Telekomunikasi, Informatika, dan InternetPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenhub No. 12 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2016 tentang Standar Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
ABSTRAK:
Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kota/Kabupaten, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan wali kota ini mengatur tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Pelayanan Dasar, Penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Pelaksanaan dan Penerapan, Pembiayaan, Pembinaan, Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Oeraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Sukabumi Tahun 2012-2015 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 120 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Perizinan, Pelayanan Publik
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 120, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 75010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak diperlukan tenaga ahli dan tenaga pelayanan yang telah diakui keberadaannya, sehingga perlu diberikan kesejahteraan yang layak berupa honorarium yang ditetapkan dengan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 stdd Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 397 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai pedoman untuk memberikan honorarium bagi tenaga ahli dan tenaga pelayanan pada UPT P2TP2A.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
15 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2017
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah-Perizinan, Pelayanan Publik
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 121, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72069
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Masa Transisi Pengelolaan Taman Hiburan Lokasari Eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2016, telah diatur mengenai pembubaran Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dan dalam rangka menjamin kepastian hukum pengelolaan
Taman Hiburan Lokasari pasca pembubaran Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari, maka perlu pengaturan masa transisi dengan ditetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai Masa transisi pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari terhitung mulai 1 Juli 2017 sampai dengan paling lambat 31 Desember 2017 yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dan dilaksanakan oleh BPAD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.
5 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 121 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 121, BD Tahun 2022 No.121
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengendalian, Pengawasan, Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, guna meningkatkan pertumbuhan iklim investasi di Kota Bogor, dilakukan pencabutan dan penetapan kembali Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sehingga terdapat upaya mempertahankan derajat kesehatan, moral bangsa, dan mencegah kriminalitas serta menjaga budaya Kota Bogor dengan visi sebagai Kota Ramah Keluarga, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 l sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53 / HM.001 / MPEK / 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah Kota, Penggolongan Minuman Beralkohol, Peredaran Minuman Beralkohol, Perizinan, Pengendalian dan Pengawasan, Penertiban, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
26 Hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 121 Tahun 2018
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 121, BN.2019/No.158, peraturan.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 121 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 121, BD.2019/NO.122, LL Kab. Kubu Raya : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH NON PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dan memberikan kemudahan pelayanan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, perlu dilakukan pelayanan secara online; bahwa untuk memberikan dasr dan pedoman dalam penyelenggaran pelayanan dan pembayaran pajak daerah secara online, perlu pengaturan mengenai pelayanan dan pembayaran pajak daerah secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah non Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, diubah UU No.19 Tahun 2016, UU No.14 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.91 Tahun 2010, PP No.55 Tahun 2016, Perda Kabupaten kubu Raya No.1 Tahun 2011, diubah Perda Kabupaten Kubu Raya No.4 Tahun 2018; Perbup Kubu Raya No.44 Tahun 2011, diubah Perbup Kubu Raya No.4 Tahun 2016, Perbup Kubu Raya No.75 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Waktu Pelayanan Perpajakan Daerah; Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi; Pelaporan, Verifikasi, Pembayaran dan Tanda tangan Elektronik Pajak Online; Validasi; Penghentian dan Pencabutan Sistem Online Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB; Hak dan Kewajiban; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
14 HALAMAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019.
Peraturan wali kota ini mengatur tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Muatannya berisi, Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,Ruang Lingkup, Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Spm, Dan Target Rencana Pencapaian SPM, Pelaksanaan dan Penerapan, Batas Waktu Penerapan dan pencapaian,Pembiayaan, Pembinaan, Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
39 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
