Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 775 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 207 Tahun 1951
Pengangkatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ekonomi Moneter Dan Capita Selecta Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Di Jakarta

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 224 Tahun 1952
Pengangkatan Nona Prof. Dr. B. Polak Sebagai Guru Besar Pada Universitas Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 242 Tahun 1963
Pembiayaan Dan Pelaksanaan Proyek Roket Ionosfer/ Angkasa Luar

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 589 Tahun 2013
Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Abstrak
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1162 Tahun 2014
Penguatan Inovasi Bidang Perencanaan Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2017 Tahun 2017
Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendag No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Mencabut :
  1. Permendag No. 04/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Tertib Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Abstrak
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 167/KA/VIII/2011 Tahun 2011
Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset

Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BATAN Batan No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset
Mencabut :
  1. Perka Batan No. 069/KA/III/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Program Insentif
Abstrak
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ketenagakerjaan Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
  2. Peraturan BI No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum
Abstrak
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/TI.110/11/2016 Tahun 2016
Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Kepmentan Nomor 664/Kpts/OT.140/10/2004
Abstrak
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009
Uang Elektronik (Electronic Money)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
Diubah dengan :
  1. Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
  2. Peraturan BI No. 16/8/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan