Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembebasan Biaya Retribusi Pengurusan Dokumen Kependidikan
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biayai.
UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008, PERWAL KOTA TANGERANG No.29 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pembebasan retribusi atas pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, yaitu KK, KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, selain itu keterlambatan pengurusan Dokumen Kependudukan tidak dikenakan Denda.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2014.
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dan Denda Administrasi Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
4 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusuna Rencana Kerja Pemko Surakarta sebagaimana diamanatkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Renstra Masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pelru menetapkan Perwali tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 20 Tahun 2001; PP No 20 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 15 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 8 Tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2009; Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 11 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kedudukan Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, tujuan Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, tahapan Musrenbang, kepanitiaan dan penyelenggaraan, peserta Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, pembiayaan Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, pelaporan dan informasi, pemberlakuan renstra masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2013 dicabut.
63 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Pelajaran Mutual Lokal Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penetapan Pelajaran Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Samarinda.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
Peraturan Walikota Tentang Penetapan Pelajaran Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2014.
Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 22 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa beberapa komponen dalam ketentuan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu dilalrukan perubahan;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 12 TAhun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 TAhun 2011, Peraturan Menteri Keuangan No. 113 / PMK.05 / 2012, PERDA Kota Singkawang No. 6 Tahun 2008, PERWALI Singkawang No. 14 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, PERWALI No. 14 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat / Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singawang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 22 Tahun 2014
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Tegal No. 16 A Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal
PERWALI Kota Tegal No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
guna serta kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, perlu mengubah
besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota
Dean Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebagaimana
diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 70 Tahun
2012 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 70 Tahun 2012 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubaha pada Pasal 3 mengenai besaran tunjangan dan Pasal 5 mengenai pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 70 Tahun 2012 diubah.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2014
PERWALI Kota Sukabumi No. 147 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Kesejahteraan Sosial Bagi Orang Sakit Di Luar Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Pemerintah Kota Sukabumi
Mencabut
PERWALI Kota Sukabumi No. 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - PENGURANGAN
2014
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 22, BD.2014/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi asas keadilan dan asas
kemampuan wajib pajak dalam membayar Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan maka perlu mengubah
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimann dimaksud
dalam huruf n, maka perlu ditelapkan dalam Peraturan
Walikota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pemberian pengurangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2014.
Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012 dicabut.
5 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 tahun 2014 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 22 Tahun 2014
PERWALI Kota Banjar No. 1 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR
Peraturan Walikota (Perwali) tentang SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2013.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah dubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaiamana telah diubah dengan PP o. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 65 Tahun 2007; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Tahun 2013; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 37 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 16 Tahun 2013; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kota Banjar No. 17 Tahun 2006; Perda Kota Banjar 1 Tahun 2013; Perda Kota Banjar No. 11 Tahun 2013; Perda Kota Banjar No. 6 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2014.
7 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
