Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.095 peraturan dalam 0,065 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 39 Tahun 2007

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Akumulasi Kelebihan Hari Kerja Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri SIpil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Guru Tidak Tetap (GTT), Tenaga Tidak Tetap (TTT), Guru Bantu (GB) dan Petugas Pasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Peraturan Bupati Karangan...o. 39 Tahun 2007.pdf

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK AKUMULASI KELEBIHAN HARI KERJA KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS), GURU TIDAK TETAP (GTT), TENAGA TIDAK TETAP (TTT), GURU BANTU (GB) DAN PETUGAS PASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2007/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Akumulasi Kelebihan Hari Kerja Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri SIpil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Guru Tidak Tetap (GTT), Tenaga Tidak Tetap (TTT), Guru Bantu (GB) dan Petugas Pasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ( Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja, Bupati, Wakil Bupati, PNS, CPNS, GTT, TTT, GB dan Petugas Pasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6.A Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja kepada bupati, wakil bupati dan pegawai negeri sipil (pns), calon pegawai negeri sipil (cpns), guru tidak tetap (gtt), tenaga tidak tetap (ttt), guru bantu (gb) dan petugas pasar di lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2007.
7 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 39 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Karimun No. 6 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Download file:

perbub no 39 thn 2022 jdihkarimun(407).pdf

pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten karimun - pedoman pengembangan kompetensi bagi pegawai

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pengembangan kompetensi, perlu adanya pedoman pengembangan kompetensi agar pelaksanaannya dapat berjalan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan , serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 1999; PP No.19 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.94 Tahun 2021; Perpres No.12 Tahun 1961; Permen Dagri No.31 Tahun 2007; Permen Dikbud No.59 Tahun 2012; Permen Ristekdikti 32 Tahun 2016; Permen Dagri No.108 Tahun 2017; Perka BKN No.33 Tahun 2011; Peraturan LAN No.10 Tahun 2018; Perda Kab.Karimun No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Karimun No.6 Tahun 2021; Perda Kab.Karimun No.3 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Diatur tentang Perubahan atas Persyaratan, Pembiayaan dan Ketentuan dalam program pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
20 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 39 Tahun 2022

Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO 39 TAHUN 2022.pdf

TUNJANGAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melakukan perubahan besaran TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana; b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan dan proporsionalitas serta sesuai dengan Surat Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 188.342/667 Perihal Basil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Bombana tanggal 3 Februari 2022, maka dalam penyusunan peraturan ini perlu dibuat secara kolektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4339); 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4 i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang · Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ' Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. · Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang · Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 ten tang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang ; Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan .Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 'Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2019 Nomor 77, Ta1'bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340) ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Pengahasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); 14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk "Teknis Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENGHITUNGAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAB IV LAPORAN KINERJA PEGAWAI BAB V TAHAPAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TU JANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAB VI TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI YANG MENJALANI MUTASI JABATAN BAB VII TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI YANG MERANGKAP JABATAN BAB VIII TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI YANG MENJALANKAN CUTI BAB IX TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI CALON PEGAWAI NEGERl SIPIL BAB X PENYESUAIAN KELAS JABATAN BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
Peraturan Bupati Bombana Nomor 96 Tahun 2020 jtehtang Pedoman Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekrbtariat Daerah Kabupaten Bombana
20 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 39 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 13 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...ehatan Hewan-ocr.pdf

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas peternakan dan kesehatan hewan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/No.290

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU RI No. 38 Tahun 2000; UU RI No. 11 Tahun 2007; UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri RI No. 43/Permentan/OT.010/8/2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, serta jabatan perangkat daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009 No. 33, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 39 Tahun 2022

Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah, Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Kayong Utara 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Pejabat Yang Mewakili pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Download file:

perbupkkunomor39tahun2022...anpelaksanatugas.pdf

Kepegawaian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2022/NO.39, LL Kab. Kayong Utara : 15 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah, Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai akibat pejabat definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dipandang perlu untuk melakukan pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah, penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Kewenangan Pengangkatan Pj. Sekda, Penunjukan Plh dan Plt. Wewenang Plh. Sekda, Plh dan Plt; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
13 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007

Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKN No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional

Mencabut

Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Dosen
Perka BKN Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
Perka BKN No. 22 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Perka BKN No. 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Perka BKN No. 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan
Perka BKN No. 25 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Perka BKN No. 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
Perka BKN No. 27 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
Perka BKN No. 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
Perka BKN No. 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
Perka BKN No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Perka BKN No. 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
Perka BKN No. 32 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
Perka BKN No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial
Perka BKN No. 34 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Perka BKN No. 35 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
Perka BKN No. 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
Perka BKN No. 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan
Perka BKN No. 38 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
Perka BKN No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Perka BKN No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
Perka BKN No. 41 Tahun 2006
Perka BKN No. 42 Tahun 2006
Perka BKN No. 43 Tahun 2006
Perka BKN No. 44 Tahun 2006
Perka BKN No. 45 Tahun 2006
Perka BKN No. 46 Tahun 2006
Perka BKN No. 47 Tahun 2006
Perka BKN No. 48 Tahun 2006
Perka BKN No. 49 Tahun 2006
Perka BKN No. 50 Tahun 2006
Perka BKN No. 51 Tahun 2006
Perka BKN No. 52 Tahun 2006
Perka BKN No. 53 Tahun 2006
Perka BKN No. 54 Tahun 2006
Perka BKN No. 55 Tahun 2006
Perka BKN No. 56 Tahun 2006
Perka BKN No. 57 Tahun 2006
Perka BKN No. 58 Tahun 2006
Perka BKN No. 59 Tahun 2006
Perka BKN No. 60 Tahun 2006
Perka BKN No. 64 Tahun 2006
Perka BKN No. 3 Tahun 2007
Perka BKN No. 20 Tahun 2007

Download file:

Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 39 Tahun 2016

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Abstrak

Arsip Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP 39 TAHUN 2016.pdf

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/No. 39 Seri E Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib penyusutan arsip kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 24 tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu menetapkan kembali Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Peraturan Bupati; bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemerintahan daerah wajib memiliki jadwal retensi arsip yang ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta Surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-PK.02.09/23/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 39 Tahun 2013

Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Purworejo No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
PERBUP Kab. Purworejo No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Download file:

PERBUP 39 TAHUN 2013.pdf

UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HAR1 KERJA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2013/No.39 Seri E Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, kedisiplinan, kcscjahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan 5 (Lima) hari kerja dalam 1 (Satu) minggu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo; bahwa sebelum pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan secara tetap, perlu dilakukan uji coba; bahwa guna memberikan pedoman dalam uji coba pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pcmcrintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 ; Peraturan Mentcri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2013.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 39 Tahun 2017

Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

2017-39 Perbup.pdf

PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

ABSTRAK:

Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan 6 (enam) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dinilai masih belum dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu dilaksanakan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU No. 24 Tahun 2008; 3. UU No. 5 Tahun 2014; 4. UU No. 23 Tahun 2014; 5. PP No. 53 Tahun 2010; 6. PP No. 18 Tahun 2016; 7. PP No. 11 Tahun 2017; 8. Keppres No. 68 Tahun 1995; 9. Permendagri No. 59 Tahun 2008; 10. Pergub Bengkulu No. 03 Tahun 2006; 11. Perda No. 13 Tahun 2016; 12. Perbup No. 26 Tahun 2016.
Hari kerja ditetapkan 5 hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat; Jumlah jam kerja efektif dalam 5 hari kerja adalah 37 jam 30 menit; Disiplin pegawai harus ditingkatkan; Masing-masing OPD wajib memiliki absensi elektronik (finger print); Pemberian dan besarnya uang makan ASN diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Bengkulu Tengah; Pelaksanaan 5 hari kerja akan diadakan evaluasi setelah berjalan 1 (satu) tahun; Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Perbup No. 24 Tahun 2014
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 39 Tahun 2016

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Indramayu No. 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Download file:

2653-PERBUP 39 TAHUN 2016...SATPOL PP DAMKAR.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.