Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.827 peraturan dalam 0,082 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 76 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Desa Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Lutra Nomor 76 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2017/No.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

ABSTRAK:

a . bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan Kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengdaan Barang/Jasa di Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); . . . 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden NOmor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2094}; 9. Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 201 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 -,, ... .. � .., ., . Nomor 552); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 300); 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMl(.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN . 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Betita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 ( 1) Pekerjaan dilaksanakan dengan sistem Padat Karya dan Swakelola. (2) RAB dibuat dengan memperhatikan harga satuan lokal. (3) Harga Satuan Lokal disetujui dengan Keputusan Bersama dengan BPD. (4) RAB Wajib di asistensi oleh Tenaga Ahli lnfrastruktur Kabupaten. (5) Pajak pada RAB dihitung dengan cara dimasukkan bersama harga material dan al.at. (6) Operasional TPK, Operasional Pemeriksa dan Biaya Desain RAB Jumlah persennya tidak dimunculkan di RAB. (7) Data Survey hasil pengukuran lapangan Wajib dilampirkan sebagai dasar pembuatan Gambar Desain (8) Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dibuat dalam bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat, sebagai dasar pedoman bagi TPK melaksanakan kegiatan dilapangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 76 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Pati No. 90 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018
PERBUP Kab. Pati No. 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018
PERBUP Kab. Pati No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Mengubah

Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Download file:

perbu[p 76.pdf

STANDAR HARGA DAN BIAYA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2017/No.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang dan kebutuhan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Maka Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 perlu disesuaikan; bahwa untuk efektivitas implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap, maka standar satuan harga bagi perjalanan dinas dan uang representasi DPRD perlu diatur secarah terpisah dari Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada penghapusan Pasal 5, penambahan 52101.4.92, 52101.4.93, 52101.4.94, 52101.4.95 dan 52101.4.96 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52101; Honorarium PNS, kegiatan 52101.4; Honorarium Pengelolaan Keuangan / Barang / lainnya; setelah kode rekening 52101.4.91, penambahan 52102.2.24 dan 52102.2.25 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium Non PNS Kegiatan 52102.2; kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap, setelah kode rekening 52102.23, penambahan 52201.4.13, 52201.4.14, 52201.4.15, 52201.4.16, 52201.4.17 dan 52201.4.18 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52201, Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.4; kegiatan Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya, setelah kode rekening 52201.4.12, penambahan 52201.12.158 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; kegiatan Belanja Cetakan, setelah kode rekening 52201.12.158, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.1; Belanja Bahan Baku bangunan kode rekening 52202.1.465, penambahan 52202.1.1062, 52202.1.1063, 52202.1.1064, 52202.1.1065, 52202.1.1066 dan 52202.1.1067 pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.1; Belanja Bahan Baku bangunan, setelah kode rekening 52202.1.1061, penambahan 52202.2.288 pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.2; Belanja Bahan / Bibit Tanaman setelah kode rekening 52202.2.287, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.5; Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, kode rekening 52202.5.228, penambahan 52202.5.249 sampai dengan 52202.5.274 pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.5; Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, kode rekening setelah 52202.5.248, penambahan 52203.14.25 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.14; Belanja Dokumentasi, setelah kode rekening 52203.14.24, penambahan 52203.17.11, 52203.17.12 dan 52203.17.13 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.17 Belanja Jasa Medis/Kesehatan, setelah uraian kode rekening 52203.17.10, penambahan 52203.23.43 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.23 Belanja Jasa Advokasi, setelah uraian kode rekening 52203.23.42, penambahan 52203.26.483, 52203.26.484 dan 52203.26.485 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.26; Belanja tenaga borongan/Tenaga Lepas/Tenaga Harian, setelah uraian kode rekening 52203.26.482, penambahan 52205.2.95 dan 52205.2.96 pada Lampiran dengan kode rekening 52205; Belanja Perawatan kendaraan Bermotor; kegiatan 52205.2; Belanja Penggantian suku cadang, setelah kode rekening 52205.2.94, penambahan 52208.1.10, 52208.1.11, 52208.1.12, 52208.1.13, 52208.1.14 dan 52208.1.15 pada Lampiran dengan kode rekening 52208; Belanja Sewa sarana, kegiatan 52208.1; Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, setelah kode rekening 52208.1.9, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.1; Perjalanan Dinas Dalam Daerah, kode rekening 52215.1.1, penambahan 52215.1.7 pada Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.1; Perjalanan Dinas Dalam Daerah, setelah kode rekening 52215.1.6, penambahan Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas dalam Kolom Keterangan, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.2; Perjalanan Dinas Luar Daerah, kode rekening 52215.2.1, Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.2; Perjalanan Dinas Luar Daerah, kode rekening 52215.2.10, 52215.2.11, 52215.2.12, dan 52215.2.13, Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.2; Perjalanan Dinas Luar Daerah, kode rekening 52215.2.43, sampai dengan 52215.2.52, penambahan 52217.4.14 pada Lampiran dengan kode rekening 52217; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, kegiatan 52217.4; Belanja Kontribusi, setelah kode rekening 52217.4.13, penambahan 52220.5.11 pada Lampiran dengan kode rekening 52220; Belanja Pemeliharaan, kegiatan 52220.5; Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, setelah 52220.5.10, penambahan 52226.1.94, 52226.1.95 dan 52226.1.96 pada Lampiran dengan kode rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, Kegiatan 52226.1; Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, kegiatan setelah 52226.1.93, penambahan 52316.4.5 pada Lampiran dengan kode rekening 52316; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat kegiatan 52316.4; Belanja modal Peralatan dan mesin – pengadaan electric Generating Set, kegiatan setelah 52316.4.4, penambahan 52328.1.48, 52328.1.49 dan 52328.1.50 pada Lampiran dengan kode rekening 52328; Belanja modal peralatan dan mesin – Pengadaan alat Rumah Tangga kegiatan 52328.1; Belanja modal Peralatan dan mesin – pengadaan Meubelair, kegiatan setelah 52328.1.47, penambahan 52328.4.19, 52328.4.20, 52328.4.21, 52328.4.22 dan 52328.4.23 pada Lampiran dengan kode rekening 52328; Belanja modal peralatan dan mesin – Pengadaan alat Rumah Tangga kegiatan 52328.4; Belanja modal Peralatan dan mesin – pengadaan Alat Pendingin, kegiatan setelah 52328.4.18, penambahan 52331.1.59, 52331.1.60, 52331.1.61, 52331.1.62 dan 52331.1.63 pada Lampiran dengan kode rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio, kegiatan 52331.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Visual, setelah uraian kegiatan 52331.1.58, penambahan 52334.1.173 pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.1; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum, setelah Uraian kode rekening 52334.1.172, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.9; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, uraian kode rekening 52334.9.118, 52334.9.119, 52334.9.122, 52334.9.124, 52334.9.128, 52334.9.131 dan 52334.9.132, penambahan 52334.9.151 pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.9; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, setelah uraian kode rekening 52334.9.150, penambahan 52334.9.161, 52334.9.162, 52334.9.163 dan 52334.9.164 pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.9; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, setelah uraian kode rekening 52334.9.160, penambahan 52361.6.31 sampai dengan 52361.6.41 pada Lampiran dengan kode rekening 52361; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi, kegiatan 52361.6; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi, uraian kegiatan setelah 52361.6.30, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52385.2; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak kebudayaan, ada kegiatan mulai 52385.2.1 sampai 52385.2.5.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 diubah.
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 75 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 75 TAHUN 2017 (1).pdf

