien lantai bangunan (KLB) 5,6 (lima koma enam) untuk kaveling komersial di Jln. Diponegoro, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kaveling perumahna; dan k. ketinggian bangunan paling tinggi 8 (delapan) laltai untuk kaveling komersia-l di Jln. Diponegoro, dan 2 (dua) lantai untuk kaveling perumahan. Bagran Kelima Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau Pasal 15 Pengembangan Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimal<sud dalam Pasal lO huruf e di Kota Rantepao meliputi : a. Ruang Terbuka Publik dikembangkan pada ruas Jln. Mapanyuki; b. Ruang Terbuka Publik di da,lam kawasan Museum dan Art Center, Jln. Niaga, dan Jln. Pembangunan sebagai pendukung kegiatan komersial wisata; c. Ruang Terbuka Hijau "privateo yang direncanakan berada pada kawasan cagar budaya yaitu gereja dan rumah sakit; dan d. Ruang Terbuka Hijau pada tepian Sungai Sa'dan. Bagran Keenam Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung Pasal 16 Pengembangan ruang sistem sirkulasi dan ja.lur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f di Kota Rantepao meliputi : a. area pada Jln. A. Yani, Jln. Diponegoro, Jln. Mapanyuki yang berperan sebagai koridor penghubung antar kota dalam Daerah yang merupakan salah satu urat nadi perkembangan perekonomian Kecamatan Rantepao; b. ruas Jln. l-andorundun, JIn. Niaga, Jln. Pembangunan, dan Jln. Sawerigading yang membentang di tengah-tengah kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruang komersial pada tepian path/jalur dan ruang terbuka publik (public open spaces) untuk wisatawan nu santara dan mancanegala; c. ruas Jln. A. Yani, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro yang membentang di tengah-tengah kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruarg komersial pada tepian path/jalur; dan d. ruas Jln. Ratulangi dan Jln' Monginsidi yang membentang pada tepi timur kawasan perencanaan yang juga berperan dalam membentuk edges/batas kawasan. BAB V PENGENDALIAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA RANTEPAO Bagran Kesatu Umum Pasa-l 17 (1) Pengendalial tata bangunan dan lingkungan d ilaksanakan melalui kewenangan perizinan. (2) Kegiatan pengenda-lian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) meliputi : a. pengawasan; dan b. penertiban. (3) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan sebagaimana yang dimahsud pada ayat (1) dan ayat (2) dilalsanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/lnstansi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Perizinan Pasal 18 (l) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk pelaksanaan pemanfaatan lahan wajib melalui rekomendasi dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati. (21 Penzinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkait langsung dengan tata bangunan dan lingkungan adala} Izin Mendirikan Bangunan, izin usaha/tempat usaha, dan izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas/lnstansi teknis. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 19 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi: a. pemantauan; semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao sekitarnya, dan diselenggarakan dengan cara musyawarah anta.ra pihak yang berkepentingan. (2) Dalam hat tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yalg berlaku. Pasal 24 Pelaksanaan kewajiban masyarakat da-lam pemanfaatan bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan RTBL. Pasal 25 Peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. bantuan pemikiran atau pertimbangan da-lam pemanfaatan bangunan dan lingkungan; b. penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau c. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemalfaatan dan/ atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi Ruang Terbuka Hijau. Pasa] 26 Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh Bupati, termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dan dilakukan secara tertib sesuai dengan RTBL. BAB VII SANKSI Pasd27 (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementa,ra atau pembekuan izini dan/atau C pembatalan atau pencabutan izin. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi dan/ atau tzin Mendirikan Bangunan (lMB), Izin Usaha/Tempat Usaha, dan/atau Izin Operasional yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. BAB Ix KRTENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati diundangkan. Pasa] 29 ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2014.
26

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LUWU UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Luwu Utara dipandang belum menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); .... . t · . 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Menetapkan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem.
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LUWU UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem di Kabupaten Luwu Utara (Betita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai berikut: 1. Diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 14a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik �. Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli dagangan melalui tawar menawar. 8. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 10. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermaret ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 11. Toko modern dengan sistem waralaba adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya. 12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha. 13. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah. 14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 14a. Penyedia Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah orang perorangan atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi. 15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, lzin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Tako Modern selajutnya disebut IUTM adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 16. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya gun a. 17. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 18. Jalan Lingkungan atau perumahan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan atau perumahan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah. 19. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yang ditetapkan. 20. Tim pengkajian adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menilai basil kajian sosial ekonomi masyarakat. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal2 (1) Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang. (2) Pendirian pasar tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Badan Usaha sesuai kebutuhan. (3) Pendirian pusat perbelanjaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha. (4) Pendirian toko modern hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha. 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Sebelum mendirikan pasar traclisional, pusat perbelanjaan atau toko modem, pemerintah daerah atau badan usaha wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan luas bangunan dan jenis usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk dengan sistemjaringanjalan lokal. (2) Pusat perbelanjaan dan toko modem hanya dapat berlokasi pada sistemjaringanjalan arteri atau kolektor. (3) Toko Modem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan lokal dengan ketentuan luas lantai paling tinggi 200 m2 (dua ratus meter persegi). (4) Toko modem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clikecualikan untuk minimarket dengan sistem waralaba. 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 6 cliubah, serta ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modem dengan pasar tradisional diatur paling rendah 500 m (lima ratus meter). (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Lokasi penclirian toko modem cliprioritaskan pada wilayah ibukota kecamatan. 6. Ketentuan ayat ( 1) Pasal 1 1 cliubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : ,·•, �- . : . ' Pasal 11 (1) Penyedia pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain. (2) Pengusaha toko modern yang tidak berada dipusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/ pedagang kaki lima. (3) Penyedia ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/ atau awal proses perizinan; dan b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. (4) Pengusaha/pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah. 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 dihapus dan ketentuan ayat (3) huruf a angka 5 dan huruf b angka 5 Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (2) Dihapus. (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi toko modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi : a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen : 1. rekaman Kartu Tanda Penduduk pemohon atau pengelola pasar tradisional; 2. rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya; 3. rekaman prinsip dari Bupati; 4. rekomendasi Tim Teknis terhadap hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; 5. rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 6. rekaman Izin Gangguan; 7. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 8. rekomendasi dari SKPD yang membidangi pembinaan pasar tradisional; 9. rekomendasi UK.L/UPL atau AMD.AL; dan 10. surat pemyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. b. Persyaratan !UPP dan IUTM meJampirkan dokumen : 1. rekaman Kartu Tanda Penduduk pemohon atau penanggung jawab perusahaan; rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya; rekaman prinsip dari Bupati; rekomendasi Tim Teknis terhadap hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); rekaman Izin gangguan; rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB); SPPL atau rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL; rekomendasi dari SKPD yang membidangi perdagangan; program Kemitraan dengan UMKM yang dilengkapi dengan surat perjanjian kedua belah pihak yang diketahui oleh SKPD yang membidangi pembinaan UMKM dan Koperasi; dan 11. surat penyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. (4) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional atau IUTM bagi toko modem yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari : a. rekaman Kartu Tanda Penduduk pemohon atau pengelola pasar tradisional atau penanggung jawab perusahaan; b. rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya; c. rekaman izin prinsip pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modem; d. rekomendasi Tim Teknis hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; e. rekaman !UPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modem; f. rekomendasi dari SKPD yang membidangi bidang perdagangan atau yang membidangi pembinaan pasar tradisional; g. program kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan atau toko modem yang dilengkapi dengan surat perjanjian 2. 3. 4. 5. '-.. .. 6. 7. 8. 9. 10. . , .,..-\. ' •• " . . kedua belah pihak yang diketahui SK.PD yang membidangi pembinaan UMKM dan koperasi; dan h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. (5) Persyaratan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 10 dan ayat (4) huruf g dengan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) diatur paling banyak memiliki 3 (tiga) toko modern regular dan paling sedikit memiliki 3 (tiga) toko modern kemitraan dengan sistem waralaba. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014.
9

tempat-pelelangan-ikan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2010/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tempat Pelelangan Ikan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam Pengaturan Tempat Pelelangan Ikan; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penggelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta untuk menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat secara optimal, maka diperlukan pengaturan Tempat Pelelangan Ikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tempat Pelelangan Ikan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan in mengatur tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan termasuk jasa penyelenggaraan pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Tempat Pelelangan Ikan; 4. Pembinaan Dan Penyuluhan, Peran Serta, Pemberdayaan Dan Kemitraan Usaha; 5. Pengelolaan Data Statistik Dan Sistem Informasi; 6. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; 7. Dana Kesejahteraan; 8. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 9. Pengawasan Dan Pengendalian; 10. Sanksi Administrasi; 11. Ketentuan Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2010.
46 Halaman

petunjuk pelaksanaan-subsidi bunga-usaha mikro dan kecil

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD.2012/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga untuk Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2012

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro kecil di pedesaan yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar; bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk melaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga untuk usaha mikro kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (APSD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Supati Purbalingga tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Sunga Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-lndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 T ahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011; Peraturan Supati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang penetapan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Sunga Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2012. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2012.
12 hlm

pelindungan dan pemberdayaan koperasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2023/NO.41, LL Kab. Kubu Raya : 10 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Aktivitas Bongkar Muat di Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa peran dan kedudukan koperasi sangat strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan khususnya koperasi jasa yang berperan dalam kelancaran proses bongkar muat di daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang~Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2023
Ketentuan Umum; Kriteria; Kelembagaan dan Kemitraan; Pemberdayaan Koperasi; Pelindungan; Perizinan; Pelaporan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
2 Halaman dan 8 halaman lampiran

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT