Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 81 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 5, 9, 13 dan 17; perubahan Ketentuan pada Lampiran I ;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pemalang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pemalang

Tanggal Penetapan

18 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2017

Tanggal Berlaku

18 Desember 2017

Sumber

BD Tahun 2017/No.81

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pemalang

Bidang

Halaman ini telah diakses 241 kali

FILE-FILE PERATURAN

81.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

PERBUP Kab. Pemalang No. 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Standar Operasional Prosedur

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2017/No.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memngkatkan efektifitas dan efisiensi proses pemihhan penyedia barang/jasa maka pengajuan fasilitasi pemihhan penyedia barang/jasa yang awalnya secara manual diubah menggunakan Sistem Informasi Manajemen agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tenntegrasi dan terpadu, sehingga Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dal am Negen Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 73 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 5, 9, 13 dan 17; perubahan Ketentuan pada Lampiran I ;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosed ur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang diubah.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 81 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT