Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas, dan peningkatan mutu pelayanan
kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan upaya perubahan dan perbaikan guna meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara secara terencana dan terarah; bahwa salah satu upaya perubahan dan perbaikan kualitas Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dilaksanakan melalui penerapan sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja dan capaian hasil kerja
Pegawai Negeri Sipil;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36/F-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 36/F-03/HK/2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Masa Persiapan Pensiun tertanggal 28 Nopember 2022 dari Iskandar NIP. 196602202000031002 Penata Tk. I
(Ill/d) pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar;
b. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar Nomor : 045.2/1044/Diskop tanggal 21 Desember 2022, perihal Usulan
Permohonan Masa Persiapan Pensiun;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 350 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa,Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia
pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun,dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama
1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil a.n. Iskandar NIP. 196602202000031002
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1969,Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran
2023,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 31/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
ABSTRAK:
a. untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait dengan pengembangan proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang ada saat ini diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif
b. Perbup Sarolangun No.35 Tahun 2017 perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif
UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.94 Tahun 2021; Peraturan KPK No.2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
9
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010
Permenkumham No. 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Dan
Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 Pasal 3 Ayat (1) dan (2);
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015;
b. bahwa Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015 perlu diadakan perbaikan sesuai kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 54 Thun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 70 Thun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.02/2013; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.02/2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
65/PMK.02/2015; Perda Kabupaten Mamasa No. 2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2015.
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 93a Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisi Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak perlu ditinjau kembali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016;
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisi Jabatan dan Analisis Beban kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 146) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak a.Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 103); b. Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 62 }; diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
Lampiran: 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29.2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:
bahwa untuk Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dalam rangka pengelolaan Sumber
Daya Manusia berdasarkan kepatuhan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dilakukan
secara terbuka dan kompetetif bagi kalangan Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; ndang-Undang Nomor l 5 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2018;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 17; Pasal 18;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2018 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 9.1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7
Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
