Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004
Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMETADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
T.E.U.
Indonesia, Bank Indonesia
Nomor
6/24/PBI/2004
Bentuk
Peraturan Bank Indonesia
Bentuk Singkat
Peraturan BI
Tahun
2004
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
14 Oktober 2004
Tanggal Pengundangan
Tanggal Berlaku
14 Oktober 2004
Sumber
LN.2004/NO.122, TLN NO.4434, BI.GO.ID : 64 HLM
Subjek
PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Bank Indonesia
Bidang
Halaman ini telah diakses 3249 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Dicabut dengan :
-
Peraturan BI No. 11/3/PBI/2009
tentang Bank Umum Syariah
Diubah dengan :
-
Peraturan BI No. 10/17/PBI/2008
tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
-
Peraturan BI No. 9/8/PBI/2007
tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
-
Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
-
Peraturan BI No. 7/35/PBI/2005
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
Mencabut :
-
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinisip Syariah
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan