PERWALI Kota Yogyakarta No. 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Surat Kepemilikan Bangunan dan Sertifikasi Laik Fungsi
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Surat Kepemilikan Bangunan Dan Sertifikasi Laik Fungsi dapat berjalan secara optimal, maka diperlukan penjabaran mengenai Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Surat
Kepemilikan Bangunan dan Sertifikasi Laik Fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021.
Materi pokok: Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan, Batasan dan Kriteria, Monitoring dan Evaluasi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan, dan Serifikasi Laik Fungsi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 85 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan pengaturan tentang pelimpahan sebagaian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Camat, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1, perubahan Ketentuan ayat (2) Pasal 6, perubahan Ketentuan Pasal 10,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 diubah.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 85 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2019/NO.85, LL Kab. Kubu Raya : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan transaksi non tunai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 79 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; jenis dan pengecualian penerimaan pendapatan transaksi non tunai BLUD Puskesmas; pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Perbup ini terdiri dari 6 hlm peraturan dan 1 hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan bersifat wajib terkait dengan pelayanan dasar; b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 ; Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3
Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, SPM Bidang kesehatan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ramah Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka untuk mewujudkan dan melaksanakan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka guna pelayanan kesehatan puskesmas ramah disabilitas perlu menyusun Peraturan Bupati tentang pelayanan kesehatan puskesmas ramah disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ramah Disabilitas;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, peran masyarakat, indikator puskesmas ramah disabilitas, pembiayaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan dan untuk mendorong
perkembangan perekonomian pasar tradisional, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 tahun 2004; UU No 18 Tahun 2008; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 12 tahun 2017; Perda Kab Pti No 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Pati No 14 Tahun 2018; Perbup Pati No 11 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Perbup Pati No. 11 Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor
11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 41) diubah sebagai
berikut :
1. Ketentuan angka 3 dan angka 15 Pasal 1 diubah, dan
diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu)
angka, yakni angka 2a,
2. Ketentuan Pasal 2 diubah,
3. Pasal 3 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah,
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga
6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 19A.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 85 Tahun 2012
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penggunaan Pukat Udang
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 1982.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
