Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kab.Konawe Selatan T.A 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 7 Peraturan
Bupati
Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2O22 terrtang
Pedoman Pengelolaan
Alokasi Dana Desa
(ADD)
Di
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
Anggaran 2022,
perlu
disempurnakan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe Selatan tentang Perubahan
atas Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor 4 Tahun 2022
tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi
Dana Desa
(ADD)
Di
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun Anggaran 2022.
1.
Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
24
Tahun 2003,
Tambahan kmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
4267);
2.
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
20ll tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(I-embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2Ol l
Nomor 82,
Tambahan
lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 52341,
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
teralhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
13
Talrun 2022
tentang
Perutrahan
Kedua atas
Undang-
Undang
Nomor
12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2022
Nomor 143,
Tambahan
kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 680); 3. Undang-Undang
Nomor
6 Tahun
2O74 tentang
Desa
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2Ol4
Nomor
7,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indinesia
Nomor
5495);
4.
Undang-Undarg
Nomor 23
Tahun 2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2014 Nomor
244, Tanrrbahan lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5587) sebagaimana
telah
diubah beberapa kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor
9
Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2014 tent-ang
Pemerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2015 Nomor
58,
Tambahan
l,embaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
5679);
5. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2O22
tentangHubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah
(kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 6757);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor
6
Tahun
2014
tentang
Desa
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun
2019 tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang
Desa
(lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan kmbaran
Negara RepubUk
Indonesia Nomor
632r),;
7. Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 20
Tahun 2018
tentang
Pengelolaan
Keuangan
Desa
(Berita Negara
Republik Indonesia
Tahun 2018
Nomor 611); B.
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor 03
Tahun 2022 tentar,g
Anggaran
Pendapatan
Dan Belanja
Daerah
Perubahan Tahun
Anggaran
2O22
(I*mbarart
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2022
Nomot
03);
9. Peraturan
Bupati
Konawe Selatan
Nomor
4 Tahun
2022
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Alokasi
Dana
Desa
(ADD)
Di Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun
Anggaran
2022
(Berita
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Talun
2O22
Nomor
4).
Beberapa ketentuan
dalam Peraturan
Bupati Konawe
Selatan
Nomor 4
Tahun
2022 tentang Pedoman Pengelolaan
Alokasi
Dana Desa
(ADD)
Di Kabupaten Konawe
Selataa Tahun
Anggaran
2O22
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun 2022
Nomor 4), diubah pada Pasal 7, Diantara
Pasal 13 dan
Pasal 14 disisipkan
1
(satu)
Pasal
yaitu
Pasal 13 A, Diantara
Pasal 15
dan
Pasal
16 disisipkan 1
(satu)
Pasal
yaitu
Pasal 15A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 98 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif serta akuntabel, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas; Pedapatan dan Biaya; Perencanaan dan Penganggaran; DPA SKPD; Surat Penyediaan Dana; Perubahan RBA dan DPPA; Pengelolaan Kas; Pengelolaan Keuangan BLUD; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
19 Halaman Peraturan dan 4 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 98 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ranomeeto Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahrva berdasarkan
Ketentuan Pasal
38 ayat
(2) Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
79
Tahun
2018
tentang
Badan Layanan Umum
Daerah, Pola Tata Kelo1a
Penerapan Badan
Layanan
Umum
Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a,
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan
tentang
Pola
Tata Kelola
Penerapan Badan
Layanan
Umum
Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat
Ranomeeto
Kabupaten
Konawe
Selatan.
1.
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun
2003 tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konas'e
Selatan di
Provinsi Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2003
Nomor
24, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4267);
2. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2OO3
tentang
Keuangan
Negara (lcmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
4286);
3. Undang-Undang
No
1 Tahun
2004 tentang
Perbendaharaan
Negara
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004 Nomor
5,
Tambahan
[,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4355);
4.
Undang-Undang
Nomor
15 Tahun
2OO4
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab Keuangan
Negara
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor
36
Tahun
2OO9
tentang Kesehatan
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 20O9 Nomor 144, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5063); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2022
Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 02 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan
Minimal
(Lembar
Negara Republik Indonesia
Tahun
2018
Nomor
02,
Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah (t
embaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor
42,
Tambahan
lrmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 6322);
9.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018
tentang
Badan
l,ayanan Umum
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2018 Nomor 1213);
10.
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun
2Ol9
tentang
Standar
Teknis Pemenuhan
Mutu
Pelayanan Dasar
pada
Standar
Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan Pusat
Kesehatan
Masyarakat;
11.
Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019
tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019
Nomor
1335);
12. Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 77
Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2020 Nomor
679);
13. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun
2O2L tentang Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal;
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB
II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III POLA TATA KELOLA BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
147 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 98 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kebumen No. 75 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kewenangan Perikatan Pinjaman pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73, Pasal 85
ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang meliputi:
a. struktur anggaran;
b. pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
c. utang/pinjaman dan piutang;
d. investasi;
e. silpa dan defisit; dan
f. pelaporan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kewenangan Perikatan Pinjaman pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penghapusan Piutang Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dicabut.
101 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Sadan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kelembagaan; Pengelompokan Fungsi; Prosedur Kerja; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Remunerasi ; Tarif Pelayanan; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Lingkungan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan Lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
20 Halaman Peraturan dan 1 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ranomeeto Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
dalam
Pasal 41
ayat
(21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun
2018
tentang
Badan l"ayanan
Umum
Daerah,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
tentang
Rencana
Strategis
Penerapan
Badan
Layanan
Umum
Daerah
UPTD
Pusat
Kesehatan
Masyarakat Tinanggea
Kabupaten
Konawe Selatan.
1. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan
di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara,
(l.embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2003
Nomor
24,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
4267;
2. Undang-Undang
Nomor 25
Tahun 2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor
1O4, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor
4421);
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2OO9
tentang
Kesehatan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
5063), sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;
4.
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik
Indonesa Tahun 2011
Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
13 Tahun
2O22 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll
tentang
Pembentukan peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(trmbaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2Ol4
Nomor
244, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015 tentang
Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tenlang
Pemerintah Daerah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Undang-Undang
Nomor 36
Tahun 2Ol4 tentang
Tenaga Kesehatan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 29a,
Tambahan
l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat
Daerah
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2016
Nomor ll4, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
72
Tahun
2019
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016
tentang
Perangkat
Daerah
(kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
6402);
8. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor
2036),
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang
Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
8O
Tahun
2015 tentang Pembentukan
Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun
2O18 Nomor 157);
9.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
86
Tahun
2017
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Rencana Pembangunan
Jalgka
Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah,
serta
Tata
Cara
Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana
Ke{a
Pemerintah
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun
2017 Nomor
1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun
2018
tentang
Badan Layanan Umum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18
Nomor 1213);
I 1 . Keputusan
Menteri Kesehatan
Nomor
375/Menkes/SK/V/2009
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Bidang
Kesehatan
Tahun 2005-2025; 12.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor 43
Tahun
2A19
Tentang
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2019
Nomor 1335);
13. Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016 Tentang Pembentukan
dan susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten
Konanve
Selatan
(Lembatan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
24rc
Nomor
8), Sebagaimana telah diubah beberapa
kati
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor 1 Tahun
2022
Tentang
Perubahan
ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016
Tentang
Pembentuka:r
Dan
Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
10 Tahun
2Ol2
tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun
2OO5-2O25
{l,embar
Konaq'e
Selatan
Tahun zA12 Nomor
10);
Daerah Kabupaten
15. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
15 Tahun
2O2l
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 202l-2026
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 202l
nomor
15);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II RENSTRA
PENERAPAN BLUD UPTD
PUSKESMAS RANOMEETO BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGARAN PENERAPAN BLUD UPTD PUSKESMAS RANOMEETO
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BLUD UPTD PUSKEMAS RANOMEETO BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
82 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis DInas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Inovasi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Inovasi Daerah yang sinergi, terarah dan tertib administrasi dalam pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Bahwa untuk meningkatan kinerja dalam penyelengaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Daerah perlu Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; INOVASI DAERAH; KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ranomeeto Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal
43
ayat
(2)
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor
79 Tahun
2018
tentang
Badan l.ayanan
Umum
Daerah,
standar
pelayanan
minimal
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
yang
akan
menerapkan
BLUD
diatur
dengan
Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
huruf a,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati Konawe
Selatan
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal Penerapan
Badan l.ayanan Umum
Daerah
UPTD Pusat
Kesehatan
Masyarakat
Ranomeeto
Kabupaten Konawe Selatan.
1.
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun
2003 tentang
Pembentukan lfubupaten
Konawe Selatan
di
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2OO3
Nomor
24,
Tambahan
kmbaran
Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang
Nomor 17
Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara
(kmbaran
Negara
Repubiik
Indonesia
Tahun
2OA4 Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004
Nomor
4286;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Daerah
(t
embaran Negara
Republik
Indonesia Tahun
2OO4
Nomor
66,
Tambahan
Lembaran
Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor
36
Tahun 20O9 tentang
Kesehatan
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 20O9 Nomor 144,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2009
tentang
Rumah
Sakit
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2011
Nomor
82,
Tambahan lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir dengal
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tenlang
Perubahan
kedua atas
Undang-Undang
Nomor
12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahurr
2O22
Nomor 143);
7.
Undang-Undang
Nomor 23
Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2Ol4
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali
terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Kedua
atas Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2O14 tentang Pemerintah
Daerah
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
56791;
B.
Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2A22
tentang
Hubungan
Keuangan
antara Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
9.
Peraturan
Pemerintah Nomor
23
Tahun
2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan
Umum
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 45A21, sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun
24L2
tentang
Perubahan
atas
Peraturan Pemerintah
Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan Umum
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 17 t,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5340);
10.
Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun
2AA6 tentang
Laporan Keuangan dan
Kinerj'a Instansi
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2006
Nomor 25, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
a6lal;
11. Peraturan Pemerintah
Nomor 38
Tahun
2007 tentang
Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah
Daerah, Provinsi, dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2OO7
Nomor 82,
Tambahan
l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
47371; 12. Peraturan
Pemerintah Nomor
27
^fahun
2014 tentang
Pengelolaan
Barang
Milik Negara
/
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor 29,
Tambahan
Lembaral
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5533),
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28 Tahun
2O2O
(tembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2020
Nomor
142, Tanlrbahan lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 6323);
13. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1141, Tambahan
l,embaran Negara Republik
Indonesia sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor
6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang
Pembinaan
dan Pengawasan Daerah
(lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73,
Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Standar
Pelayanan Minimal
(kmbar
Negara Republik
Indonesia Tahun 2018
Nomor 02,
Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2Ol9
Nomor
42,
Tambahan kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6322); 17.
Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33),
sebasaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12
Tahun 2O21
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
18.
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
28 Tahun
2OO4 tentang Akuntabilitas
Pelayanan Publik;
19.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan
dan Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal;
20. Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
79
Tahun
2018
tentang
Badan
l,ayanan Umum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor
1213);
21.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor
79 Tahun 2007
tentang
Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan
Minimal;
22.
Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar
pada
Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehatan;
23. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43
Tahun
2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2019
Nomor 1335);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun
2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
202O Nomor 679);
25. Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
10 Tahun
2OO7 tentang
Urusan
Pemerintah
yang
Menjadi Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(lembaran Daerah
Kabupaten 82, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
4737);
12.
Peraturan
Pemerintah Nomor
27 Talnun 2014 tentang
Pengelolaar Barang
Milik Negara/ Daerah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
29,
Tambahan
kmbaral Negara Repubiik Indonesia
Nomor
5533),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O2O
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2020
Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6323);
13. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4l, Tambahan
l,embaran
Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah
diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun
2Ol9 tentang Perubahan atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
(l,embaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun
2017 tentang
Pembinaan dan
Pengawasan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2017
Nomor 73,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor
6041);
15. Peraturan Pemerintah
Nomor
02
Tahun
2018 tentang
Standar
Pelayanan Minimal
(Lembar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor 02,
Tambahan
lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
16. Peraturan
Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(kmbaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
63221; 17. Peraturan
Presiden Nomor 16
Tahun 2018
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(tembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2018 Nomor 33),
sslagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12
Tahun
2O2l tentang Perubahan
atas
Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerinta-h
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
28
Tahun 2OO4
tentang
Akuntabilitas
Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tahun
2018
tentang
Badan Layanan Umum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);
21. Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun
2OO7 tentang
Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian
Standar
Pelayanan
Minimal;
22. Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
4 Tahun 2019
tentang Standar
Teknis Pemenuhan
Mutu Pelayanan
Dasar
pada
Standar Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehatan;
23. Peraturan
Menteri Kesehatan
Nomor
43 Tahun
2019
tentang
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
(Berita Negara Republik
Indonesia
Tahun 2019
Nomor
1335);
24. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri Nomor
77
Tahtn
2020 tentang
Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2020
Nomor 679);
25. Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
10 Tahun 2007
tentang Urusan
Pemerintah
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
Konawe Selatan
(lembaran Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10);
26. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
3
Tahun
2A2l tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan
Daerah
{l,embaran
Konawe
Selatan
Tahun
2021Nomor
3);
Daerah Kabupaten
27. Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
8
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2016 Nomor
8), Sebagaimana telah diubah beberapa
kali
terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor 1 Tahun 2A22 tentang
Perubahan
ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016 tentang
Pembentukan
d,an Susunan Perangftat Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
(lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor
1);
28.
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
A4 Tahun
z0rc tentang
Perubahan Kedua
Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
16 Tahun
2011
tentang
Retribusi
Pelayanan
Kesehatan (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2016
Nomor 4).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB IV PELAKSANAAN
BAB V PENERAPAN
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 95 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bu pati;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-dndang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran; Mekanismie Pengajuan dan Penetapan; Rencana Bisnis dan Anggaran; Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran; Ambang Batas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
13 Halaman Peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat