Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

Menemukan 1.625 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi

Download :
Permen Kominfo Nomor 22 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005

Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 7-25-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Mengubah :

Peraturan BI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Download :
Peraturan BI No. 7-50-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005

Sistem Informasi Debitur

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 9/14/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Sistem Informasi Debitur

Mencabut :

Peraturan BI No. 1/7/PBI/1999 tentang Sistem Informasi Debitur

Download :
Peraturan BI No. 7-8-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 18 Tahun 2005 Tahun 2005

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_18_2005.pdf

Abstrak

PAJAK

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 34 Tahun 2000 2. UU Nomor 03 Tahun 2003 3. UU Nomor 10 Tahun 2004 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 5. UU Nomor 33 Tahun 2004 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 8. Peraturan Daerah Nmor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Pajak yang dipungut atas kegiatan Eksploitasi bahan galian golongan C disebut dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Obyek Pajak adalah Kegiatan Eksploitasi bahan galian golongan C. Bahan Galian Golongan C meliputi : 1. Asbes; 2. Batu Tulis; 3. Batu Setengan Permata; 4. Batu Kapur; 5. Batu Apung; 6. Batu Permata; 7. Bentonit; 8. Dolomit; 9. Feldspar; 10. Garam batu (Halite); 11. Grafit; 12. Granit; 13. Gips; 14. Kalsit; 15. Kaolin; 16. Leusit; 17. Magnesit; 18. Mika; 19. Marmer; 20. Nitrat; 21. Opsidien; 22. Oker; 23. Pasir kuarsa; 24. Perlit; 25. Phospat; 26. Talk; 27. Tanah Serap; 28. Tanah Diatome; 29. Tanah Liat; 30. Tawar; 31. Tras; 32. Yarisit; 33. Zeolite;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
18 Halaman

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/16/PBI/2005

Penyimpanan Sekuritas, Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 14/13/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/142/KEP/DIR tanggal 23 Februari 1995 tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat Yang Berharga dan Barang Berharga Pada Bank Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 7-16-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 14.A Tahun 2005

Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelakanaan Pengesahaan Site Plan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 14A 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005

Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Peraturan BI No. 7-9-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 Tahun 2005

Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit

Diubah dengan :

Permenkominfo No. 37/P/M.KOMINFO/12/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit

Download :
Permen Kominfo Nomor 13 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 29 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_29_2005.pdf

Abstrak

REtribusi PELAYANAN KESEHATAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29 Tahun 2005, Lembaran Daerah kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para penyelenggara pelayanan kesehatan dalam melakukan pemungutan Retribusi pelayaan Kesehatan dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 9 Tahun 1967 2. UU Nomor 23 Tahun 1992 3. UU Nomor 18 Tahun 1997 4. UU Nomor 34 Tahun 2000 5. UU Nomor 3 Tahun 2003 6. UU Nomor 10 Tahun 2004 7. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 8. UU Nomor 33 Tahun 2004 9. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1987 10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Pasien di Puskesmas / Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan RSUD Mukomuko meliputi : a. Pasien Umum b. Pasien Askes c. Pasien JPKMM (Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Miskin) d. Pasien Tidak Mampu e. Pasien Khusus Kepada Pasien umum dikenakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan retribusi pelayanan kesehatan. Kepada pasien Askes dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja sama antara PT. Askes dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kepada pasien JPKMM dan JPS-BK tidak dikenakan biaya pelayanan kesehatan selagi program pemerintah masih ada. Kepada pasien khusus diberikan keringanan biaya sebagian atau seluruhnya yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas bersangkutan. Kepada pasien tidak mampu diberikan keringanan biaya sebagian atau seluruhnya yang di atur dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas bersangkutan. Ketentuan pembayaran Tarif Pelayanan Kesehatan meliputi besaran biaya yang ditarik dari pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien di Puskesmas / Balai Pengobatan / Pustu dan Pusling.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2005.