Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penatausahaan dan Tata Cara Pemasangan Media Luar Ruang
ABSTRAK:
-bahwa melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan daerah Kabupaten Sumenep No 14 Tahun 2002 tentang izizn Pembuatan dan Pemasangan Media Luar Ruang dan dengan berlakunya peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan dan dalam rangka pemasangan media luar ruang, perlu adanya suatu tatanan dalam pemasangannya; bahwa dalam rangka emningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap permohonanizin pemasangan media luar ruang dan pearturan Bupati No 12 Tahun 2007 tentang Penatausahaan dan tatacara pemasangan media luar ruang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 tetag Penyelenggaraan Penataan Ruang; Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analaisis Dampak serta Managemen Kebutuhan Lalu Lintas; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; Peraturan Derah Kabupaten Sumenep No 14 Tahun 2002 tentang Izin Pembuatan dan Pemasangan Media Luar Ruang; Peraturan Derah Kabupaten Sumenep No1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Peraturan Derah Kabupaten Sumenep No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Derah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2003 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033; Peraturan Derah Kabupaten Sumenep No 3 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep Tahun 2014-2034; Peraturan Derah Kabupaten Sumenep No 8 Tahun 2015 Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan, Batuan, dan Manding Tahun 2015-2035; Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 39 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Kota;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang penatausahaan dan tata cara pemasangan media luar ruang. Peraturan ini memuat hal-hal berikut ini, diantaranya mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis media luar ruang, standar dan larangan penyelenggaraan media luar ruang, ketentuan penyelenggaraan media luar ruang, tata cara dan prosedur pengajuan izin media luar ruang, serta pengawasan, pengendalian dan penertiban. Jenis media luar ruang meliputi media luar ruang permanen dan non permanen. Perangkat daerah yang melakukan pemberianizin media luar ruang adalah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu. Media Luar yang dipasang harus memenuhi standar etik, estetis, teknis, dan keselamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
Permenkominfo No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 21, BN.2017/NO.1450, KOMINFO.GO.ID : 7 HLM
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2022
a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khusunya
pada penggunaan fasilitas menara telekomunikasi, perlu
dilakukan upaya pengendalian agar pelayanan
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan dalam
rangka pelaksanaan pengelolaan retribusi pengendalian
menara telekomunikasi lingkup Pemerintah Kabupaten
Kolaka Timur maka perlu adanya petunjuk pelaksanaanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kolaka Timur tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Lingkup
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
1. Pasal 18 Ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Mendirikan
Bangunan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor
02/PER/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjan
Umum, Menteri Komunikasi dan lnformatika dan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun
2009, Nomor 07 /PRT/M/2009, Nomor
19/PER/M.KOMINF0/03/2009 dan Nomor 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama
Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun
2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun
2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 58).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II
TATA CARA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI,BAB Ill
TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI, BABV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI, BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DANPEMBEBASAN RETRIBUSI, BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI, BAB X
TATA CARA PENAGIHAN, BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA, BAB XII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI, BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
15 halaman
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013
Permenkominfo No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas
Permenkominfo No. 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas
Permenkominfo No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 21, BN.2013/No.979, peraturan.go.id : 29 hlm.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan layanan dan penguatan kelembagaan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu melakukan penataan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang BAB III diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Pasal
disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A serta diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, perubahan Ketentuan Pasal 6 , Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 diubah.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2020
PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta kewaspadaan atas segala bentuk kriminal terhadap masyarakat pada ruang publik di wilayah Kota Tangerang Selatan, perlu adanya akses pemantauan berupa penyediaan dan pemasangan Closed Circuit Television pada bangunan gedung, videotron, billboard, jembatan penyebrangan orang, gerbang perumahan, dan menara telekomunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Th 2002; UU No 11 Th 2008 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2016; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 29 Th 2000 yg telah diubah dg PP No 54 Th 2016; PP No 36 Th 2005; PP No 71 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 5 Th 2013 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 6 Th 2015; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. bangunan Yang Wajib Dipasang CCTV; 3. Aspek Teknis; 4. Pengambilan Data; 5. Monitoring Dan Evaluasi; 6. Sanksi; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 21 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
