Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Tidak Tetap Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka usaha pencapaian tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya biaya perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tidak Tetap Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih efektif dan efisien, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tidak Tetap Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; Ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2008 perlu diadakan penyempurnaan karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini; Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tidak Tetap Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004l UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kukar No.11 Tahun 2008.
Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien. Perjalanan Dinas dilakukan oleh Pejabat/PNS dan T3D yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang. Pejabat/PNS dan T3D yang ditunjuk untuk melaksanakan perjalanan dinas harus berdasarkan SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Perjalanan Dinas terdiri dari; a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
b. Perjalanan Dinas Luar Negeri. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tidak Tetap Daerah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara keluar dari tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan dalam wilayah Repubilk Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang yang meliputi terdiri dari :
a. Perjalanan Dinas dalam wilayah propinsi; b. Perjalanan Dinas dalam kecamatan; c. Perjalanan Dinas di luar wilayah propinsi; d. Perjalanan Dinas Pindah; dan e. Perjalanan Dinas untuk Pendidikan, Kursus, Seminar dan Workshop.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2007
PERBUP - TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEBANG PADA HUTAN HAK DAN HUT AN NEGARA OALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2007/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang Pada Hutan Hak dan Hutann Negara Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. maka perlu
melaksanakan konservasi hulan. tanah dan air serta upaya
melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan yang
serasi, selaras dan seimbang; bahwa dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan terhadap penebangan berbagai jenis pohon pada areal hutan hak dan hutan
negara perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerlmah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Presiden Repliblik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 51/Menhul-11/2006; Peraturan Menteri Kehulanan Nomor P 55/Menhut-11/2006; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1990; Peraturan Daerah Pr011insi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Perab.oran Daerah Kabupaten Sanyumas Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005
Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang Pada Hutan Hak Dan Hut An Negara Oalam Wilayah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2007.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Semarang Yang Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu dan merata perlu adanya upaya
peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang
berkualitas melalui dana alokasi khusus bidang
pendidikan;
bahwa agar dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi
Khusus dan Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Dasar di Kabupaten Semarang yang dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2016 dapat tepat sasaran, berdaya guna
dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan
maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaanya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/D/P/2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang
tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 /M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/ 11 /2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Petunjuk Teknis Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.
62 halaman
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/MIND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 164/MIND/PER/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib bagian ketentuan pelaksananya
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 28, BN.2024 (431)/60 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Alat Pelindung Diri- Sepatu Pengaman Secara Wajib
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia dari penggunaan alat pelindung diri– sepatu pengaman, meningkatkan daya saing, efisiensi,
dan kinerja industri alat pelindung diri - sepatu pengaman, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat telah ditetapkan standar nasional Indonesia untuk alat pelindung diri – sepatu pengaman secara wajib;
b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND
/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 164/M-IND/PER/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib
sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional Indonesia alat pelindung diri – sepatu pengaman dan kebijakan standardisasi industri sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Alat Pelindung Diri – Sepatu Pengaman Secara Wajib;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lingkup pemberlakuan standar nasional Indonesia secara wajib, penilaian kesesuaian, tanggung jawab, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas :
a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/MIND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 164/M-IND/PER/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib;
b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu
Pengaman Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 164/MIND/PER/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib
60 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna mendukung
kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan
di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran
2024;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk
menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
dimaksud sebagaimana tercantum dalam
Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
Keputusan Wali Kota Nomor 050/104.6 Tahun 2023 dicabut.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2023
Pedoman Perjalanan Dinas – Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non-ASN, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, JDIH Kota Tarakan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wallkota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan pedoman perjalanan dinas dengan ketentuan terbaru yang diatur dalam Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1997; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Permenkeu No.97/PMK.05/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No.55/PMK.05/2014; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No.59 Tahun 2019;
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perwali No. 1 Tahun 2023 terkait dengan definisi, klasifikasi biaya perjalanan dinas, dan mekanisme pertanggungjawaban biaya. Perubahan ini mencakup penambahan dan penghapusan beberapa istilah serta penyesuaian standar biaya yang berlaku dalam pelaksanaan perjalanan dinas, seperti biaya transportasi, penginapan, dan uang harian yang disesuaikan dengan perubahan regulasi terbaru.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perwali No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas.
19 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD 2005/28 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemeliharaan Bahan Pustaka
ABSTRAK:
Bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu upaya pemeliharaan bahan pustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeliharaan Bahan Pustaka, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah dimaksud sebelumnya, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan disempurnakan sebagaimana mestinya, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 4 1990; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 17 Tahun 1991; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Kab. Ciamis No. 14 Tahun 2002; Perda Kab. Ciamis No. 21 Tahun 2004
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemeliharaan Bahan Pustaka, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban Pemeliharaan Bahan; Persyaratan Keanggotaan; Prinsip dan Sasaran Pemeliharaan Bahan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2005.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2023
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mendukung peningkatan akses dan mutu
pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan
nasional, perlu dialokasikan dana Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan Daerah; agar pengelolaan dana bantuan operasional
satuan Pendidikan daerah yang dialokasikan dapat
dike Iola secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu
petunjuk teknis pengelolaan dana;
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Daerah Kabupaten Way Kanan sudah tidak
sesuai lagi dengan pekembangan pengelolaan keuangan
daerah sehingga perlu digant.
Dasar Hukum ini adala YY NO 12 Tahun 1999; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022; PERDA NO 8 Tahun 2016.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan bupati tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Batang menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan; bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sasaran dan Tujuan Jampersal
Bab III Penyelenggara Jampersal
Bab IV Mekanisme Pelaksanaan Jampersal
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
