skpd - URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD.2015/No.39
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator,
Pengawas dan Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan guna
meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara, diperlukan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional
Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; bahwa untuk memperjelas uraian tugas sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan guna mendorong semangat kerja
agar lebih berdayaguna dan berhasilguna pada para Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
perlu adanya peningkatan kesejahteraan pada Pimpinan
Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan
Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pengangkatan jabatan, penamaan jabatan, sasaran kerja pegawai.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2015.
69 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2015
Permenkumham No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Permenkumham No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Permenkumham No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Permenkumham No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 39, BN.2015/No.1658, PERATURAN.GO.ID :5 HLM
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 39 Tahun 2015
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perbup Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan BAB VII Paragraf 6 Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; Permenneg LH Nomor 19 Tahun 2008; Permenneg Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008; Permendagri Nomor 62 Tahun 2008; Permensos Nomor 129/HUK2008; Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Permenneg PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010; Permennakertras Nomor 15/MEN/X/2010; Permenkominfo Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010; Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Kepala BKKBN Nomor:55/Hk-010/B5/2010; Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/ 2010; Kepmenbudpar Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; SE Mendagri Nomor 050/1854/SJ; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016; yang memuat: Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyeleggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
untuk mendukung penyelenggaraan negara yang bersih tercapainya dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme komitmen penyelenggara negara di diperlukan lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk
melaporkan kekayaannya,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Tujuan
3.Formulir Dan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
4.Tata Cara Penyampaian
5.Tim Pengelola
6.Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Jndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua atas Perbup Sampang No 28 Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di Lingkungan Pemkab Sampang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja, kemampuan, serta profesionalisme sumber daya aparatur daerah dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya, maka perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 43 Tahun 2012, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 43 Tahun 2014;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 43 Tahun 2012 diubah, sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat;
2. Ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf g diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TIdak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa uang representasi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Buru Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru
dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu, dilakukan
penyesesuaian untuk menyesuaikan uang representasi bagi Sekretaris Daerah,
Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II b dan Anggota DPRD selama melakukan
perjalanan dinas dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Buru
Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru. Berdasarkan
pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buru.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2015
SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2015/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja pegawai sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan produktif seiring dengan langkah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien, perlu diimbangi dengan pola penetapan penghasilan, sehingga dapat mendorong terciptanya good governance.
UU No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permenkeu No. 10/PMK.02/2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen Keuangan No. 109/PMK.05/2007; Keputusan Menkes No. 361/Menkes/SK/V/2006; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011.
Ketentuan Umum, Prinsip Dsar dan Sasaran Remunerasi, Bentuk Remunerasi, Kewajiban,Larangan dan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2015.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
