Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2014

Strategi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Pengorganisasian; Penerapan; Monitoring Dan Evaluasi; Pelaporan, Pembinaan, Dan Pengawasan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2014 tentang Strategi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

T.E.U.

Indonesia, Kota Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

22 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

22 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2014/NO.49

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 466 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Yogyakarta No.49 Tahun 2014 ttg Strategi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

strategi-pelaporan-standar-pelayanan-minimal
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD.2014/NO.49
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Strategi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata serta sebagai tolok ukur penyelenggaraan urusan wajib di Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Bidang Perumahan Rakyat Daerah, Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pendidikan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Komunikasi dan Informasi,Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Kesenian, Bidang Perhubungan, dan Bidang Penanaman Modal; bahwa untuk mendorong percepatan pencapaian target standar pelayanan minimal, perlu disusun strategi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimal di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/Huk/2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 22/PERMEN/M/2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/permentan/OT.140/12/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Pengorganisasian; Penerapan; Monitoring Dan Evaluasi; Pelaporan, Pembinaan, Dan Pengawasan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 6 hlm. Lampiran: 4 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521