Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Pemalang No. 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penataan kedudukan,
susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pemalang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Pemalang:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak setiap masyarakat yang
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam
mewujudkan dan meningkatkan kehidupan yang baik, sehat,
sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/ PMK.05/ 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit
Umum Daerah Lamandau pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamandau;
1.Ketentuan Umum;
2.Maksud dan Tujuan;
3.Ruang Lingkup;
4.Prinsip Pelaksanaan Kerjasama Operasional;
5.Bentuk Kerjasama Operasional;
6.Bentuk Kerjasama Operasional Penggunanaan;
7.Kerjasama Operasional Penyediaan Alat/Jasa Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8.Tata Kerja Sama Operasional Pemanfaatan;
9.Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan
10.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Administrasi dan Tata Usaha NegaraHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
PP No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
PP No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
PP No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/ Dudanya
PP No. 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
PP No. 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
PP No. 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
PP No. 31 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
PP No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
PP No. 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
PP No. 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
PP No. 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
PP No. 35 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas , Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993
PP No. 17 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan
Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1992
PP No. 53 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985
PP No. 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
PP No. 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
TUNJANGAN KEHORMATAN - BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESA PUSAT DAN JADA/DUDANYA
2024
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11, LN 2024 (21); 5 hlm
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
ABSTRAK:
bahwa besaran tunjangan kehormatan yang diberikan kepada Bekas Anggota Komite Nasional lndonesia Pusat dan Janda/Dudanya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada
Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; dan PP Nomor 10 Tahun 1980 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2019.
PP ini mengatur tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya. PP ini merupakan perubahan keenam belas atas PP Nomor 10 Tahun 1980.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 1980
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 56 Tahun 2016
administrasi - KOORDINASI - pelaksanaan - prosedur - tetap
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD.2016/56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Administrasi dan Koordinasi
ABSTRAK:
Sehubungan adanya beberapa perubahan kebijakan, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Administrasi dan Koordinasi. Untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Administrasi dan Koordinasi.
UU No. 47 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2009.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2013 yang diubah adalah sebagai berikut: Lampiran huruf B, huruf H, huruf J, huruf Q, dan huruf V; serta ketentuan mengenai penyebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang kemudian dibaca dan dimaknai menjadi Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Peraturan ini mengubah Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Administrasi dan Koordinasi
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2023
PERBUP Kab. Lamandau No. 32 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Daerah Unit PelaksanaTeknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan
penanganan permasalahan kesehatan masyarakat di
Kabupaten Lamandau perlu dilakukan penyesuaian tarif
layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat
Kesehatan Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Puskesmas di Kabupaten Lamandau ;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Kabupaten Lamandau;
Mengubah ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 32 Tahun2019 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Kabupaten Lamandau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 46 Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Cilacap No. 186 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
PERBUP Kab. Cilacap No. 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pendidikan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 49
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas/badan
Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri
setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri terkait
dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di
bidang aparatur negara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa pada Dinas Daerah
dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah;
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan penataan organisasi
terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap, sehingga Peraturan Bupati
Cilacap yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap,
perlu disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, pembentukan dan Susunan Organisasi, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 22 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2020, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 170 Tahun 2020, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 186 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 123 Tahun 2021 dicabut.
78 hlm
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2017
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 00.05.23.0081 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 7, BN.2017/No.657, jdih.pom.go.id: 25 hlm.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
