Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD Kota Pasuruan Tahun 2021 No 39
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan,
keutuhan dan ketersediaan aset informasi di Pemerintah Kota Pasuruan dari berbagai ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun luar, perlu melakukan pengelolaan keamanan informasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 46 Tahun 1982;
Perpres No 95 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007;
PermenKomnfo No 4 Tahun 2016;
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 tahun 2020.
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pengelolaan SMKI secara terpadu untuk memastikan terjaganya kerahasiaan (conf identiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability). Pengelolaan SMKI sebagaimana dimaksud meliputi infrastruktur komputer, jaringan, sistem informasi/aplikasi, dan sumber daya manusia. Ruang lingkup pengamanan informasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
a. Aset Informasi;
b. Aset Pengolahan Informasi; dan c. Penyimpanan Informasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2021
Pers, Pos, dan Periklanan - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 28/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Madiun, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dirasa perlu untuk diatur lebih detail sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
8. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011;
9. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018;
13. Perda Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011;
14. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
15. Perwali Madiun Nomor 20 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 201 7 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf n dihapus
2. Ketentuan Pasal 12 diubah
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a diubah
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah
5. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2)
6. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4)
8. Ketentuan Lampiran I diubah
sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
24 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (6) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dipandang perlu mengatur Nilai Sewa Reklame Kota Banda Aceh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Nilai Sewa Reklame;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 19 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perhitungan Nilai Sewa Reklame, BAB III Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame, BAB IV Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota, BAB V Ketentuan Peralihan, BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.
8 Halaman, Lampiran 4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperbaiki tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat 3 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip satu data Indonesia tingkat kota Semarang, penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat Kota Semarang, penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat Kota Semarang, manajemen portal satu Data Indonesia, pembatasan akses, partisipsi dan kerjasama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,pendanaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
27 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dari berbagai ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun luar, perlu melakukan pengelolaan keamanan informasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2011; Permendagri No. 60 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016; Perda Provinsi Jawa Barat No, 29 Tahun 2010; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2017; Perda Kota Bogor No. 9 Tahun 2018; Perwal Kota Bogor No. 135 Tahun 2019; Perwal Kota Bogor No. 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatue tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Koordinator Keamanan Teknologi Informasi, Manajemen Risiko, Sumber Daya, Standar dan Prosedur Pengendalian, Mekanisme Penyelenggaraan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
8 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi
dan dokumentasi yang berkualitas, diperlukan adanya
pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2018 sudah
tidak sesuai lagi dengan perundang-undangan sehingga
perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan
Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 ; 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 ; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan
Pemerintah Kota Kediri; memuat antara lain: ketentuan umum; akses informasi dan dokumentasi publik; hak dan kewajiban; PPID; kelembagaan, tugas, kewenangan; SOp PPID; daftar infoemasi dan dokumentasi publik; laporan layanan informasi dan dokumentasi; PLID; mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi; pembinaan dan pengendalian penataan PLID; keeratan dan sengketa informasi; pendanaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
jumlah 23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas telah ditetapkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon; b. bahwa Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2017.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2021
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kota Tomohon Melalui Media Massa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kota Tomohon, maka perlu dilakukan kerja sama publikasi dengan media massa; b. bahwa untuk melakukan kerja sama publikasi dengan media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan standar penilaian dalam menentukan kerja sama dan teknis pelaksanaan kerja sama kemitraan publikasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kota Tomohon melalui Media Massa.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; PERMENPAN-RB No. 55 Tahun 2011; PERMENKOMINFO No. 8 Tahun 2019.
Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kota Tomohon Melalui Media Massa
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
22 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaInformasi, Pers, Pos, dan PeriklananPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 07
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Pemberian Insentif Berita, Pariwara dan Liputan pada Media Cetak, Portal Berita Melalui Media Online, Televisi dan Radio di Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk lebig efektif dan efesiennya pelaksanaan penulisan serta penyiaran berita dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas informasi pers dan untuk menyebarluaskan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu ditetapkan pemberian insentif berita, pariwara dan liputan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemberian Insentif Berita, Pariwara dan Liputan pada Media Cetak, Portal Berita Melalui Media Online, Televisi dan Radio di Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019; Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini memuat 4 Pasal dan I Lampiran. Standar biaya pemberian insentif berita, pariwara dan liputan pada media cetak, portal berita melalui media online, televisi dan radio di Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 adalah satuan biaya berupa indeks besaran yang ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam pemberian insentif berita, pariwara dan liputan pada media cetak, portal berita melalui media online, televisi dan radio bagi wartawan/pers membuat atau meyiarkan berita kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan memberikan citra positif di Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemberian Insentif Berita, Pariwara dan Liputan pada Media Cetak, Portal Berita Melalui Media Online, Televisi dan Radio di Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Perda Kota Pekalongan No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu disusun petunjuk pelaksanaan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Pekalongan No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 tahun 1950; UU No 38 tahun 2004; UU no 26 tahun 2007; UU no 22 Tahun 2009; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perda no 12 Tahun 2011; Perda No 30 Tahun 2011; Perda No 2 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pola penyebaran peetakan dan titik reklame, teknis rancang bangun reklame, penyelenggaraan perizinan reklame, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2013 dicabut.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
