Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.487 peraturan dalam 0,051 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

Permenhan Nomor 12 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenhan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Kementerian Pertahanan

Download file:

Permenhan Nomor 42 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Layanan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/12/M/XI/2001 tanggal 9 Nopember 2001 tentang Wewenang Memberikan Keterangan Pers di lingkungan Departemen Pertahanan

Download file:

Permenhan Nomor 14 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2024

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
Permenhub No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut

Download file:

2024pmkemenhub005.pdf

Pelayanan Publik - Angkutan Barang - Laut

2024

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 5, BN 2024 (153): 9 hlm.; jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut.
Dasar hukum Peraturan menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 27 Tahun 2021; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; dan Permenhub Nomor 17 Tahun 2022.
Permenhub ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut dilakukan dengan menggunakan kapal barang dan/atau kapal ternak. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut dilakukan dengan menggunakan kapal milik negara dan/ atau kapal yang dioperasikan oleh Pelaksana.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 843), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2023

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2023pmkemenhub052.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran Dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal Di perairan Indonesia

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran

Download file:

2023pmkemenhub004-compressed.pdf

penyelenggaraan - telekomunikasi - pelayaran - dan - pelayanan - tat - kelola - lalu lintas - kapal - di - perairan - indonesia

2023

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 4, BN 2023 (143) : 62 Halaman, jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran Dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal Di perairan Indonesia

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan perkembangan ketentuan internasional, pembaharuan sarana telekomunikasipelayaran, serta untuk menyempurnakan proses perizinan, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengena; telekomunikasi-pelayaran dan pelayanan tata kelola lalu lintas kapal di perairan Indonesia
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2010;Perpres No. 23 Tahun 2022; Permenhub No. PM 17 Tahun 2022
Pasal2 (1) Sarana Telekomunikasi-Pelayaran terdiri atas: a. Stasiun Radio Pantai; dan b. National Data Centre (NOC) untuk Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT). (2) Selain sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana Telekomunikasi-Pelayaran juga dapat meliputi: a. Stasiun Radio Kapa!; b. Vessel Traffic Services (VTS); c. Navigational Telex (Navtex); d. Marine Electronic Highway (MEH); dan e. Maritime Coordination Centre (MCC) . (3) Sarana Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk mendukung tata kelola lalu lintas kapal di Perairan Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Lampiran file: 104 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 192 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan
Permenhub No. 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan

Download file:

PM_8_Tahun_2022.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenhub No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan Indonesia

Mencabut

Permenhub No. 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia
Permenhub No. 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing

Download file:

PM_4_Tahun_2022.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Download file:

2021pmkemenhub030.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Permenhub No. 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Download file:

Permenhub Nomor 22 Tahun 2021.pdf

Perizinan - Prasarana - Perkeretaapian Umum

2021

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 22, BN 2021 (645) : 25 Halaman, jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu menetapkan Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum.
Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2021; Perpres No. 40 Tahun 2015; dan Permenhub No. PM 122 Tahun 2018.
Permenhub ini mengatur tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi: a. izin usaha; b. izin pembangunan; dan C. izin operasi. Badan Usaha dimaksud, dapat berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; atau b. Badan Hukum Indonesia. Badan Usaha tersebut, merupakan Badan Usaha yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Lampiran file: 52 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2013.