PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 2a Tahun 2017
Tata Cara Perizinan Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014
Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendag No. 2 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 48A Tahun 2021
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 33.1 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Sleman No. 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Sleman No. 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4U Tahun 2015
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 5a Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Malinau No. 25 Tahun 2018 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MALINAU
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 1A Tahun 2022
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 11A Tahun 2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.01/2021
Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Akuntan Publik
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.05/2019
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 173/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/Bppt Enjiniring Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.01/2013
Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan