Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1982

Menemukan 172 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1982

Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api

Download :
Keppres No 25 TH 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1982

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 11 Tahun 1995 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

Mencabut :

PP No. 57 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Gowa

Download :
PP NO 15 TH 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1982

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 28 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Blabak

Download :
PP NO 2 TH 1882.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1982

Susunan Organisasi Institut Pertanian Bogor

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri

Download :
Keppres No 46 TH 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 1982

Penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daaerah Tahun Anggaran 1982/1983

APBD

Download :
Perda No 2 Tahun 1982 ocr.pdf

Abstrak

APBD

1982

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.1982/Seri.D No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daaerah Tahun Anggaran 1982/1983

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975; Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengan tanggal 13 Pebruari 1981 No. 903/04598; Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga No. 1 Tahun 1979;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 1982/1983.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 1982.
3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 1982

Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

peraturan daerah kabupaten rembang nomor 11 tahun 1993

Download :
PERDA NO. 12 TAHUN 1982_ocr.pdf

Abstrak

susunan-organisasi-dan-tata-cara-pemerintah-kelurahan

1982

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 1983 No.9 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang secara berdaya - guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1979 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang No. 5 Tahun 1974; Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950; Undang-undang No. 5 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980; Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/ 132/ 1981 tanggal 25 April 1981.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan, meliputi Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan, dan Kepala Lingkungan, dengan penjelasan jumlah urusan yang minimal dan maksimal. Tugas dan fungsi setiap posisi, seperti Kepala Kelurahan yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban, dijabarkan dengan rinci. Selain itu, peraturan ini mengatur tata kerja Pemerintah Kelurahan dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar perangkat pemerintah kelurahan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 1983.
9 hlm beserta Lampiran dan Penjelas

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 1982

Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download :
PERDA NO. 13 TAHUN 1982_ocr.pdf

Abstrak

tatacara-pengambilan-supah-janji-dan-pelantikan-kepala-desa

1982

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Tahun 1983 No.7 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

ABSTRAK:

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/ janji dan Pelantikan Kepala Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang No. 5 Tahun 1974; Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981; Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 7 Tahun 1981; lnstruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 188.5/132/1981.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Prosedur pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebelum menjabat, melibatkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Acara ini dilaksanakan dalam sebuah upacara di pusat Pemerintahan Desa, dengan urutan tertentu, termasuk pembacaan surat Keputusan Bupati. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan di pusat Pemerintahan Desa, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang dapat menetapkan tempat pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa yang lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 1983.
4 hlm beserta Lampiran

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Wajib Daftar Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1982

Pembentukan Kota Adminstratif Baturaja

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone

Download :
PP NO 24 TH 1982.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1982

Mengesahkan Pertukaran Nota Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Iraq Mengenai Perubahan Pasal 5 "Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Iraq, 1977", Yang Telah Ditandatangani Di Bahdad Pada Tanggal 3 Oktober 1981

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Menetapkan :

Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Iraq mengenai perubahan Pasal 5 "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Iraq, 1977", yang telah ditandatangani di Baghdad pada tanggal 3 Oktober 1981, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Download :
Keppres No 10 TH 1982.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1982

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 1982.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1982.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 1982.