Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2020.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 44 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan Umum; Pemberian gaji atau tunjangan ketiga belas dan pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Perbup Minahasa Utara No. 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas serta Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara DICABUT
5 Hlm (III BAB, 14 Pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 43 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bengkalis No. 81 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu adanya kebijakan dan langkah luar biasa dari Pemerintah dan lembaga terkait sebagai upaya penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui peningkatan belanja kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (sosial safety net) dan pemulihan perekonomian serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perpu No. 1 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENKEU No. 139/PMK.07/2019; PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERDA KAB.BENGKALIS No. 14 Tahun 2019; PERBUP BENGKALIS No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP BENGKALIS No. 18 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pengalokasian alokasi dana desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2020 yang terdiri atas: ketentuan umum; pengalokasian; penyaluran; penggunaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN LITERASI DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
Peningkatan budaya membaca dan menulis baik di lingkungan sekolah, masyarakat serta keluarga merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945; Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan budaya membaca dan menulis di Kab. Tulang Bawang, perlu dilaksanakan gerakan literasi yang berkesinambungan, terintegrasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan; Dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaan gerakan literasi, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gerakan literasi di Kab. Tulang Bawang.
UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 3 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDIKBUD No. 23 tahun 2015; Perda Kab. Tulang Bawang No. 8 Tahun 2016.
Ketentuan umum; maksud dan tujuan; ranah gerakan literasi daerah; tata kelola dan peran pemangku kepentingan; strategi gerakan literasi daerah; pembiayaan; penilaian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2020
RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/NO. 496, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 – 2023.
ABSTRAK:
Bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia termasuk Kabupaten Maluku Tengah dalam masalah air minum dan penyehatan lingkungan adalah masih banyaknya masyarakat Maluku Tengah yang belum melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Disadari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberikan daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses terhadap air minum dan Sanitasi, sehingga pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan sebuah metode pemberdayaan dengan memicu kesadaran masyarakat akan ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak yaitu Community Led Total Sanitation (CLTS) dan berkembang menjadi 6 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan Masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Maluku Tengah secara terintegrasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). Berdasarkan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 – 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan, pengangkatan dan pemberhentian unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pemalang Nornor 37 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nornor 33 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2017.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kab. Dharmasraya Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tata kelola biaya Nagari yang dibiayai dengan APBNagari agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Dharmasraya
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2010, Perbup Kab. Dharmasraya No. 37 Tahun 2020
Maksud dan tujuan ditetapkannya perbup ini adalah:
a. sebagai pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021;
b. untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Nagari TA 2021;
c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran Pemerintah Nagari TA 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2045
ABSTRAK:
a. bahwa untuk Inemberikan arah kebijakan
pembangunan kependudukan dalam jangka waktu
tertentu agar terarah, efektif, terukur, guna
mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan
rnasyarakat, perlu menyusun Grand Desain
Pembangunan Kependudukan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Grand
Desain Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-
2045 dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan;
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 247, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S590);
2. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (bernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pernbentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014
tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pernbangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan
Sistem Informasi Keluaxga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 319,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014
tentang Grand Design Pembangunan
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016
Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah
(RP-JMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Konawe
Kepulauan (bembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019
Nomor 12);
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penetapan GDPK
Bab III Maksud dan Tujuan
Bab IV Sistematika
Bab V Pelaksanaa GDPK
Bab VI Tim Koordinasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
87 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/NO.43, LL Kab. Kubu Raya : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana diberbagai sektor, yang mendorong terjadinya peningkatan arus distribusi orang, barang dan jasa di Kabupaten Kubu Raya, perlu upaya penerbitan dan pengamanan batas sempadan bangunan dan sungai;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2019, PP No.36 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2011, PermenPU No.20/PRT/M/2010; Perda No.1 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; garis Sempadan bangunan; garis Sempadan Sungai; Pemanfaatan Daerah Sempadan; Penguasaan; pengendalian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 2 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Upah Petugas Patwal Kepolisian Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 43 Tahun 2020
konfirmasi status wajib pajak daerah dalam pemberian layanan publik tertentu dilingkungn pemerintah kabupaten boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfimasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksankan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 112 Tahun 2016 Tentang konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu dilingkungan pemerintah daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telh diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.8 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; PP No.55 Tahun 2016; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.65 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.112 Tahun 2016; Perda Kab. Boalemo No.2 Tahun 2015; Perd Kab.Boalemo No.2 Tahun 2011; Perda No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Boalemo No.6 Tahun 2011; Perda Kb. Boalemo No.46 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang konfirmasi status wajib pajak daerah dalam pemberian layanan publik tertentu dilingkungan pemerintah daerah kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis layanan tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak daerah, jenis layanan publik pemenuhan wajib pajak daerah, tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