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2017/No. 75 Seri E Nomor 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Purworejo , perlu menetapkan peraturan bupati tentang standar kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Purworejo;
Undang-undang nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang nomor 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005; Peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan daerah kabupaten Purworejo nomor 22 tahun 2016; Peraturan daerah kabupaten Purworejo nomor 7 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 75 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Pati No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Mengubah

PERBUP Kab. Pati No. 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Download file:

perbup 75.pdf

PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA - WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2017/No.75

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahwa adanya perubahan susunan keanggotaan dan tugas pada Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 35) perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 5 mengenai susunan Unit Pengelolaan LHKPN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 diubah.
5 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 75 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Petugas Registrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Bandung

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kependudukan dan Perkawinan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP-75-Tahun-2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 75 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan JDIH Sumedang -...un Anggaran 2018.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 74 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017

Download file:

Peraturan Bupati Karanganyar 2017 Nomor 74.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2017/No.74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 045.2/170.3/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Pengiriman Berita Acara, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; P eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan atas peraturan bupati karanganyar nomor 53 tahun 2016 tentang standar biaya tahun anggaran 2017.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
7 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD Desa Standar/Pedoman

Download file:

Perbup MTB No. 74 Tahun 2017.pdf

apbdesa ta 2018

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD/307/2017, TBD 2017, LL SETDA KAB. MTB : 5 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 74 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Petunjuk Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Desa Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 74 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 74 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Download file:

perbup 74.pdf

LAMPIRAN I PERBUP NO 74 TAHUN 2017.pdf

LAMPIRAN II PERBUP NO 74 TAHUN 2017.pdf

LAMPIRAN III PERBUP NO 74 TAHUN 2017.pdf

LAMPIRAN IV PERBUP NO 74 TAHUN 2017.pdf

LAMPIRAN V PERBUP NO 74 TAHUN 2017.pdf

apbd - PEDOMAN PELAKSANAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2017/No.74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk terwujudnya kesatuan pemahaman atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, perlu disusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014;Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, badan layanan umum daerah, pengelolaan barang milik daerah, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
106 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.