Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

Menemukan 986 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2003

Sewa Menyewa/Kontrak Rumah Dan/Atau Bangunan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perumahan, Permukiman

Download :
04.Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2003

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang

Terorisme

Download :
UU Nomor 16 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 15 Tahun 2003

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda Takalar Nomor 15 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2003

Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No. 31 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2003

Irigasi

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2003 No 5_ocr.pdf

Abstrak

Irigasi

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2003/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Irigasi

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka perlu mengatur kebijakan pengelolaan Irigasi di Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Irigasi;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001; Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Irigasi yang meliputi Asas, Tujuan dan Fungsi Irigasi, Ruang Lingkup Pengaturan Irigasi, Daerah Irigasi, Wewenang Tanggung Jawab Pengelolaan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi, kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Pemberdayaan P3A Dharma Tirta, Inventarisasi Daerah Irigasi, Penyediaan Air Irigasi, Pembagian dan Pemberian Air Irigasi, Penggunaan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan, Pembiayaan, Pengamanan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapnya, Keberlanjutan Sistem Irigasi, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2003.
42 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2003

Izin Pembuangan Air Limbah

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Bogor No. 13 Tahun 2001 tentang Izin Pengolahan Limbah Cair

Download :
4 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2003

Izin Usaha Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERDA NO 2 THN 2003.pdf

Abstrak

izin - usaha - kepariwisataan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2003/ No.2 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Kepariwisataan

ABSTRAK:

Bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki aspek aspek sosial ekonomi dalam rangka memanfaatkan potensi npariwisata nmaka perlu diatur dan ditetapkan ketentuan izin usaha kepariwisataan dengan Perda.
Dasar Hukujm Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 1950; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimanan telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2000; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 24 tahun 2001; Perdqa kab. sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda kab. sukabumi No. 14 Tahun 2001; Perda kab. sukabumi No. 15 Tahun 2002.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewajiban Memiliki Izin, Pungutan Daera, ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2003.
13 Hlm.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 Tahun 2003

Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Hakim Konstitusi

Standar/Pedoman Kode Etik

Download :
PMK Nomor 2 Tahun 2003.pdf

Abstrak

kode etik - pedoman perilaku - hakim konstitusi

2003

Peraturan Mahkamah Konstitusi NO. 02/PMK/2003, mkri.id; 5 hlm

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Hakim Konstitusi

ABSTRAK:

Untuk menjaga kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya perlu ditetapkan kode etik dan pedoman tingkah laku.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (5) dan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 15, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan Pasal 24.
Kode Etik Hakim Konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Konstitusi. Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi adalah penjabaran dari Kode Etik Hakim Konstitusi yang menjadi pedoman bagi Hakim Konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam pergaulannya di masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2003.
Lampiran file: 5 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2003.