Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 15 Tahun 2003

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN BAB III : KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA BAB IV : MODAL BAB V : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BAB VI : ORGANISASI DAN MANAJEMEN BAB VII : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BAB VIII : BADAN PENGAWAS BAB IX : KETENTUAN TARIF BAB X : PEMBINAAN BAB XI : TANGGUNG JAE=WAB DAN TUTUTAN GANTI RUGI KARYAWAN BAB XII : TAHUN BUKU BAB XIII : ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XIV : PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN PRODUKSI BAB XV : KARYAWAN BAB XVI : PENGAWASAN BAB XVII : PEMBUBARAN BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 15 Tahun 2003 tentang PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

13 November 2003

Tanggal Pengundangan

13 November 2003

Tanggal Berlaku

13 November 2003

Sumber

LD.2003/NO.15

Subjek

AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 564 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 15 Tahun 2003.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2003/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK:	a.Bahwa dalam rangka Pembangunan dibidang kesehatan dan upaya peningkatan sumber-sumber Pendagatan Asli Daerah, semakin dibutuhkan peningkatan Pelayanan, Pengelolaan Perusahaan Air Minum guna mencapai kehidupan yang sehat dan perkembangan Pembangunan Daerah. b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya Air Minum semakin meningkat maka Peraturan Daerah Nomor Di Tahun 1993 perlu drubah karena tidak sesuai dengan perkembangan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud dalam hurur a dan b perlu membentuk peraturan Dacrah tentang Perusahaan Daerah Air minum. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat 11 di Sulawes (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ; 2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1969, tentang Perusahaan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887 ) : 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Proktek Monopoll dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ; 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, teritang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomar 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3949) : 6. Untang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Megara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Gentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Kepulusan Presiden ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Dacrah di Lingkungan Pernerintah Daerah ; 9. Peraturen Menterl dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Deerah: 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum : 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Dacrah Air Minum ; 12. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegavaian Perusahaan Daeral Air Minum ; 13. Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) : 14. Keputusan Menteri Negara Utonomi Dacran Namor & Tahun 2000 tentang Podoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 1993 tencang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar ; 16. Peraturan Daerah KabupatenTakalar Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar sebagai Daerah Otonom. BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN BAB III : KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA BAB IV : MODAL BAB V : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BAB VI : ORGANISASI DAN MANAJEMEN BAB VII : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BAB VIII : BADAN PENGAWAS BAB IX : KETENTUAN TARIF BAB X : PEMBINAAN BAB XI : TANGGUNG JAE=WAB DAN TUTUTAN GANTI RUGI KARYAWAN BAB XII : TAHUN BUKU BAB XIII : ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XIV : PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN PRODUKSI BAB XV : KARYAWAN BAB XVI : PENGAWASAN BAB XVII : PEMBUBARAN BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2003. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 01 TAHUN 1993 TENTANG PENDERIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR 01 TAHUN 1993 SERI D NOMOR 5 TANGGAL 13 MEI 1993 DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 15 Tahun 2003

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT