Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan, penerbitan dokumen izin, penyerahan dokumen izin, pencabutan dan pembatalan dokumenizin, yang terdiri dari : Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Bidang Kesehatan : Bidang Perdagangan dan Perindustrian : Bidang Perhubungan : Bidang Pariwisata : Bidang Pertanahan : Bidang Pertanian : Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura : Bidang Peternakan : Bidang Lingkungan Hidup : Bidang Tenaga Kerja : Bidang Pendidikan : Bidang Perikanan : Pelimpahan kewenangan di bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan, penerbitan dokumen non izin, penyerahan dokumen non izin, pencabutan dan pembatalan dokumen non izin, yang terdiri dari : Bidang Perdagangan dan Perindustrian : Bidang Pertanian: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura : Bidang Pariwisata : Bidang Penanaman Modal : Bidang Lingkungan Hidup : Bidang Kesbangpol : Bidang Tenaga Kerja : Bidang Perikanan : Bidang Perhubungan: