Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
ABSTRAK:
Bahwa tumbuh kembangnya anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan salah satu hak dasar anak sejak usia dini perlu mendapat perlindungan untuk pengembangan diri yang bersifat holistik integratif; bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU. No. 69 Tahun 1958; UU. No. 23 Tahun 2002; UU. No. 20 Tahun 2003; UU. No. 36 Tahun 2009; UU. No. 6 Tahun 2014; UU. No. 23 Tahun 2014; UU. No. 60 Tahun 2013; Permenkes No. 66 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Tujuan dan Prinsip; III. Strategi, Sasaran dan Arah Kebijakan; IV. Ruang Lingkup; V. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; VI. Gugus Tugas; VII. Pembiayaan; VIII. Peran Serta Masyarakat; IX. Penghargaan; X. Pembinaan dan Pengawasan; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2016.
17 halaman; 5 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
ABSTRAK:
bahwa pemenuhan hak konstitusional dan perlindungan hak
asasi perempuan terhadap pemberdayaan dan perlindungan
perempuan merupakan salah satu nilai yang tertuang dalam
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa perempuan sangat berperan dalam proses penerusan
dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga
memerlukan rasa aman, mendapatkan jaminan
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta
perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan
potensinya secara optimal; bahwa upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan
di Kabupaten Klaten perlu arah pengaturan dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peran serta masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
15 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Secara Umum
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 37 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 52, dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak.
Materi Pokok: Pemenuhan Hak Anak dalam Bidang Agama atau Kepercayaan, Pemenuhan Hak Anak dalam Bidang Kesehatan, Pemenuhan Hak Anak dalam Bidang pendidikan, Pemenuhan Hak Anak dalam Bidang Sosial, Pemenuhan Hak Anak dalam Bidang Pengasuhan Alternatif, dan Penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
Jumlah Halaman: 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 17, BN 2019/NO 1735; PERATURAN.GO.ID: 9 HLM
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan jaminan kepada anak usia dini untuk mendapatkan akses layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan berkualitas, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pendidikan anak usia dini;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Telmis Pelayanan Minimal Pendidikan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu.gas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara;
a. penyelenggaraan PAUD;
b. pengelolaan PAUD;
c. pendirian dan perizinan PAUD;
d. SPM Pendidikan PAUD;
e. pelaporan;
f. peran serta masyarakat;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 18 Tahun 2019
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRJBUSJAN ALAT/OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KOTA BIMA
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT/OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KOTA BIMA
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang
Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah
dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan
penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan
keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan
pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya
alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi secara tepat
jenis, tepat waktu dan tepat sasaran, dipandang perlu
ditetapkan Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian
Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dalam
Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kota
Bima;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian dan
Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi dan Non
Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga
Berencana di Kota Bima;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Kepala Sadan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 165/PER/El/2011
Peraturan Kepala Kepala Sadan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 249/PER/El/2011
Peraturan Kepala Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 286 / PER/83/2011
Peraturan Kepala Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 287 /PER/S3/2011
Peraturan Kepala Sadan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 303/PER/El/2016
Peraturan Kepala Sadan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Walikota Sima Nomor 49 Tahun 2016
PERATURAN PENGENDALIAN KONTRASEPSI PELAKSANAAN KOTA SIMA. WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DAN PENDISTRISUSIAN ALAT/OSAT DAN NON KONTRASEPSI DALAM PELAYANAN KELUARGA SERENCANA DI KOTA BIMA
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
20
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2021 - 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah Kota yang dimuat dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2021-2024
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.7 Tahun 1984; UU No.3 Tahun 1997; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2015; UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.59 Tahun 2019; Perpres No.25 Tahun 2021; Perda No.10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.4 Tahun 2019; Perda No.3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.11 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, visi dan misi, rencana aksi daerah pengembangan kota layak anak, mekanisme dan pemantauan rencana aksi daerah pengembangan kota layak anak, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten Layak
Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya
agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi, perlu di diwujudkan
melalui Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
UU No.12 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No. 20 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.11 Tahun 2005, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PermenPP No.02 tahun 2009, PermenPPPA No.5 Tahun 2011, PermenPPPA No.12 Tahun 2011, PermenKes No.25 Tahun 2014, Permendikbud No.82 Tahun 2015, PERDA No.05 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Ruang Bermain Ramah
Anak (Rbra)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Halaman 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan anak agar bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak- hak perempuan dan anak, perlu upaya pencegahan dan penanganan secara berkelanjutan dan terpadu, bahwa upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar menekan penurunan angka kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan terpadu, baik kelembagaan secara formal dan mengintegrasikan pola penanganan dan pencegahan yang hidup, berkembang dan dipraktikkan dalam masyarakat Mentawai secara turun-temurun
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 4 Tahun 2006, PermenPPPA No. 2 Tahun 2008, PermenPPPA No. 3 Tahun 2008, PermenPPPA No. 3 Tahun 2008, PermenPPPA No. 1 Tahun 2010, PermenPPPA No. 5 Tahun 2010, PermenPPPA No. 2 Tahun 2011, PermenPPPA No. 19 Tahun 2011, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 11 Tahun 2017
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perlindungan Perempuan dan Anak, Pencegahan, Penanganan, Standar Operasional, aplikasi pengaduan dan peran perangkat daerah, lembaga swadaya masvarakat serta masyarakat hukum adat terhadap Kasus kekerasan perempuan dan Anak. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
Upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di awali dengan pengumpulan data yang meliputi:
a. identifikasi kelompok-kelompok rentan terhadap kasus kekerasan
b. pendataan lokasi-lokasi yang berpotensi bisa terjadinya kasus kekerasan
C. perumusan metode pencegahan yang akan dilakukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
