PERBUP Kab. Magelang No. 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Magelang Tahun 2020 No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi
masyarakat, telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam
rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang;
b. bahwa dengan adanya perubahan waktu penyaluran Bantuan
Sosial untuk Bulan Agustus, Bulan September dan Bulan
Oktober, Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2020
tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam
rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 19
Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 6 Tahun 2018; PP No 12 tahun 2019; Keppres No 11 Tahun 2020; Permendagri No 12 Tahun 2020; Permendagri no 20 tahun 2020; Permendagri No 39 Tahun 2020; Keb Bersama Mendagri dan Menkeu No 119/2813/SJ- 177/KMK.07/2020; Perbup Magelang No 19 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Perbup Magelang No 19 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
Ketentuan Pasal 7A Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 20) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Magelang:
a. Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 38);
b. Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 49);
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5)
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 51 Tahun 2020
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DAN PENINGKATAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SORONG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Dan Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam tatanan normal baru perlu diatur tentang Pedoman Tatanan Normal Baru upaya untuk peningkatan disiplin dan penegakan hokum protocol kesehatan dalam wilayah Kabupaten Kabupaten Sorong.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Dan Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Di Kabupaten Kabupaten Sorong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan kebutuhan keadaan di Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07.2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07.2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 ; Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.44/461KUM/2020 2020;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berisi tentang:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (11) diubah;
2. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat;
3. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat;
4. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat;
5. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat;
6. Ketentuan Pasal 11 diubah;
7. Ketentuan Pasal 12 diubah;
8. Ketentuan Pasal 17 pada BAB VII Ketentuan Peralihan ditambah 2 (dua) ayat; dan
9. Diantara BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 17 dan BAB VIII Ketentuan Penutup Pasal 18, disisipkan 1 (satu) BAB Ketentuan Lain-Lain dan 1 (satu) Pasal 17A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Coron Virus Disease 2019 (COVID 19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
1. Dalam rangka memberikan rasa aman dan hidup sehat di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara produktif guna mendukung roda perekonomian dan pembangunan, perlu adaptasi kebiasaan baru tetapi masyarakat tetap produktif dan aman pada situasi pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
2. Sehubungan adanya perubahan terhadap Sanksi pelanggaran penerapan protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID 19, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2020 perlu direvisi.
1. UU Nomor 4 Tahun 1984
2. UU Nomor 6 Tahun 1991
3. UU Nomor 24 Tahun 2007
4. UU Nomor 36 Tahun 2009
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2020
Terdapat perubahan sanksi dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perilaku Hidup Sehat Menuju Masyarakat Produktif Aman dan Bebas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dilakukan upaya diberbagai aspek kehidupan, pemerintahan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, sosial budaya, dunia usaha, dan aspek lainnya dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif, Aman dan Bebas Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020; Pergub No. 27 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pedoman Perilaku Hidup Sehat; Monitoring dan Evaluasi; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kabupaten Malaka diperlukan upaya penanggulangan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu serta mencakup aspek penyelenggaraan pemerintah, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi; bahwa upaya penanggulangan dan penanganan penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi covid 19 dan pasca pademi covid 19; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Malaka
Dasar hukum peraturan tesebut adalah UU No. 3 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; Inpres No. 6 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Perda Kabupaten Malaka No. 19 Tahun 2016; Perbup No. 64 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pelaksanaan; III. Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru; IV. Pengendalian; V. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan; VI. Sanksi Administratif; VII. Sumber Pendanaan; VIII. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
50 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dan Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing) Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencegah peningkatan kasus dan
menanggulangi penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Kabupaten Kendal, maka diperlukan kebijakan
yang tegas untuk mendorong masyarakat agar mematuhi
protokol kesehatan berkaitan dengan penggunaan masker dan
jaga jarak fisik dalam rangka percepatan pencegahan dan
penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Kendal;
bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan
efektifitas pembinaan, pengawasan, penegakan, dan
penindakan oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan
kebijakan kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik di
Kabupaten Kendal, maka kewajiban penggunaan masker dan
jaga jarak fisik di Kabupaten Kendal perlu diatur dengan
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak
Fisik (Physical Distancing) dalam Rangka Percepatan
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dan Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing) Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kendal yang meliputi kewajiban penggunaan masker, kewajiban jaga jarak fisik, sanksi administratif, sosialisasi, pembinaan, pengawasan, pelaporan dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 51 Tahun 2020
Standar Biaya Tim Verifikasi Insentif dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD No.51/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tim Verifikasi Insentif dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja dan standar teknis belanja daerah dan standar harga satuan regional ditetapkan dengan Perkada;
Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, perlu disusun Standar Biaya Tim Verifikasi Insentif dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Standar Biaya Tim Verifikasi Insentif dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 7(Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Kepres No. 7 Tahun 2020; Permedangri No, 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 33 Tahun 2019; PermenKeu No. 78/PMK.02/2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; KepMenKes No. HK.01.07/MENKES/278/2020.
Dalam Perbup ini mengatur 4 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Standar Biaya Pemerintah Kabupaten, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2020/NO. 51, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020.
Lampiran 3 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
