Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian
Pertanahan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2009.
Mencabut Keputusan Bupati Steman Nomor 37/Kep.KDHIA/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengendalian Pertanahan Daerah
Jumlah Halaman: 12 HLM; Lampiran: 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2009/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menyeragamkan administrasi perkantoran guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo, dipandang perlu mengatur tata naskah dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Azas Tata Naskah Dinas dan Tata Persuratan
Bab III Naskah Dinas
Bab IV Stempel Jabatan dan Stempel Organisasi Perangkat Daerah
Bab V Kop Naskah Dinas
Bab VI Sampul Naskah Dinas
Bab VII Papan Nama
Bab VIII Penunjukan dan Pengangkatan Plt, Plh dan Ymt
Bab IX Ketentuan Lain-lain
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009.
Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 061/407/2001 dicabut.
51 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 20 Tahun 2009
PERBUP Kab. Sleman No. 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupat en Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2009.
Mencabut Keput usan Bupati Sleman Nomor 31/Kep.KDH/ A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabar an Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluar ga Berencana dan Keput usan Bupati Sleman Nomor 45/Kep.KDH/ A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabar an Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja Balai Latihan Kerja
Jumlah Halaman: 14 HLM; Lampiran: 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 028/23/Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daeran Kabupaten Temanggung perlu diganti; bahwa sehubungan dengan pestnnbangan -sebagaimana dimaksud pada _huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2009.
PERBUP Kab. Wakatobi No. 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Wakatobi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 mengenai susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4141); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4177); 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5); 14. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB III ORGANISASI
BAB IV TATA KERJA
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VI PEMBIAYAAN
BAB VII KETENTUAN LAIN.LAIN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2009.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 18 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah dan Antara Kecamatan Dengan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan perlu
adanya pengaturan pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan
antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa;
b. bahwa pengaturan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dimaksudkan untuk menertibkan mekanisme
pelaksanaan kegiatan dari masing-masing SKPD dan/atau instansi
vertikal yang terlibat di dalamnya agar penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dapat berhasil guna
dan berdaya guna;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008;
Materi Pokok: Prinsip Hubungan Kerja; Pola Hubungan Kerja; Pola hubungan Kerja antara Kecamatan dengan Perangkat Daerah Lainnya; Pola Hubungan Kerja antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2009.
Mencabut Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
223/KPTS/2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Kecamatan dengan Perangkat Daerah
Lainnya dan antara Kecamatan dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul.
Jumlah Halaman: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan
harga yang wajar dan meningkatkan kemampuan petani
dalam pengadaan pupuk, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Nomor 120 Tahun 2008 tentang Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009; bahwa dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun
2008 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Jawa
Tengah Tahun 2009, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak
sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 tentang
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAGIPER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun
2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2009.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2009
PELAKSANAAN BELANJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS otonomi daerah-peningkatan keamanan kenyamanan lingkungan
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2009/NO.3 SERI A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Belanja Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah dan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan belanja program pengembangan kapasitas otonomi Daerah dan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, perlu menyusun Peraturan Bupati; b. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009.
Materi Pokok: Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Belanja Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah dan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2009.
Jumlah Halaman: 6 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 13 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum perlu disusun kembali prosedur penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Sekadau
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008.
Pasal 1, Pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2009.
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 4 TAHUN 2007
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 12 Tahun 2009
PERBUP Kab. Sekadau No. 43 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Sekadau, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau telah mengakibatkan terjadinya perubahan penyebutan pimpinan perangkat Daerah Kabupaten Sekadau
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tabun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.
4 Halaman dan 4 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
