Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2017/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memngkatkan efektifitas dan efisiensi proses pemihhan penyedia barang/jasa maka pengajuan fasilitasi pemihhan penyedia barang/jasa yang awalnya secara manual diubah menggunakan Sistem Informasi Manajemen agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tenntegrasi dan terpadu, sehingga Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dal am Negen Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 73 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 5, 9, 13 dan 17; perubahan Ketentuan pada Lampiran I ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosed ur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang diubah.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 81 Tahun 2021
PERBUP Kab. Banyumas No. 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81
Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Pada Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Tahun 2021 No. 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021;
peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pengertian, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tarif pelayanan, penetapan tarif, tata cara pemungutan dan pembayaran tarif layanan, pelaporan dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Dalarn Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokurnentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu diatur pedoman pengelolaan pelayanan infonnasi dan dokumentasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Hak dan Kewajiban; PPID; KELEMBAGAAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PPID; Kelengkapan PLID; Mekanisme pemohon Informasi dan Dokumentasi; Keberatan dan Fasilitasi Sengketa Informasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
19 halaman peraturan dan 30 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 81 Tahun 2019
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2019/NO.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan
penyelenggaraan bangunan dengan tertib baik persyaratan
administratif maupun teknis guna mewujudkan bangunan yang
fungsional, andal, menjamin keselamatan, kenyamanan, dan
kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan
pembangunan;
b. bahwa pemenuhan tempat tinggal untuk masyarakat dengan
kebutuhan khusus disediakan oleh Pemerintah melalui
pembangunan rumah khusus;
c. bahwa dalam rangka pemenuhan hak fakir miskin dalam
memperoleh perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang
sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin
melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni
dan/atau sarana prasarana lingkungan;
d. bahwa dalam rangka mendukung ketertiban pembangunan
rumah dengan kebutuhan khusus dan tidak layak huni di
Kabupaten Bantul perlu diberikan kemudahan dalam penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten
Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan dan Persyaratan Penerbitan IMB bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH; Tata Cara Permohonan Penerbitan IMB; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 81 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 7 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - izin - gangguan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2016/81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuasn Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Perda Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2016 maka perlu ditetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu no. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; P No. 58 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2008; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres RI No. 97 Tahun 20145; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda No. 7 tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 27 Tahun 2014; Perbup Panmgandaran No. 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umunm, Pemungutan Retribusi, Tata Cara pembayaran Dan Penangsuran Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa, Pelaksaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
9 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023
STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 81
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan yang cepat, mudah dan
berkualitas, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya; b. bahwa dalam rangka evaluasi terhadap kewenangan atas
penyelenggaraan pelayanan kelurahan, maka Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar
Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya.
Mengingat: 1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2015
tentang Tambahan Jam Pelayanan kepada Masyarakat
di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2015 Nomor 7); 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 5);
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
Nomor 94).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Pasal 5 diubah, ketentuan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), Ketentuan Pasal 7 diubah, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal telah dibentuk Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Tengah Nomor : 060/26 Tahun 2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Provinsi Jawa Tengah; bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal bekaitan dengan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan bagi Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal tanggal 30 September 2020 Perihal Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal di Kabupaten Kendal, perlu mendelegasikan wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian wewenang Bupati dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 81 Tahun 2020
TATA CARA - PELAKSANAAN KONFIRMASI - STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN - PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH - LAYANAN PUBLIK TERTENTU - KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2021/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah atas Layanan Publik Tertentu pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentauan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan pemrintah daerah ,perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata cara pelaksanaan konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah atas layanan publik tertentu pada Pemrintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 25 Tahun 2009;UU No 28 Tahu 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 11 Tahun 2020;PP No 96 Tahun 2012;PP No 55 Tahun 2016;PP No 5 Tahun 2021;PP No 6 Tahu 2021;PP No 10 Tahun 2021;Permendagri No 112 Tahun 2016;Permenkeu no 147/PMK.03/2017;Perbup No 15 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah atas layanan publik tertentu pada pemerintah kabupaten ogan komering ilir,Ketentuan Umum,Konfirmasi status Wajib Pajak,Tata cara KSWP dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak DaerahKetentuan peralihan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
13 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
