Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2021

Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Permenhub ini mengatur tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi: a. izin usaha; b. izin pembangunan; dan C. izin operasi. Badan Usaha dimaksud, dapat berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; atau b. Badan Hukum Indonesia. Badan Usaha tersebut, merupakan Badan Usaha yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perhubungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Perhubungan

Bentuk Singkat

Permenhub

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

21 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

04 Juni 2021

Tanggal Berlaku

04 Juni 2021

Sumber

BN 2021 (645) : 25 Halaman, jdih.dephub.go.id

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perhubungan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1589 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permenhub Nomor 22 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permenhub No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Permenhub No. 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Perizinan - Prasarana - Perkeretaapian Umum
2021
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 22, BN 2021 (645) : 25 Halaman, jdih.dephub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu menetapkan Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum. Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2021; Perpres No. 40 Tahun 2015; dan Permenhub No. PM 122 Tahun 2018. Permenhub ini mengatur tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi: a. izin usaha; b. izin pembangunan; dan C. izin operasi. Badan Usaha dimaksud, dapat berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; atau b. Badan Hukum Indonesia. Badan Usaha tersebut, merupakan Badan Usaha yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021. Lampiran file: 52 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521